Selasa, 17 September 2019
Ilustrasi (Pixabay)
12 Mei 2019 17:15 WIB

Hitung-hitungan THR, Hak Pekerja di Hari Raya

Perusahaan enggak boleh telat kasih THR untuk pegawainya loh~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak semua pekerja. Dan di bulan Ramadan ini, para pekerja atau karyawan akan mendapat tambahan penghasilan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.

Jika mengutip Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Pemberian THR biasanya diberikan kepada pegawai yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Sedangkan hitungan besaran THR-nya, untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai perhitungan.

Bagi pekerja harian lepas, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya atau atau rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 


Baca Juga : Mendagri Keluarkan Surat Edaran Pejabat Daerah Dilarang Terima Bingkisan

Mengutip dari Antara, Menteri Ketenagakerajaan Hanif Dhakiri sudah meminta seluruh perushaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum sebelum Hari Raya Idul Fitri/Lebaran.

"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Menaker Hanif dalam siaran persnya, Minggu (12/5/2019).

Hanif mengatakan pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Menurut dia, pembayaran THR harus disegerakan agar pekerja dapat mempersiapkan kepulangan mudik dengan lebih baik.

"Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," lanjutnya.



Adapun jika perusahaan telat memberikan THR kepada karyawannya, maka perusahaan dapat dikenai sanksi untuk membayarkan 5 persen dari gaji kepada pegawainya. Tak terkecuali pekerja kontrak, maupun pekerja lepas berhak mendapat THR.

"Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," tutur Hanif.

Berdasarkan data, Kementerian Ketenagakerjaan kerap menerima aduan keterlambatan hingga tidak dibayarkannya THR dari perusahaan kepada pegawai. Aduan tersebut masuk melalui posko pelaporan yang dibuka dari sebelum hingga sesudah masa Lebaran. Data kementerian mencatat setidaknya ada 396 kasus aduan yang masuk dalam periode 28 Mei - 17 Juni 2018. 

Menukil dari CNN Indonesia, Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pengupahan Kemenaker Franky Watratan mengatakan kementeriannya akan memilah-milah aduan yang masuk. Bila perusahaan memang terbukti bersalah, maka pemerintah akan memberi sanksi.

Ia mengatakan sanksi tidak diberikan bila pertimbangan kondisi perusahaan ke depan benar-benar berat. Namun, ia memastikan tetap ada sanksi atau kesepakatan baru yang tetap menguntungkan pekerja, misalnya penjadwalan ulang pembayaran THR.
Bagikan :

Reporter : Aditya Fajar Indrawan
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
17 September 2019 19:43 WIB

Klaim Pembahasan RUU KPK yang Tak Buru-Buru

Kata mereka yang buat, ini bukan barang baru karena sudah lama dibahas
Nasional
17 September 2019 19:28 WIB

Pengesahan RUU KPK di Tengah Derasnya Arus Penolakan

Tok! DPR resmi sahkan RUU KPK yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi
Internasional
17 September 2019 19:02 WIB

Kisah Penyintas Kanker Pecahkan Rekor Renang di Inggris

Setahun lalu, ia menderita kanker. Hari ini ia jadi salah satu perenang terkuat di bumi
Internasional
17 September 2019 19:01 WIB

Vladimir Putin Kutip Ayat Alquran Serukan Perdamaian di Yaman

Karena berdamai itu indah mblo~
Nasional
17 September 2019 17:56 WIB

Dewan Pengawas KPK di Tangan Presiden

Presiden akan segera membentuk panitia seleksi untuk mencari anggota Dewan Pengawas