Senin, 20 Agustus 2018
Menkeu Sri Mulyani (Foto: www.kemenkeu.go.id)
24 Maret 2018 10:16 WIB

Sri Mulyani Angkat Bicara soal Utang Indonesia

Catatan utang pemerintah Indonesia sudah menembus angka Rp4.000 triliun
Bagikan :


Jakarta, era.id - Menanggapi banyaknya pernyataan, baik dari politikus maupun ekonom terkait kondisi utang Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara. Menurutnya, utang merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.

“Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian,” ujar Menkeu dalam keterangan tertulisnya yang diterima era.id, Jumat (23/3).

Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, kata Sri, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Misalnya sisi aset yang merupakan akumulasi hasil dari hasil belanja pemerintah pada masa-masa sebelumnya. Dia menambahkan, bahwa nilai aset tahun 2016 (audit BPK) adalah sebesar Rp5.456,88 triliun.

Nilai ini, lanjut Sri, belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara, mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.


Baca Juga : Faktor Eksternal Penyebab Rendahnya Nilai Rupiah

Baca Juga : SBY Minta Jokowi Perhatikan Utang Negara

Hasil revaluasi aset tahun 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara, sambung Menkeu, menunjukkan bahwa nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun.

Sri menambahkan, kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang.

Dia juga menilai, pihak yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25 persen diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya,” ungkap Menkeu.

Baca Juga : Sri Mulyani Apresiasi 31 Wajib Pajak Besar

Baca Juga : Selamat! Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia

Alasan kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, lanjut Sri, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang.

Untuk itu, Sri Mulyani menilai, pernyataan bahwa 'tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya' adalah kesimpulan yang salah.

Belakangan, catatan utang pemerintah Indonesia yang sudah menembus angka Rp4.000 triliun ramai menjadi pembicaraan berbagai kalangan, salah satunya adalah Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut SBY, di era pemerintahan Jokowi, kebijakan ekonomi berubah dari ketika masa menjadi Presiden saat itu. Dia mengatakan, utang boleh saja apabila rasio terhadap GDP-nya masih dalam kepatutan.

Bagikan :

Reporter : Ahmad Sahroji
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Peristiwa
20 Agustus 2018 12:46 WIB

Tak Datang ke Bawaslu, Andi Arief ada di Bali

Dia siap hadir kalau pemeriksaannya dijadwal ulang
Nasional
20 Agustus 2018 12:42 WIB

Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Masih Rahasia

Serius, nih? Pendaftaran tim kampanye tinggal satu jam lagi, lho!
Nasional
20 Agustus 2018 12:06 WIB

Ada Komunikasi Tak Sampai di Internal Prabowo-Sandiaga

Karena Prabowo berpesan jangan kritik Asian Games, eh malah ada yang ngkritik
Ekonomi
20 Agustus 2018 11:31 WIB

Pidato Ketua MPR Dikuliti Habis Sri Mulyani

44 persen utang, ada andil pemerintahan sebelumnya dan Zulkifli ada di kabinet  …
Peristiwa
20 Agustus 2018 10:21 WIB

Bawaslu Panggil Andi Arief Kasus Mahar Sandiaga

Dalam kasus ini ada tiga orang yang diperiksa hari ini, salah satunya Andi Arief