Senin, 24 Februari 2020
Ilustrasi (Free-Photos/Pixabay )
11 Desember 2019 13:20 WIB

Twitter Indonesia Tanggapi Aturan Denda Rp100 Juta per Konten Bokep

Denda untuk penyelenggara sistem elektronik akan berlaku pada Oktober 2020
Bagikan :


Jakarta, era.id - Twitter Indonesia mengaku sudah mengetahui peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang akan mengenakan denda mulai dari Rp100 juta jika menemukan konten pornografi di platform elektronik, termasuk media sosial.

Chief Representative dan Head of Public Policy Twitter Indonesia, Agung Yudha menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait aturan tersebut.

"Terus bersosialisasi dan berkoordinasi dengan teman-teman di Kominfo," kata Agung Yudha, saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/12), seperti dikutip Antara.

Twitter Indonesia mengakui saat ini masih ada kelanjutan diskusi mengenai aturan yang baru disahkan pada Oktober lalu, terutama mengenai dampak dan konsekuensi administratif peraturan tersebut.


Baca Juga : Jejak Digitalnya Viral, Ardhito Pramono Buka Suara

Kominfo, berdasarkan aturan tersebut, akan mengenakan denda sebesar Rp100 juta per konten jika pada platform kedapatan masih menyiarkan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang di Indonesia, termasuk pornografi dan perjudian.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan ditemui terpisah pada awal Desember menyatakan sanksi keras ini bersifat segera dilakukan karena platform, termasuk media sosial, memiliki kemampuan untuk mendeteksi secara otomatis konten pornografi.

Sementara untuk konten negatif lainnya, seperti ujaran kebencian, Kominfo akan memberikan tenggat waktu kepada penyelenggara sistem elektronik untuk meninjau dan menindaklanjuti konten tersebut.

Jika PSE melewati tenggat waktu yang diberikan, pemerintah akan mengenakan sanksi berupa denda maupun sanksi administratif lainnya, hingga pemblokiran sampai masalah konten tersebut ditangani.

Denda untuk penyelenggara sistem elektronik baru akan berlaku pada Oktober 2020, setahun setelah peraturan disahkan. Saat ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi kepada penyelenggara sistem elektronik.
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
megapolitan
24 Februari 2020 16:02 WIB

Sistem Pemadam Kebakaran Penyebab Kepanikan di DPR

Bukan kebakaran tapi Aerosol yang error
Lifestyle
24 Februari 2020 15:40 WIB

Bagikan Foto USG, Kesha Ratuliu Ternyata Idap Sakit Tumor

Sempat dikira hamil di luar nikah
Internasional
24 Februari 2020 15:27 WIB

Malaysia Menuju Koalisi Pemerintahan Baru

Konflik internal koalisi pemerintahan
Lifestyle
24 Februari 2020 15:02 WIB

Nantikan Comeback BCL Duet dengan Ronan Keating dan Christian Bautista

Tetap profesional meski masih berkabung
ide
24 Februari 2020 14:33 WIB

Keseriusan Sukarno Soal Lambang Negara hingga Tunjuk Menteri Zonder Portofolio

Dia adalah Sultan Hamid II si perancang lambang Garuda Pancasila