Minggu, 19 Agustus 2018
Kementerian LHK dapat WTP dari BPK. (Istimewa)
07 Juni 2018 10:44 WIB

Arti Penting WTP Bagi Menteri LHK Siti Nurbaya

WTP berarti tidak melanggar hukum, transparan dan tertib adminitrasi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Menteri LHK Siti Nurbaya menganggap penting opini ini. Menurutnya, WTP mengandung tiga hal. Pertama, tidak melanggar hukum. Kedua, tidak ada transaksi tersembunyi. Ketiga, tertib anggaran dan tertib administrasi.
 
"Jadi kalau tidak  WTP berarti ada yang salah atau kurang dari hal-hal tersebut pada pekerjaan yang dilakukan," kata Menteri Siti di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Capaian opini WTP ini kata Menteri Siti sangat berarti buat birokrasi. Termasuk buat Menteri yang mengemban fungsi politik eksekutif. 

Di antaranya meliputi fungsi simbolik dengan membangun kepercayaan rakyat, fungsi decission making atau pengambilan keputusan, fungsi birokrasi yang memimpin seluruh jajaran birokrat, fungsi populis dengan memperhatikan dan melakukan hal-hal yang menjadi perhatian rakyat, serta fungsi krisis, yakni melangkah cepat dan tepat pada kondisi krisis.


Baca Juga : KLHK Pastikan Asian Games Bebas Asap

Ia kembali mengingat ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Saat itu hanya ada tiga lembaga yang meraih WTP, salah satunya tempat ia bertugas.

Kini raihan WTP berhasil pertama kali didapat Kementerian LHK, setelah penggabungan dua kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. 

"Jadi sekali lagi, buat saya, WTP ini sangat berarti. Terimakasih untuk kerja keras seluruh jajaran Kementerian LHK," kata dia.


Lembaga yang mendapatkan WTP dari BPK. Salah satunya adalah Kementerian LHK. (Foto: Istimewa)

Sementara itu, Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono mengatakan raihan WTP ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kementerian LHK sepanjang tahun 2015-2017. 

Di antaranya melalui peningkatan kualitas pejabat perbendaharaan, penguatan peraturan, tindak lanjut rekomendasi BPK dengan rencana aksi yang jelas, penertiban aset dua kementerian, dan berbagai upaya terkait lainnya.

"Untuk penertiban aset telah dibentuk tim task force, serta  dilakukan review oleh Itjen dan BPKP. Saat ini sedang persiapan dilakukan due diligen oleh Kantor Akuntan publik," katanya. 

Tak lupa Bambang mengingatkan jajaran Kementerian LHK untuk segera menindaklanjuti secara berjenjang setiap rencana aksi yang telah dibuat sesuai rekomendasi BPK RI.

Sebelumnya anggota BPK Rizal Djalil mengatakan sesuai Laporan Keuangan Kementerian LHK tahun 2017, realisasi pendapatan tercatat Rp4,96 triliun atau 119,28 persen dari anggaran sebesar Rp4,16 triliun. Sementara realisasi belanja sebesar Rp 5,87 triliun atau 90,83 persen dari anggaran sebesar Rp 6,48 triliun dan total Aset sebesar Rp 7,67 triliun. 

Predikat WTP dikatakannya diperoleh berdasarkan data-data yang telah terkumpul selama tiga bulan secara berjenjang. Pihaknya menegaskan hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dipaksakan.

"Kami tidak bisa mem-WTP-Kan sebuah Kementerian hanya berdasarkan kekuasaan yang ada. Semua berdasarkan data yang dirajut satu per satu dan naik secara berjenjang," tegas Rizal.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
18 Agustus 2018 21:31 WIB

Aretha Franklin Dimakamkan Akhir Agustus

Para penggemar queen of soul bisa menyaksikan pemakaman lewat cara khusus
Olahraga
18 Agustus 2018 20:03 WIB

Memulai Asian Games dengan "Assalamualaikum"

Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo~
Olahraga
18 Agustus 2018 19:36 WIB

Negara Kontingen Terbesar Selain Indonesia

Jumlah atletnya hampir 900 orang, cing!
Internasional
18 Agustus 2018 19:18 WIB

Mantan Sekjen PBB Kofi Annan Meninggal

RIP Kofi Annan
Nasional
18 Agustus 2018 19:03 WIB

Dilarang Demo Selama Asian Games 2018

Sumpehlo?