Senin, 27 Januari 2020
Pimpinan KPK (Wardhany Tsa Tsia/era.id)
20 November 2019 18:00 WIB

Ramai-Ramai Gugat Undang-Undang KPK

Pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sipil Ajukan Judicial Review
Bagikan :


Jakarta, era.id - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga pimpinan KPK itu, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Saut Situmorang, namun mereka menyampaikan gugatan itu secara pribadi, atas nama koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas 13 orang pegiat antikorupsi.

"Kami datang ke sini itu sebagai pribadi dan warga negara mengajukan judicial review UU KPK yang baru, nomor 19/2019, dan kami didukung 29 pengacara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/11/2019).

Dalam kesempatan itu, terlihat pula eks-pimpinan KPK M Yasin, mendampingi ketiga pimpinan KPK itu dalam mengajukan judicial review, sekaligus menjadi penggugat.


Baca Juga : Polisi: Harun Masiku Enggak Ada di Gowa

Baca Juga: Wapres Minta Aset First Travel Dibagi Adil ke Korban

Selain pimpinan dan eks pimpinan KPK, ada sembilan nama lainnya yang terdaftar sebagai penggugat, yakni eks-pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Betty Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo.

Kemudian, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Fickar Hadjar, Abdilah Toha, Ismid Hadad, serta Omi Komaria Madjid, istri dari mendiang Nurcholis Madjid.

Meski mengajukan peninjauan kembali atas UU KPK, Agus tetap mengharapkan Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu).

"Ya enggak apa-apa (mengajukan judicial review). Kalau, misalkan, Presiden sekarang keluarkan perppu juga enggak apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode menjelaskan UU KPK itu memiliki banyak kesalahan secara formil maupun materiil sehingga harus digugat, apalagi proses penyusunannya tidak melibatkan konsultasi publik.

"Bahkan, DIM-nya (daftar inventarisasi masalah) saja tidak diperlihatkan ke KPK sebagai stakeholder (pemangku kepentingan) pertama UU KPK. Berikutnya lagi naskah akademik UU itu. Tidak masuk juga prolegnas," tuturnya.

Laode juga melihat ketidaksinkronan pada beberapa pasal, yakni antara Pasal 69 dan 70 UU KPK, kemudian aturan tentang Dewan Pengawas yang justru bukan mengawasi, tetapi memberikan izin.

"Jadi, yang mengawasi Dewan Pengawas itu siapa? Karena tidak ada yang mengawasi semua kinerja dalam KPK, atas sampai bawah. Mereka tidak melakukan pengawasan, tetapi melakukan operasional memberikan izin penyadapan dan penggeledahan," ujarnya.
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Ervan Bayu Setianto
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
26 Januari 2020 21:13 WIB

Naga Lyla 'Hijrah' ke Ada Band

Keputusan ini sudah dipikirkan sejak setahun lalu
Lifestyle
26 Januari 2020 19:33 WIB

Rizky Nazar Resmi Jadi GatotKaca

GatotKaca akan memulai tahap produksinya pada bulan April 2020
Lifestyle
26 Januari 2020 18:08 WIB

VIDEO: Yang Muda yang Menjaga Tradisi Tato Mentawai

Kami mencoba langsung membuat tato dengan metode hand tapping
Lifestyle
26 Januari 2020 17:19 WIB

Tren Mobil Diesel Masih Berumur Panjang

"Diesel tidak akan hilang"
megapolitan
26 Januari 2020 15:27 WIB

Akhirnya Warga Jakarta Punya Wagub!

Hore, Anies enggak jomblo lagi~