Senin, 14 Oktober 2019
Ilustrasi (Pixabay)
08 Agustus 2019 19:00 WIB

Buat Apa Langganan Netflix Kalau Sinetron Lebih Oke?

KPI akan awasi tayangan Netflix untuk jauhkan masyarakat dari tayangan berkualitas rendah
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan melebarkan radar. Tak cuma program siaran televisi. Lembaga itu punya rencana mau ikut mengawasi konten YouTube, Facebook, hingga Netflix. Sebuah semangat yang patut diacungi jempol. Semangat yang mudah-mudahan tak salah arah.

Lima hari lalu, Agung Suprio resmi menjabat sebagai Ketua KPI yang baru. Usai pengukuhan di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Agung menggelar jumpa pers. Memaparkan sasaran program dan kebijakan yang akan ia lakukan bersama KPI dalam tiga tahun ke depan.

Agung bilang, KPI akan bergerak mengikuti perkembangan digital. Di bawah kepemimpinannya, hajat KPI tak lagi cuma mengawasi program siaran televisi, tapi juga akan mengawasi konten digital seperti YouTube, Facebook, hingga Netflix dan berbagai media digital sejenis. Sebuah 'perkenalan' yang mengesankan dari Agung.

"Kami malah ingin segera bisa mengawasi itu karena di media baru atau media digital, saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran," katanya ditulis Antara, Senin (5/8).

Di sisi lain, masyarakat merespons keras semangat KPI ini. Masyarakat mungkin tak paham, gerakan ini dilakukan KPI dengan semangat yang sangat positif dan solutif. Coba saja tengok alasan KPI ingin mengawasi konten YouTube, Facebook, dan Netflix. Agung bilang, KPI ingin menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah yang tak mengedukasi.


Baca Juga : Surat Terbuka Menteri Pendudukan dan Kebutaan Republik Tercinta untuk Eka Kurniawan

Masuk akal, barangkali kalau kita mengikuti pola pikir Agung. Tayangan di Facebook, YouTube, apalagi Netflix memang berkualitas rendah. Netflix, misalnya. Kualitas tontonan yang disiarkan Netflix --sekali lagi merujuk pola pikir Agung-- jelas jauh di bawah kualitas tayangan program siaran televisi konvensional.

Apalah itu Stranger Things, Black Mirror, dan House of Cards dibanding sinetron azab-azaban? Atau asupan pengetahuan apa pula yang bisa kita dapat dari tayangan macam Our Planet, Fyre, atau The Great Hack. Toh, lebih bermanfaat menonton kemalangan orang di acara Mikrofon Pelunas Utang atau menengok tontonan penuh sensasi macam Rumpi atau Pagi-Pagi Pasti Happy kan?



Kontroversi

Terkait dengan kontroversi yang berkembang, kami mencoba menangkap apa yang membuat masyarakat mempermasalahkan semangat positif KPI ini lewat fitur diskusi di akun Instagram era.id. Hasilnya, kami menangkap setidaknya ada tiga keresahan yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Pertama, tentang KPI yang disebut belum cukup becus melakukan tugas fungsinya selama ini. Masyarakat sebenarnya sayang pada KPI. Masyarakat tak ingin beban KPI menumpuk. Masyarakat ingin KPI membenahi terlebih dulu masalah-masalah yang belum terselesaikan ketimbang menambah beban yang tidak-tidak.

Akun @sirpcmx bilang: Salah langkah. Yang harus ditingkatkan itu kedewasaan dan kesadaran masyarakat.

Keresahan kedua, tentu saja tentang hak para pelanggan Netflix yang terancam dengan kebijakan KPI ini. Untuk menikmati tayangan Netflix, para pelanggan harus memilih satu paket dan membayar sejumlah uang setiap bulannya. Dengan pengawasan KPI, para pelanggan khawatir mereka tak dapat menikmati tayangan Netflix secara penuh.


Paket berlangganan Netflix


Terakhir, masyarakat turut menyoroti kewenangan KPI dalam siaran konten digital. Masyarakat yang mengaku melek hukum ini berani-beraninya menggoyang semangat positif KPI dengan mengatakan kalau lembaga itu tak punya payung hukum untuk menjalankan pengawasan konten digital.

Masyarakat ternyata tak sepenuhnya salah. Kominfo turut bicara. Sebagai yang bertanggung jawab atas kerja KPI, Kominfo menyebut konten digital memang bukan ranah KPI. Bukan apa-apa, saat ini, belum ada payung hukum yang memadai untuk KPI menjamah ruang tersebut.

Pandangan Kominfo sendiri masih 'berbayang'. Menurut mereka, barangkali bisa saja KPI mengambil ranah ini. Tapi, tanpa pernyataan eksplisit dalam regulasi?

"Saat ini payung hukumnya belum memadai. Hanya, memang dalam UU Penyiaran 32 Tahun 2002 itu disebutkan pengawasan itu lewat media lainnya," kata Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu sebagaimana kami kutip dari detik, Kamis (8/8/2019).

"Ya, ada. Nah, itu kalau kita pakai penafsiran gramatikal, bisa jadi termasuk media baru dalam hal ini YouTube, media sosial, atau Netflix. Meskipun saat ini masih ada orang yang mendebat. Ini belum clear, belum dinyatakan secara eksplisit dalam regulasi," tambah Ferdinandus.

KPI bukannya tak tahu perkara ini. Asal tahu saja, semangat positif ini bukan semangat membabi buta. Sang ketua, Agung, bilang, KPI sudah menyiapkan langkah mendorong pembentukan atau setidaknya revisi terhadap Undang-Undang (UU) Penyiaran untuk menaungi tugas mereka di ranah digital ini.

"Kami juga akan merevisi P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, karena P3SPS dibuat sudah lama, jadi ada hal-hal baru yang belum terakomodasi, ini akan kita revisi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," tutur Agung.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Yudhistira Dwi Putra
Editor : Yudhistira Dwi Putra
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
14 Oktober 2019 12:05 WIB

Mal di Hong Kong Jadi Arena Bentrokan Aparat Vs Demonstran

Orang-orang yang sedang berbelanja berteriak-teriak ketakutan dan beberapa luka-luka
Lifestyle
14 Oktober 2019 11:35 WIB

Kebangkitan Club Eighties dalam Cahaya

Tetap dengan pop synthesizer yang dibalut gaya sound kekinian
Nasional
14 Oktober 2019 11:20 WIB

Upaya Mengawal Istri Kolonel Hendi dari UU ITE

Sebanyak 52 pengacara menyatakan siap mendampingi istri Hendi, Irma Zulkifli Nasution
Nasional
14 Oktober 2019 11:17 WIB

Demokrat-Gerindra Sudah Diajak Ngobrol Jokowi, PAN-PKS Kapan?

Siap jadi mitra dan oposisi
Internasional
14 Oktober 2019 11:07 WIB

Serangan Udara Turki ke Suriah Tewaskan 14 Orang

Lima orang di antaranya adalah warga sipil