Rabu, 23 Oktober 2019
Penandatanganan Perjanjian MLA RI-Swiss (Foto: kemenkumham.go.id)
06 Februari 2019 12:21 WIB

Indonesia-Swiss Sepakati Perjanjian Masalah Pidana

Eits, hati-hati nih yang nyimpen duit 'kotor' di Swiss
Bagikan :


Bern, era.id – Pemerintah lewat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss, di Bernerhof Bern, Senin (4/2/2019).

Dilansir dari laman Kemenkumham, Rabu (6/2/2019), perjanjian MLA ini merupakan perjanjian ke-10 yang telah ditandatangani Pemerintah RI dan ke-14 bagi Swiss dengan negara non Eropa. Ini dianggap penting karena Swiss financial center terbesar di Eropa.

Penandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. 

Di antaranya, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 di mana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).


Baca Juga : Palapa Ring 'Tol Langit' Jalur Bebas Hambatan Internet Indonesia

Perjanjian ini terdiri dari 39 pasal, yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. 

Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Sejalan dengan itu, perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia, dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.

Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini.

Perjanjian MLA RI-Swiss terwujud melalui dua kali putaran, pertama dilakukan di Bali pada tahun 2015. Kedua pada tahun 2017 di Bern, Swiss untuk menyelesaikan pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati di perundingan pertama. 

Kedua perundingan tersebut dipimpin oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Cahyo Rahadian Muzhar yang kini menjabat sebagai Dirjen AHU.

Menkumham berharap dukungan penuh dari DPR untuk segera meratifikasi agar perjanjian ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.
Bagikan :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
22 Oktober 2019 21:14 WIB

King Gizzard & the Lizard Wizard Siap Entak Jakarta

Kolektif Ibu Kota Studiorama jadi yang paling bertanggung jawab soal ini!
Nasional
22 Oktober 2019 20:38 WIB

Johnny G Plate dan Dokter Terawan dalam Jajaran Kabinet

Apa saja posisi yang bakal mereka tempati? Sudah tahu?
Nasional
22 Oktober 2019 20:27 WIB

What's On Today, 22 Oktober 2019

Nikmatilah sensasi baru mendengarkan berita
Nusantara
22 Oktober 2019 20:25 WIB

Fenomena Crosshijaber dari Sudut Pandang Waria

"Crosshijaber stigma baru bagi kami"