Sabtu, 24 Agustus 2019
Trump dengan PM Israel Benjamin Netanyahu (Twitter@netanyahu)
26 Maret 2019 17:18 WIB

Indonesia Tolak Pengakuan Trump Terkait Dataran Tinggi Golan

Dataran Tinggi Golan masih jadi area sengketa antara Suriah dengan Israel
Bagikan :


Jakarta, era.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani dokumen pengakuan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Pengakuan AS itu  disampaikan Trump saat menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Dalam sebuah twit, Trump menyatakan dataran tinggi tersebut memiliki nilai strategis dan sangat penting dari sisi keamanan bagi Negara Israel dan stabilitas regional.



Dataran Tinggi Golan yang merupakan area sengketa antara Israel dan Suriah. Pernah dicaplok oleh Israel pada tahun 1981, namun langkah ini tidak diakui masyarakat internasional.


Baca Juga : Trump Batal ke Denmark Setelah Ditolak Beli Greenland

Kebijakan Trump itu menuai sejumlah kritikan, salah satunya dari pemerintah Indonesia yang menolak pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. 

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyatakan Golan adalah milik Suriah, bukan Israel.  "Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan," tulis keterangan pers Kemlu, seperti dikutip dari situs Kemlu.go.id, Selasa (26/3/2019).

"Indonesia tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967," kata Kemlu.

Kemlu menyatakan, posisi penolakan diambil berdasarkan prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan. 

Resolusi DK PBB terkait Golan yaitu resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) dan menjelaskan penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap yurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan?, penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional.

"Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah," tegas Kemlu.

Di mana Dataran Tinggi Golan?



Wilayah ini terletak sekitar 60km sebelah barat daya dari ibu kota Suriah, Damaskus, dan mencakup sekitar 1.200km persegi. Israel merebut sebagian besar wilayah Golan dari Suriah pada tahap akhir perang Timur Tengah pada 1967, dan menggagalkan upaya Suriah untuk merebut kembali wilayah tersebut dalam perang tahun 1973.

Kedua negara sepakat untuk menghentikan pertempuran pada tahun berikutnya. Kesepakatan tersebut meliputi penetapan zona demiliterisasi sepanjang 70km yang dijaga oleh pasukan pengawas PBB. Namun mereka secara teknis tetap berada dalam kondisi perang.

Mengutip dari BBC, pada 1981, parlemen Israel meneken undang-undang yang menerapkan "hukum, yurisdiksi, dan administrasi" Israel di Golan, secara praktis mencaplok wilayah tersebut. Namun masyarakat internasional tidak mengakui langkah ini, dan tetap mengakui Golan sebagai wilayah Suriah yang diduduki Israel. Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB menyatakan keputusan Israel "batal demi hukum dan tidak berdampak secara hukum internasional".

Terdapat lebih dari 30 permukiman Israel di Golan, yang menjadi rumah bagi sekitar 20.000 orang. Permukiman tersebut ilegal menurut hukum internasional, meski Israel membantahnya. Para pemukim tinggal bersama sekitar 20.000 warga Suriah, kebanyakan dari mereka merupakan Arab Druze, yang tidak pergi ketika Golan direbut Israel.
Bagikan :

Reporter : Aditya Fajar Indrawan
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
23 Agustus 2019 21:33 WIB

Kunjungi Festival Indonesia Maju, Megawati Nostalgia Saat Jadi Presiden

Acaranya masih ada sampai 25 Agustus, ke sana yuk mblo~
Nasional
23 Agustus 2019 21:01 WIB

OPM Diduga Tunggangi Kerusuhan di Papua

"OPM itu amat merugikan bagi masyarakat Papua itu sendiri"
Nusantara
23 Agustus 2019 20:17 WIB

Satu Anggota KKB Tewas dalam Kontak Senjata di Pasar Wamena

Polisi dan masyarakat juga ikut terluka~
megapolitan
23 Agustus 2019 19:11 WIB

Komisi Impian Tina Toon di DPRD

Tina Toon akan tempati DPRD DKI Jakarta. Apa yang ideal buat Tina?
Nasional
23 Agustus 2019 18:15 WIB

Banyak Masalah Kesenjangan di Papua yang Ditutupi

"Ada kesenjangan ekonomi, HAM, dan keamanan yang harus kita evaluasi"