Sabtu, 24 Agustus 2019
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diah/era.id)
13 Agustus 2019 11:24 WIB

Alasan Anies Belum Terbitkan Pergub Ganjil-Genap

Saat ini baru Ingub saja mblo~


 
Bagikan :


Jakarta, era.id - Meski sudah diuji coba, rencana penerapan sistem ganjil-genap di DKI sebenarnya belum matang. Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui hal tersebut karena dirinya sampai saat ini belum menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum aturan ganjil-genap. 

Sampai saat ini, prosesnya masih dalam tahap pembahasan. Mengingat, ada bentrokan yang dialami Pemprov. Di satu sisi, DKI memerlukan tindakan pengurangan polusi udara, namun ada kebutuhan masyarakat yang akan terganggu dari perluasan ganjil-genap. 

Misalnya, DKI perlu mempertimbangkan secara matang apakah taksi online akan dikecualikan dari ganjil-genap atau tidak. Kalau dibatasi, maka pendapatan dari pengemudi akan berukurang. 

Namun, jika dikecualikan, ada kekhawatiran bahwa masyarakat tak beralih mengunakan transportasi umum dan malah lebih banyak menggunakan taksi online. 


Baca Juga : Belum Ada Pendamping, Anies Nikmati Tunjangan Operasional Sendirian

"Jumat kemarin, pimpinan Grab bertemu dengan kita, bukan hanya bicara ganjil-genap tapi membicarakan potensi kerja sama banyak hal. Di antaranya adalah ganjil-genap tapi tidak serta merta sudah ada keputusan bahwa taksi online akan pasti dikecualikan, itu belum. itu belum menjadi keputusan," ucap Anies di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2019).


Ilustrasi (Pixabay)

"Kita harus bicara dengan semua pihak termasuk dengan Organda. Kita juga akan bicara dengan Dirjen Perhubungan," tambahnya. 

Selain itu, ada masalah lain yang terdampak dari penerapan ganjil-genap, di Jalan Salemba Raya-Kramat Raya, misalnya. Penerapan ganjil-genap akan menyusahkan akses masyarakat yang ingin menuju 3 Rumah Sakit, yakni RS Cipto Mangunkusumo, RS Saint Carolus, dan RS Kramat 128.

"Banyak kepentingan mendasar masyarakat yang harus dipertimbangkan. Misalnya, ada 1 ruas jalan yang di situ ada 3 rumah sakit nasional, itu kita akan pikirkan," ucap Anies. 

Atas dasar itulah, Anies baru mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara di Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku untuk internal pemerintah dan tidak mengikat masyarakat umum, dan belum menerbitkan pergub yang mengikat masyarakat. 

"Kami tidak akan serta merta kemudian membuat kebijakan tanpa memikirkan itu. Itulah mengapa peraturan gubernurnya belum dikeluarkan, karena pada fase ini adalah fase uji coba. Tapi, kalau tidak disegerakan untuk uji coba, maka tidak akan mulai-mulai," tukasnya. 

Perlu diingat, terdapat 25 ruas jalan yang terkena sistem ganjil-genap, baik yang sebelumnya sudah diberlakukan maupun ruas jalan tambahan.

Ruas jalan yang terkena perluasan sistem ganjil genap, yaitu:

- Jalan Pintu Besar Selatan 
- Jalan Gajah Mada
- Jalan Hayam Wuru
- Jalan Majapahit
- Jalan Sisingamangaraja 
- Jalan Panglima Polim 
- Jalan RS Fatmawati (mulai simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan simpang Jalan TB Simatupang).
- Jalan Suryopranoto 
- Jalan Balikpapan 
- Jalan Kyai Caringin 
- Jalan Tomang Raya 
- Jalan Pramuka 
- Jalan Salemba Raya 
- Jalan Kramat Raya 
- Jalan Senen Raya
- Jalan Gunung Sahari

Sistem ganjil genap juga tetap diberlakukan di ruas jalan yang semula sudah diterapkan kebijakan tersebut, yakni:

- Jalan Medan Merdeka Barat 
- Jalan MH Thamrin 
- Jalan Jenderal Sudirman 
- Sebagian Jalan Jenderal S Parman, dari ujung simpang Jalan Tomang Raya sampai simpang Jalan KS Tubun.
- Jalan Gatot Subroto 
- Jalan Jenderal MT Haryono 
- Jalan HR Rasuna Said 
- Jalan DI Panjaitan 
- Jalan Jenderal Ahmad Yani (mulai simpang Jalan Perintis Kemerdekaan sampai dengan simpang Jalan Bekasi Timur Raya).

Waktu pelaksanaan ganjil-genap juga diperpanjang melebihi waktu penerapan pada masa Asian Games 2018 lalu. Pada pagi hari dimulai pada pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Sementara, pada sore hari akan dimulai dari 16.00 hingga 21.00 WIB.
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
23 Agustus 2019 21:33 WIB

Kunjungi Festival Indonesia Maju, Megawati Nostalgia Saat Jadi Presiden

Acaranya masih ada sampai 25 Agustus, ke sana yuk mblo~
Nasional
23 Agustus 2019 21:01 WIB

OPM Diduga Tunggangi Kerusuhan di Papua

"OPM itu amat merugikan bagi masyarakat Papua itu sendiri"
Nusantara
23 Agustus 2019 20:17 WIB

Satu Anggota KKB Tewas dalam Kontak Senjata di Pasar Wamena

Polisi dan masyarakat juga ikut terluka~
megapolitan
23 Agustus 2019 19:11 WIB

Komisi Impian Tina Toon di DPRD

Tina Toon akan tempati DPRD DKI Jakarta. Apa yang ideal buat Tina?
Nasional
23 Agustus 2019 18:15 WIB

Banyak Masalah Kesenjangan di Papua yang Ditutupi

"Ada kesenjangan ekonomi, HAM, dan keamanan yang harus kita evaluasi"