Kamis, 24 Januari 2019
Menkeu Sri Mulyani (Foto: www.kemenkeu.go.id)
24 Maret 2018 10:16 WIB

Sri Mulyani Angkat Bicara soal Utang Indonesia

Catatan utang pemerintah Indonesia sudah menembus angka Rp4.000 triliun
Bagikan :


Jakarta, era.id - Menanggapi banyaknya pernyataan, baik dari politikus maupun ekonom terkait kondisi utang Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani angkat bicara. Menurutnya, utang merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian.

“Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian,” ujar Menkeu dalam keterangan tertulisnya yang diterima era.id, Jumat (23/3).

Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan pemerintah, kata Sri, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Misalnya sisi aset yang merupakan akumulasi hasil dari hasil belanja pemerintah pada masa-masa sebelumnya. Dia menambahkan, bahwa nilai aset tahun 2016 (audit BPK) adalah sebesar Rp5.456,88 triliun.

Nilai ini, lanjut Sri, belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara, mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya.


Baca Juga : Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Menkeu Terbaik Versi The Banker

Baca Juga : SBY Minta Jokowi Perhatikan Utang Negara

Hasil revaluasi aset tahun 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara, sambung Menkeu, menunjukkan bahwa nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun.

Sri menambahkan, kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang.

Dia juga menilai, pihak yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25 persen diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya,” ungkap Menkeu.

Baca Juga : Sri Mulyani Apresiasi 31 Wajib Pajak Besar

Baca Juga : Selamat! Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia

Alasan kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, lanjut Sri, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang.

Untuk itu, Sri Mulyani menilai, pernyataan bahwa 'tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya' adalah kesimpulan yang salah.

Belakangan, catatan utang pemerintah Indonesia yang sudah menembus angka Rp4.000 triliun ramai menjadi pembicaraan berbagai kalangan, salah satunya adalah Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut SBY, di era pemerintahan Jokowi, kebijakan ekonomi berubah dari ketika masa menjadi Presiden saat itu. Dia mengatakan, utang boleh saja apabila rasio terhadap GDP-nya masih dalam kepatutan.

Bagikan :

Reporter : Ahmad Sahroji
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
24 Januari 2019 19:33 WIB

Betapa Mulianya Seorang Roger Waters

Pendiri Pink Floyd ini mempertemukan seorang ibu dengan dua anaknya yang diculik
Nasional
24 Januari 2019 19:09 WIB

Kubu Prabowo Memaknai Salam Tiga Jari Ahok

Ini pertanda tidak ingin terlibat Pilpres 2019
Nasional
24 Januari 2019 18:44 WIB

Hottest Issue Malam, Kamis 24 Januari 2019

Ada berita tentang doa Ahoker, kemunculan Bripda Putri dan OTT Bupati Mesuji 
Olahraga
24 Januari 2019 18:21 WIB

Cedera Kaki Neymar Kambuh Lagi

Tuchel pun pusing tujuh keliling
Peristiwa
24 Januari 2019 17:53 WIB

Temui Kubu Jokowi, Dubes Asing Bantah Berpihak di Pilpres 2019

Enggak ada keberpihakan, ini demokrasi negara orang cuy