Selasa, 19 Februari 2019
Ilustrasi (Pixabay)
13 September 2018 20:00 WIB

Berhitung Manfaat dan Mudarat Imunisasi Vaksin MR

Mari berhitung, saudaraku~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Pemerintah telah mengampanyekan penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) untuk menekan penularan penyakit rubella. Namun, kandungan senyawa haram yang ada di dalam proses produksi vaksin membuat banyak masyarakat bahkan sejumlah pemerintah di daerah menolak menggunakan vaksin ini.

Penolakan penggunaan vaksin MR ini enggak main-main. Bukan seperti penolakan pacar sotoymu ketika diajak makan sate kambing di pinggir jalan. Di beberapa daerah, petugas kesehatan yang jadi ujung tombak pelaksanaan imunisasi bahkan terancam keselamatannya.

Kegiatan imunisasi yang dilakukan di Puskesmas Papoyato Induk, Pohuwatu, Gorontalo misalnya. Menurut temuan Kantor Staf Presiden, enam petugas kesehatan di Desa Torosiaje Kepulauan didatangi sejumlah orang, diancam dengan senjata tajam. Orang-orang itu bahkan menyebut akan memotong para petugas yang melakukan penyuntikan.

Ancaman keselamatan enggak cuma dialami petugas kesehatan di Puskesmas Papoyato. Di Puskesmas Selalak Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, para petugas kesehatan juga diancam oleh seorang lelaki. Membawa senjata tajam, si lelaki meminta imunisasi dihentikan. Ketimbang kepala dan tangannya disabet, para petugas tentu saja memilih menghentikan imunisasi.


Baca Juga : MUI: Vaksin MR Boleh Tapi Imunisasinya Wajib

Yang terjadi di Puskesmas Tanah Datar, Sumatera Barat agak berbeda. Enggak pakai ancaman kekerasan seperti yang dialami para petugas di Gorontalo dan Kalimantan Selatan. Di sini, para petugas diancam akan dituntut secara hukum jika melakukan imunisasi.

Menolak mundur

Tingginya resistensi di lapangan enggak bikin pemerintah pusat mundur. Untuk mengatasi hambatan-hambatan lapangan, pemerintah akan melakukan komunikasi publik secara masif untuk meredam resistensi masyarakat. Enggak cuma itu, pemerintah pusat malahan akan membangun kerja sama lintas sektor agar cakupan imunisasi MR bisa lebih luas.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, dalam Rapat Koordinasi Kampanye Imunisasi MR Tahap II di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Rabu (12/9) mengatakan, cakupan imunisasi MR fase II terbilang rendah, jauh di bawah target 95 persen yang ditetapkan.

Target ini sebenarnya sangat masuk akal. Sebab, imunisasi MR fase I tahun lalu sejatinya terbilang sukses. Cakupan imunisasi kala itu menjangkau 35.307.148 anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di Pulau Jawa, jauh melebihi target 95 persen.

Nah, fase II ini nih yang bermasalah betul. Dari target hampir 32 juta anak usia 9 bulan hingga 15 tahun di 28 provinsi di luar Pulau Jawa, hingga 10 September, baru mencakup 42.98 persen. Padahal, menurut target, jangkauan imunisasi saat ini seharusnya mencapai 75 persen.

Hambatan inilah yang bikin pemerintah pusat khawatir. Masalahnya, dengan jangkauan yang begitu rendah macam ini, artinya akan ada 32 juta anak Indonesia di antara usia 9 bulan sampai 15 tahun --yang jadi target imunisasi-- yang terancam terinfeksi virus campak dan rubella.

Ancaman rubella

Memang, sejak dikampanyekan pada pertengahan 2018, penggunaan vaksin MR langsung memicu kontroversi. Masyarakat, bahkan sejumlah pemerintah di daerah menolak menggunakan vaksin yang disebut-sebut mengandung senyawa haram di dalam proses produksinya ini. Dan penolakan ini sejatinya berdasar juga. Sebab, menurut surat balasan yang dikirimkan perusahaan yang memproduksi vaksin MR, Serum Institute of India (SII) kepada Kemenkes, secara jelas mereka menyebut bahwa vaksin ini menggunakan bahan yang mengandung babi dalam proses produksinya.

Meski begitu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu otoritas keagamaan di Indonesia akhirnya mengizinkan penggunaan vaksin MR. Lewat pembahasan panjang, MUI pun menerbitkan fatwa yang memuat substansi tersebut. Dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk SII (Serum Institute of India) Untuk Imunisasi, MUI menyatakan bahwa penggunaan vaksin MR adalah mubah atau dalam kondisi keterpaksaan (dlarurat syar'iyyah).

Ada beberapa pertimbangan yang mendasari fatwa mubah tentang vaksin MR ini. Pertama, tentu saja kondisi yang memaksa lantaran belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Selain itu, sejumlah ahli kompeten dan terpercaya telah menerangkan bahaya yang dapat ditimbulkan jika imunisasi vaksin MR enggak dilakukan. Makanya, kata Ni'am, nantinya vaksin MR akan kembali diharamkan ketika vaksin yang halal dan suci ditemukan.

Artinya, meski MUI telah mendorong penggunaan vaksin MR milik SII ini, pemerintah enggak boleh santai-santai. Peer pemerintah sekarang adalah menjamin ketersediaan vaksin halal untuk masyarakat di Indonesia. Bukan apa-apa, kata Ni'am, biar bagaimanapun Indonesia diduduki oleh mayoritas penduduk beragama Islam. Karenanya, aspek keagamaan harus jadi pertimbangan penting dalam konteks jaminan kesehatan macam ini, sesuai UU Jaminan Produk Halal (JPH).

Maka itu, sikap paling bijak saat ini barangkali adalah mengikuti anjuran pemerintah yang telah didukung fatwa MUI untuk menggunakan vaksin rubella. Bukan apa-apa, bahaya dari serangan virus rubella ini enggak main-main, saudaraku. Secara umum, rubella mungkin cuma akan menyerang sistem kekebalan tubuh. Tapi, secara khusus, dampak rubella bagi ibu hamil bisa memicu kelainan janin, cacat lahir --mulai dari kebutaan, tuli, hingga kelainan jantung-- sampai kematian.

Secara dampak ekonomi, beban pada orang tua yang anaknya cacat karena Rubella bisa mencapai Rp 300 juta – 400 juta per anak per tahun. Belum menghitung biaya waktu dan biaya kehilangan produktivitas dari masa depan anak. Apabila tidak mencapai target 95 persen, maka imunitas kawanan (herd immunity) tidak terbentuk dan program imunisasi dinyatakan gagal.

Nah, maka berhitunglah, saudaraku!
Bagikan :
Topik :

Reporter : Diah Ayu Wardani , Mery Handayani , Wardhany Tsa Tsia
Editor : Yudhistira Dwi Putra
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Peristiwa
19 Februari 2019 13:46 WIB

Melihat Ponpes An Nawawi Tanara Milik Ma'ruf Amin

Ini merupakan bagian dari pemantapan elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Banten
Peristiwa
19 Februari 2019 13:17 WIB

Debat Putaran Ketiga, Ma'ruf Minta Sandiaga Tak Usah Sungkan

"Yang penting laksanakan dengan santun, sopan," kata Ma'ruf
Peristiwa
19 Februari 2019 13:09 WIB

Caleg Eks Koruptor Bertambah Jadi 32 Orang

Jadi totalnya 81 orang, miris~
Nasional
19 Februari 2019 13:06 WIB

DPR Ragu Selesaikan Prolegnas di Masa Akhir Jabatan

Jadi...kibarin bendera putih, nih?
Peristiwa
19 Februari 2019 12:14 WIB

Tamu Undangan Debat Kedua Capres Kebanyakan

Ganggu konsentrasi ceunah
POPULER
18 Februari 2019 14:22 WIB

Robben Sebut Anfield Stadion Terburuk

18 Februari 2019 07:25 WIB

Kita Semua Wajib Tanggung Jawab

21 Juli 2018 16:30 WIB

Asia Juga Punya Anak Muda 'Berbahaya'

PODCAST

LISTEN
15 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Buzzer Baik, Memang Ada? (Part 1)


LISTEN
14 Februari 2019 17:09 WIB

PODCAST: Sendiri Tak Melulu Sepi


LISTEN
04 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Merangkai Kata Mendulang Rezeki


LISTEN
01 Februari 2019 19:50 WIB

NGEPOD: Mendarat di Galaksi Palapa


LISTEN
30 Januari 2019 15:11 WIB

NGEPOD: 'Stand Up' untuk Ekonomi Kreatif

FITUR
19 Februari 2019 11:21 WIB

Film Dokumenter Chris Cornell Siap Digarap

19 Februari 2019 10:31 WIB

VIDEO: Perayaan Cap Go Meh

19 Februari 2019 10:14 WIB

Nani Resmi Berlabuh di Orlando City

19 Februari 2019 09:36 WIB

Vettel Tercepat di Tes Pramusim Pertama