Minggu, 31 Mei 2020
Ilustrasi pemilu (era.id)
08 November 2019 14:52 WIB

PDIP Restui Evaluasi Pilkada Langsung

Tinggal revisi Undang-Undang Pemilu yekan?
Bagikan :


Jakarta, era.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sepakat dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta sistem Pilkada langsung perlu dikaji ulang karena memiliki banyak sisi negatif. Pilkada secara langsung ditengarai menjadi biang kerok para Kepala Daerah melakukan korupsi.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan sejatinya esensi pilkada adalah rakyat memegang kedaulatan tertinggi, dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun dengan sistem Pilkada langsung yang berbiaya tinggi akan memunculkan oligarki baru.

"Evaluasi diperlukan karena ketika bangsa ini dibangun dengan dasar-dasar Indonesia merdeka kita sudah menyepakati demokrasi Pancasila untuk kita wujudkan, maka kami menyambut positif terkait gagasan dari bapak Tito untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu kita," ujar Hasto di Gedung Arsip, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).

Hasto mengatakan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat menjadi pedoman PDIP, maka perlu ada pemilu yang dilaksanakan secara asimetrik. Misalnya, dengan mengukur indeks demokrasi di setiap daerah Indonesia. Menurut Hasto, tiap daerah di Indonesia memiliki indeks demokrasi yang berbeda-beda, di mana ada daerah yang yang siap untuk demokrasi secara langsung tapi ada daerah yang belum siap karena beberapa alasan.


Baca Juga : AHY yang Tidak Setuju dengan Wacana Pilkada Asimetris

"Pendeknya, PDIP siap melakukan dialog dengan seluruh partai politik di dalam mewujudkan gambaran demokrasi yang ideal yang merupakan penjabaran dari Pancasila itu," kata Hasto.

Ditemui terpisah, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan sistem Pilkada langsung bisa saja berubah. Pasalnya, secara teoritis aturan mengenai pilkada langsung itu cuma diatur dalam undang-undang Pemilu dan bisa saja direvisi.

"UU pemilu dimana UU ini adalah satu produk hukum yang memang bisa diubah oleh DPR dan pemerintah ya tidak memerlukan satu proses yang panjang seperti kita merubah konstitusi atau amandemen UUD," papar Wakil Ketua MPR ini.


 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Gabriella Thesa Widiari
Editor : Ervan Bayu Setianto
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU