Senin, 01 Juni 2020
Ilustrasi (Pixabay)
12 Mei 2019 17:15 WIB

Hitung-hitungan THR, Hak Pekerja di Hari Raya

Perusahaan enggak boleh telat kasih THR untuk pegawainya loh~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak semua pekerja. Dan di bulan Ramadan ini, para pekerja atau karyawan akan mendapat tambahan penghasilan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah.

Jika mengutip Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Pemberian THR biasanya diberikan kepada pegawai yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Sedangkan hitungan besaran THR-nya, untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai perhitungan.

Bagi pekerja harian lepas, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya atau atau rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 


Baca Juga : VIDEO: Tok! Pemerintah Cairkan THR

Mengutip dari Antara, Menteri Ketenagakerajaan Hanif Dhakiri sudah meminta seluruh perushaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat tujuh hari sebelum sebelum Hari Raya Idul Fitri/Lebaran.

"THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Menaker Hanif dalam siaran persnya, Minggu (12/5/2019).

Hanif mengatakan pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Menurut dia, pembayaran THR harus disegerakan agar pekerja dapat mempersiapkan kepulangan mudik dengan lebih baik.

"Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," lanjutnya.



Adapun jika perusahaan telat memberikan THR kepada karyawannya, maka perusahaan dapat dikenai sanksi untuk membayarkan 5 persen dari gaji kepada pegawainya. Tak terkecuali pekerja kontrak, maupun pekerja lepas berhak mendapat THR.

"Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," tutur Hanif.

Berdasarkan data, Kementerian Ketenagakerjaan kerap menerima aduan keterlambatan hingga tidak dibayarkannya THR dari perusahaan kepada pegawai. Aduan tersebut masuk melalui posko pelaporan yang dibuka dari sebelum hingga sesudah masa Lebaran. Data kementerian mencatat setidaknya ada 396 kasus aduan yang masuk dalam periode 28 Mei - 17 Juni 2018. 

Menukil dari CNN Indonesia, Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pengupahan Kemenaker Franky Watratan mengatakan kementeriannya akan memilah-milah aduan yang masuk. Bila perusahaan memang terbukti bersalah, maka pemerintah akan memberi sanksi.

Ia mengatakan sanksi tidak diberikan bila pertimbangan kondisi perusahaan ke depan benar-benar berat. Namun, ia memastikan tetap ada sanksi atau kesepakatan baru yang tetap menguntungkan pekerja, misalnya penjadwalan ulang pembayaran THR.
Bagikan :

Reporter : Aditya Fajar Indrawan
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
01 Juni 2020 18:00 WIB

Sering Dibully Warganet, Kekeyi: Aku dari Sananya Emang Gitu..

Mungkin pembaca era.id ada yang mau jadi pacar Kekeyi dan tulus…
megapolitan
01 Juni 2020 17:40 WIB

Penyebar Hoaks 'Jokowi Tak Lulus UGM' Ngaku Twitternya Diretas

Dia hanya dikenakan wajib lapor
Review
01 Juni 2020 16:03 WIB

Saatnya Read From Home Lewat Aplikasi Perpustakaan Digital iPusnas

iPusnas memberi jangka waktu 7 hari peminjaman
Lifestyle
01 Juni 2020 15:29 WIB

VIDEO: New Normal, Hati-Hati Belanja Pakaian Di Mal

ikuti protol kesehatan dengan baik
Internasional
01 Juni 2020 14:40 WIB

Sempat Turun, Kasus COVID-19 di China Naik Lagi

Kasus baru COVID-19 itu melibatkan pelancong dari luar negeri