Sabtu, 25 Januari 2020
Basuki Tjahja Purnama bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Twitter @basuki_btp)
22 November 2019 19:27 WIB

Kala BUMN dan PDIP Rebutan Ahok

Menteri BUMN minta Ahok lepas status kader parpol, PDIP ogah Ahok pergi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya membocorkan posisi mana yang akan ditempati oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Erick menyebutkan Ahok akan menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (persero).

Ercik menegaskan siapa pun yang ditunjuk sebagai pimpinan perusahaan di BUMN harus mundur dari partai politik (parpol), tak terkecuali dengan Ahok yang saat ini masih tercatat sebagai salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Pasti semua komisaris di BUMN apalagi direksi harus mundur dari partai, itu sudah clear," ujar Erick di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Baca Juga : Menanti Gebrakan Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina


Baca Juga : Yosafat Abimanyu Purnama Jadi Kado Tahun Baru Ahok

Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini mengaku keputusan tersebut telah disetujui oleh Ahok. Menurut Erick alasan utama tidak boleh ada Komisaris Utama maupun direksi yang menjadi kader partai karena ia ingin jajaran pimpinan perusahaan BUMN independen dan bersih dari kepentingan politik.

"Tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan dan insyaallah orang-orang yang punya etikat baik pasti semua tahu risiko bagaimana mengabdi untuk negara," kata Erick.

Ucapan Erick justru bertolak belakang dengan Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Ahok tak harus mundur dari keanggotaannya di partai, bila diangkat sebagai Komut PT Pertamina (persero).

Menurut Hasto, berdasarkan ketentuan Undang-Undang BUMN seseorang harus mundur dari partai politik jika orang tersebut masuk dalam jajaran pimpinan dan atau dewan pimpinan partai.

"Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Undang-Undang," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/11/2019).

Baca Juga : Kursi Buat Ahok di BUMN: 'Dikepret' Rizal Ramli, Dibela Menteri

Hasto meminta masyarakat tidak perlu menaruh curiga secara berlebihan dengan adanya Ahok di BUMN. Ia mengingatkan bahwa partainya punya pengalaman menjalankan kekuasaan di pemerintahan.

"Karena itulah kami menjaga muruah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang per orang. Demikian pula di dalam pengelolaan BUMN itu sendiri," ujar Hasto.

Soal tentangan dari sejumlah oknum serikat pekerja Pertamina, Hasto mengatakan bahwa di dalam UU BUMN, pihak manapun dilarang campur tangan dalam penempatan hal-hal yang bersifat strategis. Termasuk penempatan direksi dan komisaris. "Termasuk organ BUMN itu, seperti RUPS," imbuhnya.

Bagikan :
Topik :

Reporter : Gabriella Thesa Widiari
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
24 Januari 2020 20:32 WIB

What's On Today, 24 Januari 2020

Podcast berita terkini yang disajikan dengan cara berbeda
Lifestyle
24 Januari 2020 20:05 WIB

DJ Wilda Ngaku Jadi Calon Ibu Tiri Gempi, Pansos atau Fakta?

DJ Wilda mengaku miliki hubungan spesial dengan Gading Marten
Nasional
24 Januari 2020 19:42 WIB

Cuma Urusan Harun Masiku, Kemenkumham Harus Bentuk Tim Khusus

Cuma persoalan Harun ada dimana
Nasional
24 Januari 2020 18:20 WIB

Moeldoko Minta Masyarakat Jangan Halu Soal Jiwasraya

Enggak ada hubungannya dengan Istana