Kamis, 23 Januari 2020
Kendaraan yang digunakan anggota KKB Papua (dok Istimewa)
23 Agustus 2019 21:01 WIB

OPM Diduga Tunggangi Kerusuhan di Papua

"OPM itu amat merugikan bagi masyarakat Papua itu sendiri"
Bagikan :


Jakarta, era.id - Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) menduga Organisasi Papua Merdeka (OPM) berada di balik kerusuhan yang terjadi di Papua baru-baru ini. Anggota GSK, Romo Magnis Suseno menilai, keberadaan OPM dan usaha kelompok tersebut agar Papua memisahkan diri dari Indonesia semakin mempersulit keadaan.

"OPM mungkin bertolak dari pemikiran bisa memaksakan semacam kemerdekaan Papua. Itu merupakan (tindakan) non-sense, itu enggak bisa," kata Magnis kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jumat (23/8/2019). 

Pemuka agama ini meminta gerakan separatis ini bisa menghentikan aksi mereka dan melakukan dialog dengan pemerintah. "OPM itu amat merugikan bagi masyarakat Papua itu sendiri," tegas dia.

"Jadi harus ada dialog sungguh-sungguh dan diajak bicara oleh presiden untuk menjelaskan yang diharapkan. Saya rasa, itu akan menimbulkan respon positif," imbuh Magnis.


Baca Juga : TNI Tak Tambah Pasukan di Papua


Konferensi pers Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. (Wardhany/era.id)

Berkaca dari kasus kekerasan di Kabupaten Nduga, Papua, Magnis meminta pemerintah segera mengakhiri tindak kekerasan. Apalagi, tercatat ada 1.000 orang yang melarikan diri dari kabupaten tersebut semenjak keadaan menjadi panas. Magnis menduga blusukan yang dilakukan Jokowi di Papua tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalah di sana. 

Apalagi, terkait kasus pelanggaran HAM jangan sampai terjadi ada kesan pembiaran dari pemerintah dan tak ada kemauan untuk mengusut kasus itu hingga tuntas. Sehingga, harus ada lembaga independen yang kemudian ditugaskan untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Achmad Suaedy yang juga anggota GSK menegaskan, tak hanya dialog yang harus dilakukan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi dirasa penting bagi masyarakat Papua saat ini. 

"Menurut saya, pemerintah harusnya melakukan keterbukaan informasi terhadap media. Termasuk media internasional, untuk memberikan kebebasan pendapat dan menyerap aspirasi," kata dia.

Terkait pembatasan akses informasi ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memang sempat melakukan throttling atau perlambatan akses/bandwidth pada layanan internet untuk sejumlah operator telekomunikasi di Papua dan sekitarnya. Hal ini menyusul peristiwa kerusuhan di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat. 

Perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Rabu (21/8) WIT dan belum diketahui secara pasti hingga kapan pemblokiran ini berakhir. Namun biasanya akses internet akan kembali normal setelah situasi kembali kondusif. 

Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan upaya pemblokiran akses internet oleh Kominfo dilakukan untuk mencegah peredaran hoaks atau berita palsu terkait kerusuhan yang terjadi.

"Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Fernandus. 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
22 Januari 2020 21:10 WIB

JKT48 Akhirnya Punya Lagu Sendiri

Lifestyle
22 Januari 2020 20:24 WIB

Main di KKN: di Desa Penari, Tissa Biani Belajar Budaya Jawa

Mulai dari dialek sampai tari
Nasional
22 Januari 2020 20:09 WIB

What's On Today, 22 Januari 2020

Podcast berita terkini yang disajikan dengan cara berbeda
Nusantara
22 Januari 2020 19:12 WIB

Kisruh Wyata Guna Bakal Sampai ke Presiden

KSP janji bahas tuntutan difabel netra ke Presiden