Rabu, 12 Desember 2018
Mendagri Tjahjo Kumolo di DPR. (Wardhany/era.id)
06 Desember 2018 15:53 WIB

Cerita Tjahjo Kumolo soal Gerombolan Pemalak di Papua

Cerita ini masih berkaitan dengan kasus penyerangan di Nduga beberapa waktu lalu
Bagikan :


Jakarta, era.id - Sebanyak 20 orang meninggal dunia karena diserang kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, beberapa waktu lalu. Sebanyak 19 orang adalah pekerja proyek Istaka Karya yang sedang membangun jembatan dari Kali Yigi-Kali Auruk di Distrik Yigi, sementara satu orang lainnya adalah prajurit TNI.

Presiden Joko Widodo mengatakan daerah tersebut adalah zona merah. Namun, proses pembangunan di sana tidak akan terhenti oleh tindakan seperti ini.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo punya cerita tentang Nduga. Kata dia, di Papua banyak gerombolan yang sering melakukan tindak pelanggaran hukum. 

Kata dia, gerombolan di Papua ini kerap memalak petugas dari Kemendagri, dalam hal ini Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), saat melakukan upaya perekaman data kependudukan.


Baca Juga : Ma'ruf Amin: Pembangunan Infrastruktur di Papua Tetap Berjalan

"Fokus kami adalah meminta kepada jajaran Pemda di Papua, ini kan terkait dana Otsus, secara komprehensif enggak ada masalah. Tapi urusan gerombolan ini, itu dia tim e-KTP kami aja dipalak kok, setiap tiga kilo ada gerombolan datang, bayar Rp5 juta," ujar Tjahjo, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Tjahjo pun berharap gubernur ataupun tokoh adat bisa membantu pelaksanaan program pembangunan pemerintah baik pusat atau daerah di daerah Papua. Termasuk, katanya, salah satu cara dengan menjaga keamanan di beberapa lokasi di Papua. 

"Programnya wali kota, bupati, soal keamanan kita sikat sama-sama, enggak boleh dua orang atau gerombolan pun yang menganggu konsolidasi pembangunan infrastruktur yang ada di semua daerah," kata dia.

Tjahjo menambahkan, daerah Nduga merupakan salah satu yang rawan dengan konflik. Hal itu, katanya, terjadi karena faktor geografis dan faktor sosialisasi yang sulit.

"Enggak ada masalah, memang Nduga sejak dulu, urusan Pilkada ya ruwet, saya kira karena faktor geografis, faktor sosialisasi, itu aja," tuturnya.

Bahkan, kata Tjahjo, pendekatan yang dilakukan pemerintah sulit diterima di daerah tersaebut, baik pendekatan lewat adat, hingga kesejahteraan. 

"Tidak semata mata apapun pendekatan adat, pendekatan kesejahteraan kalau itu sampai enggak sampai, nekat ya pasti mereka makar. Semua tahap saya kira semua stakeholder sudah menempuh itu karena di Papua selain DPRD-nya wakil rakyat juga ada majelis rakyat Papua nya yang mewakili tokoh-tokoh adat," kata dia.
Bagikan :

Reporter : Mery Handayani
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Review
12 Desember 2018 08:49 WIB

Berapa Harga ROG Phone di Indonesia?

Harganya mencapai belasaan juta
Lifestyle
12 Desember 2018 07:46 WIB

VIDEO: One Direction Bakal Reuni Besar

Ada kemungkinan mereka reuni saat liburan Natal
Lifestyle
12 Desember 2018 07:05 WIB

Instagram Saring Komentar Otomatis dalam Bahasa Indonesia

Bye bye bully dan hate speech~~
Lifestyle
12 Desember 2018 06:27 WIB

Samsung Kembangkan Jaringan 5G untuk Mobil Terhubung

Kerja sama ini dilakukan dengan Otoritas Keselamatan Transportasi Korea (KOTSA)
Lifestyle
11 Desember 2018 21:21 WIB

Kenapa Harus Iklan Blackpink?

Haruskan muncul petisi, atau hanya sekedar nasihat yang tak diinginkan warganet?