Senin, 14 Oktober 2019
Ketua dan Wakil Ketua DPR (Mery handayani/era.id)
09 Oktober 2019 17:21 WIB

Gelar Master Tenaga Ahli Vs Anggota DPR Lulusan SMA

"Gelar tunduk kepada yang dipilih rakyat bukan pilihan rakyat tunduk kepada yang bergelar"
Bagikan :


Jakarta, era.id - Dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR, para wakil rakyat dibantu oleh dua staf administrasi dan lima orang tenaga ahli (TA). Kelima tenaga ahli anggota dewan bukan orang sembarang. Butuh gelar master atau lulusan S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari perguruan tinggi negeri, swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang bonafide.

Selain itu, tenaga ahli juga harus fasih berbahasa Inggris dengan TOEFL minimal 500. Bilamana tak bergelar master, tenaga ahli boleh bergelar sarjana tapi dengan pengalaman minimal 5 tahun dan berusia maksimal 60 tahun. Para kaki tangan anggota dewan ini juga diharamkan memiliki hubungan darah atau kekeluargaan dengan anggota. Syarat tersebut tercantum dalam Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI pasal 9.


Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2014 (Dok. dpr.go.id)

Salah satu anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina mengungkapkan ia merekrut tenaga ahli dengan menunjuk langsung dan rekomendasi dari partai.


Baca Juga : Sejarah Gedung DPR: Antara Garuda dan Kura-Kura

"(Tenaga ahli) dari saya pribadi dan rekomendasi DPP yang sudah pernah berpengalaman menjadi tenaga selama kurang lebih 10 tahunan, minimal mereka sudah paham apa-apa saja yang harus disiapkan kalau sudah menyangkut dengan kesekjenan," kata Selly saat dihubungi era.id, Rabu (9/10/2019).

Mantan Wakil Bupati Cirebon ini mengatakan, setelah proses perekrutan, akan ada pelatihan khusus bagi TA atau staf ahli. Terkait gaji, salah seorang tenaga ahli yang enggan disebut namanya mengatakan mendapat gaji sebesar delapan juta rupiah per bulan yang berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. "Kalau ada tambahan ya itu dari kemurahan hati anggota aja," ujarnya.

Berbanding terbalik dengan tenaga ahli, syarat menjadi anggota DPR cukup lulusan SMA atau sederajat dan berusia minimal 21 tahun. Selain itu menurut Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, para caleg yang menjadi wakil rakyat 'hanya' diwajibkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di Indonesia dan dapat berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia. 


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (ist)

Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi kesenjangan syarat pendidikan minimal tenaga ahli dan anggota DPR. Menurutnya syarat menjadi Presiden juga minimal hanya SMA. Gelar akademik, katanya tunduk kepada yang dipilih rakyat, bukan sebaliknya.

"Anda harus memakai nalar demokrasi dan sistem perwakilan, presiden syaratnya juga SMA, tidak harus profesor doktor karena konsep elected official maka suara rakyat dihargai lebih tinggi, gelar tunduk kepada yang dipilih rakyat bukan pilihan rakyat tunduk kepada yang bergelar," cuit Fahri melalui akun jejaring sosial Twitter @Fahrihamzah, hari ini.
 


Kesenjangan gelar akademik untuk tenaga ahli dan anggota DPR juga sampai ke telinga Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia mengakui belum membaca syarat tersebut dan masih akan lihat dulu syarat tenaga ahli tersebut.

"Jadi saya mau lihat dulu apakah sampai seperti itu? Ini TA di level mana? Apakah cuma anggota saja atau pimpinan. Ya nanti kita lihat lagi," ujar Puan hari ini.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Gabriella Thesa Widiari
Editor : Ervan Bayu Setianto
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
14 Oktober 2019 12:27 WIB

Mengenal Somantri Ahmad, Bapak-bapak dengan Lawakan yang Khas

Lawakannya sempat viral di sejumlah media sosial
Internasional
14 Oktober 2019 12:05 WIB

Mal di Hong Kong Jadi Arena Bentrokan Aparat Vs Demonstran

Orang-orang yang sedang berbelanja berteriak-teriak ketakutan dan beberapa luka-luka
Lifestyle
14 Oktober 2019 11:35 WIB

Kebangkitan Club Eighties dalam Cahaya

Tetap dengan pop synthesizer yang dibalut gaya sound kekinian
Nasional
14 Oktober 2019 11:20 WIB

Upaya Mengawal Istri Kolonel Hendi dari UU ITE

Sebanyak 52 pengacara menyatakan siap mendampingi istri Hendi, Irma Zulkifli Nasution
Nasional
14 Oktober 2019 11:17 WIB

Demokrat-Gerindra Sudah Diajak Ngobrol Jokowi, PAN-PKS Kapan?

Siap jadi mitra dan oposisi