Sabtu, 17 November 2018
dok Setkab.go.id
14 September 2018 19:59 WIB

MA Bolehkan Mantan Napi Koruptor Nyaleg

Waduh bakal rame nih yang mantan koruptor nyaleg lagi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan gugatan peraturan KPU yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan begitu, mantan napi koruptor akhirnya boleh nyaleg.

"Sudah diputus, kemarin. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9/2018).

Permohonan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi. Melalui putusan itu, maka larangan mantan koruptor nyaleg dalam PKPU tersebut dibatalkan.

Menurut Suhadi, peraturan KPU dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.


Baca Juga : Kapan Putusan MA soal Eks Koruptor Nyaleg Berlaku?

"Jadi napi itu boleh mendaftar sebagai calon asal sesuai ketentuan undang-undang itu dan putusan MK," ujar Suhadi.

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebutkan:

“bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” isi pasal tersebut.

Nah supaya kalian tahu, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan oleh 12 pemohon. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

Biar kamu tahu, peraturan KPU melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Atas keputusan KPU pun telah mencoret beberapa nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang merupakan mantan narapidana korupsi dalam daftar caleg sementara (DCS) di beberapa daerah.
 
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
17 November 2018 21:18 WIB

Gaet Milenial, Erick Thohir Luncurkan Jokowi App

Aplikasi khusus berisikan informasi menarik terkait pemilu dan Jokowi-Ma'ruf Amin
megapolitan
17 November 2018 20:46 WIB

Galang Dana, Tim Jokowi-Ma'ruf Amin Jual Merchandise

Pernak-pernik ini buat gaet pemilih milenial
Nasional
17 November 2018 20:20 WIB

Indonesia Bakal Alami Kemunduran Bila Berpolitik SARA

Indonesia akan mundur 90 tahun ke belakang kalau terus menggunakan isu SARA
Nasional
17 November 2018 19:24 WIB

Kubu Jokowi: Poster 'Jokowi Raja' Bukan Kebijakan Tim Kampanye

Timses tak pernah mengusulkan untuk membuat atribut kampanye seperti itu
Wisata
17 November 2018 19:22 WIB

Melihat Kembali Surat-Surat Tokoh Pendiri Bangsa

Kamu bisa melihatnya di Muesum Nasional Jakarta, sampai 22 November