Selasa, 07 April 2020
Presiden Jokowi membuka acara Kongres Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Inonesia (PERSI). (Foto: setkab.go.id)
17 Oktober 2018 16:13 WIB

Beban Tertinggi BPJS ada di Klaim Penyakit Jantung

Jumlah klaim untuk penyakit jantung mencapai Rp9,25 triliun
Bagikan :


Jakarta, era.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pada tahun 2017, klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk penyakit jantung mencapai Rp9,25 triliun. Jumlah ini yang paling besar dari klaim penyakit lainnya.

Dia mengatakan ini saat memberikan sambutan pada Pembukaan Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (17/10/2018). Dalam acara ini, turut hadir juga antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moelok, dan Ketua PERSI Dr. Kuntjoro AP,M.Kes.

"Gede banget, gede banget lho Rp9,25 triliun itu duit gede banget, untuk tadi penyakit jantung," ujar Jokowi dilansir dari setkab.go.id.

Sementara, klaim untuk pengobatan kanker Rp3 triliun, untuk gagal ginjal Rp2,2 triliun, untuk penanganan strok Rp.2,2 triliun.


Baca Juga : Bukan 'April Mop', Keringanan Kredit bagi Pekerja Informal Berlaku Besok

Jokowi juga menerangkan, klaim ke BPJS yang non-katastropik juga terbilang tinggi. Di tahun 2017 ini, klaim untuk operasi katarak Rp2,6 triliun, sementara fisioterapi mencapai besar Rp965 milar, hampir Rp1 triliun.

Untuk itu, Jokowi mengingatkan, mencegah penyakit merupakan hal yang utama sebelum melakukan pengobatan dengan cara mempromosikan gaya hidup yang sehat.

Sebab, dengan sumber daya manusia yang prima dan sehat akan membantu masyarakat mengaktualisasikan kapasitasnya untuk membangun negara dan bangsa ini.

"Mulai dari penyakit, promosi hidup sehat, penanganan penyakit dan rehabilitasi pasien dengan kualitas layanan yang semakin baik," tutur Jokowi.

Program JKN defisit anggaran

Klaim BPJS yang tinggi membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami defisit. Jokowi mengatakan, pemerintah bahkan menggunakan dana cadangan dari APBN 2018 untuk menutup defisit JKN sebesar Rp4,9 triliun. Namun, dana tersebut dinilai belum akan cukup untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi BPJS Kesehatan.

"Saya tahu problem yang kemarin urusan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), urusan pembayaran rumah sakit, sehingga mungkin sebulan atau 5 minggu yang lalu, tapi ini sebetulnya urusannya Dirut BPJS tidak sampai Presiden, harus kita putus tambah Rp4,9 triliun,” kata Presiden

"Lha kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran itu jelas," tegas Presiden.

Presiden mengaku sering memarahi Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris  untuk masalah ini. Dia pun berharap, BPJS melakukan pembenahan sistem agar tidak mengalami defisit lagi. 

“Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu,” ucap Jokowi.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
06 April 2020 21:26 WIB

What's On Today, 6 April 2020

Podcast berita Indonesia terkini yang disajikan dengan cara berbeda
Wisata
06 April 2020 21:05 WIB

Bosah WFH? Berwisata Virtual Yuk!

Bisa dinikmati lewat video dan foto 360 derajat
Nusantara
06 April 2020 20:57 WIB

Pemprov Jabar Pertimbangkan Jam Malam dan PSBB

Sudah disetujui Kapolda
Nasional
06 April 2020 20:22 WIB

What's On Weekend, 6 April 2020

Klik tombol play dan rasakan sensasi menikmati berita yang berbeda
Nasional
06 April 2020 20:13 WIB

Pemerintah Belum Satu Suara Soal Data Pasien Korona

Masih ada perbedaan data dan dinilai tertutup