Senin, 14 Oktober 2019
Ilustrasi (Pixabay)
09 Oktober 2019 13:27 WIB

Indonesia Bisa Tiru Cara Lawan Hoaks Singapura

Sebarkan hoaks denda Rp10 miliar!
Bagikan :


Jakarta, era.id - Penyebaran hoaks atau berita bohong di media sosial belakangan semakin menjadi-jadi.  Hal ini lantas membuat Singapura dengan tegas menindak para pelaku penyebar hoaks di negaranya dengan membentuk undang-undang yang mengatur berita palsu.

Lembaga Negara Singapura resmi memberlakukan The Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act atau Undang-Undang (UU) Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Daring pada 2 Oktober 2019.

UU ini nantinya memberi pemerintah hak prerogatif untuk menunjukkan bahwa berita yang mereka baca adalah palsu dan memiliki wewenang untuk memerintahkan perusahaan teknologi memblokir akun yang menyebarkan informasi palsu, demikian menurut surat kabar Singapura, The Straits Times.

Dikutip Reuters, di bawah undang-undang ini juga outlet media online termasuk platform media sosial seperti Google, Twitter, Facebook, WeChat, dan Baidu, akan tunduk pada kode praktik dan dipaksa untuk mengeluarkan koreksi dan menghapus konten yang menurut pemerintah tidak sesuai. Ini berarti perusahaan teknologi mungkin diminta untuk memastikan identitas mereka yang ingin memasang konten politik berbayar di Singapura, seperti iklan yang berusaha mempengaruhui hasil pemilu.


Baca Juga : Kaesang lah yang Jadi 'Prestasi' Bagi Kampus Singapura

Undang-udang ini dirancang guna memberi pemerintah alat untuk menangani kebohongan di internet yang bisa menjadi viral dalam hitungan menit, serta dianggap menyebabkan kerusakan bagi masyarakat. Sementara itu, Anggota People's Action Party (PAP) --partai politik yang berkuasa di Singapura, berpendapat bahwa undang-undang itu wajib diberlakukan karena Singapura merupakan pusat keuangan global, populasi etnis, agama yang beragam, serta akses internet yang luas.

Bagaimana hukum ini diterapkan?

Undang-Undang (UU) Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Daring sudah mulai berlaku pada 2 Oktober lalu. Dirangkum dari The Straits Times, berikut penerapan undang-undang hoaks di Singapura.

Pertama, undang-undang ini menargertkan individu dan perusahaan teknologi. Para menteri diberikan kekuatan untuk memerintahkan penghapusan atau koreksi informasi palsu, serta memerintahkan pemblokiran akun atau situs yang menyebarkan ketidakbenaran.

Bagi para pelanggar akan diberikan sanksi berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 100 ribu dolar Singapura. Sedangkan, dalam kasus yang melibatkan perusahaan atau lebih dari satu individu, denda maksimum naik menjadi 1 juta dolar Singapura.

Kedua, kepalsuan dalam undang-undang diartikan sebagai pernyataan fakta yang salah atau menyesatkan. Para menteri mengatakan bahwa pendapat, kritik, sindiran, atau parodi tak akan berada di bawah hukum ini. 

Baca Juga: Berterimakasih untuk Semangat Terpuji DPR Perbaiki UU ITE

Ketiga, agar undang-undang ini berlaku setidaknya ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Satu, harus ada kepalsuan, di mana menteri diharuskan untuk menyatakan dasar untuk memutuskan informasi itu salah. Dua, hukum ini harus menjadi kepentingan publik di mana pemerintah yang bertindak. Arti kepentingan publik dalam aturan ini mencakup faktor-faktor seperti keamanan Singapura dan hubungan persahabatan dengan negara lainnya.


Infografik (era.id)

Keempat, individu yang tak setuju dengan keputusan ini dapat meminta bandingnya di Pengadilan Tinggi paling cepat sembilan hari usai mengajukannya. Sementara itu, seorang menteri memiliki dua hari kerja untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding terhadap keputusannya dan pengadilan memiliki enam hari kerja untuk menetapkan tanggal persidangan usai individu mengajukan banding. Biaya pengajuan banding ini memakan biaya 200 dolar Singapura.

Kelima, meski hukum telah berlaku mulai 2 Oktober, sejumlah perusahaan teknologi diberi pengecualian berdasarkan Bagian 61 dalam UU, untuk memberi mereka waktu dalam menerapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan dalam mematuhi hukum.

Dan keenam, Otoritas Pengembangan Media Infocomm telah resmi ditunjuk sebagai otoritas yang kompeten, yang akan bekerja dengan para menteri untuk mengeluarkan berbagai arahan berdasarkan undang-undang.
 

Kendati demikian, pengesahan undang-undang ini menuai banyak kritik terhadap pemerintahan. Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pengacara mengklaim aturan itu mengancam hak-hak warga Singapura. Wakil direktur Asia di Human Rights Watch mengatakan kepada The Guardian, aturan ini berdampak buruk pada kebebasan internet di seluruh Asia Tenggara, dan kemungkinan memulai serangkian perang informasi ketika mencoba memaksakan pandangan sempit mereka tentang kebenaran di dunia yang lebih luas.

Baca Juga: Undang-Undang ITE Jerat Dandhy Laksono

Bagaimana di Indonesia?

Perang terhadap hoaks bukan hanya dilakukan oleh Singapura, namun juga di Indonesia. Kalau di Indonesia ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE). Namun, undang-undang ini dinilai banyak digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik karena mengandung pasal karet.

Sejak tahun 2008 dari catatan SAFEnet, 271 laporan kasus UU ITE pernah muncul di Indonesia. Umumnya, para pelapor menggunakan pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), pasal 28 ayat (2), dan pasal 29 UU ITE. Pasal-pasal itu memuat perkara soal: larangan mendistribusikan informasi, yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, kebencian, dan SARA, serta ancaman kekerasan, demikian dikutip Tirto.

Pasal karet UU ITE telah memakan banyak korban, salah satunya Aktivis Dandy D Laksnono. Sutradara film dokumenter Sexy Killers itu ditetapkan sebagai tersangka karena postingannya soal isu Papua di media sosial. Postingan tersebut dinilai polisi bernuansa provokatif.

Dandhy memang kerap memposting situasi di Papua. Selain berkicau, ia juga sering me-retweet postingan dari beberapa aktivis Papua seperti Veronica Koman. Dandhy disebut melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA). Ia dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU 11/2009 tentang perubahan atas UU 8/2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

UU ITE ini digunakan masyarakat untuk mengadu dan melapor dengan alasan dan kepentingan masing-masing. Kemudahan akses informasi saat ini telah membuat pesan begitu cepat meluas di masyarakat, termasuk dalam mempermasalahkan suatu konten, pesan, atau informasi. Padahal, UU ITE tercipta sebagai upaya jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik, namun kini seakan menggerus kebebasan berekspresi.


Infografik (era.id)
Bagikan :
Topik :

Reporter : Noor Pratiwi
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
14 Oktober 2019 12:05 WIB

Mal di Hong Kong Jadi Arena Bentrokan Aparat Vs Demonstran

Orang-orang yang sedang berbelanja berteriak-teriak ketakutan dan beberapa luka-luka
Lifestyle
14 Oktober 2019 11:35 WIB

Kebangkitan Club Eighties dalam Cahaya

Tetap dengan pop synthesizer yang dibalut gaya sound kekinian
Nasional
14 Oktober 2019 11:20 WIB

Upaya Mengawal Istri Kolonel Hendi dari UU ITE

Sebanyak 52 pengacara menyatakan siap mendampingi istri Hendi, Irma Zulkifli Nasution
Nasional
14 Oktober 2019 11:17 WIB

Demokrat-Gerindra Sudah Diajak Ngobrol Jokowi, PAN-PKS Kapan?

Siap jadi mitra dan oposisi
Internasional
14 Oktober 2019 11:07 WIB

Serangan Udara Turki ke Suriah Tewaskan 14 Orang

Lima orang di antaranya adalah warga sipil