Jumat, 13 Desember 2019
20 November 2019 18:00 WIB

Ramai-Ramai Gugat Undang-Undang KPK

Pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sipil Ajukan Judicial Review
Bagikan :


Jakarta, era.id - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketiga pimpinan KPK itu, yakni Agus Rahardjo, Laode M Syarif, Saut Situmorang, namun mereka menyampaikan gugatan itu secara pribadi, atas nama koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas 13 orang pegiat antikorupsi.

"Kami datang ke sini itu sebagai pribadi dan warga negara mengajukan judicial review UU KPK yang baru, nomor 19/2019, dan kami didukung 29 pengacara," kata Ketua KPK Agus Rahardjo seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/11/2019).

Dalam kesempatan itu, terlihat pula eks-pimpinan KPK M Yasin, mendampingi ketiga pimpinan KPK itu dalam mengajukan judicial review, sekaligus menjadi penggugat.


Baca Juga : Antiklimaks Perppu KPK di Hari Antikorupsi

Baca Juga: Wapres Minta Aset First Travel Dibagi Adil ke Korban

Selain pimpinan dan eks pimpinan KPK, ada sembilan nama lainnya yang terdaftar sebagai penggugat, yakni eks-pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Betty Alisjahbana, Hariadi Kartodihardjo.

Kemudian, Mayling Oey, Suarhatini Hadad, Abdul Fickar Hadjar, Abdilah Toha, Ismid Hadad, serta Omi Komaria Madjid, istri dari mendiang Nurcholis Madjid.

Meski mengajukan peninjauan kembali atas UU KPK, Agus tetap mengharapkan Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu).

"Ya enggak apa-apa (mengajukan judicial review). Kalau, misalkan, Presiden sekarang keluarkan perppu juga enggak apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode menjelaskan UU KPK itu memiliki banyak kesalahan secara formil maupun materiil sehingga harus digugat, apalagi proses penyusunannya tidak melibatkan konsultasi publik.

"Bahkan, DIM-nya (daftar inventarisasi masalah) saja tidak diperlihatkan ke KPK sebagai stakeholder (pemangku kepentingan) pertama UU KPK. Berikutnya lagi naskah akademik UU itu. Tidak masuk juga prolegnas," tuturnya.

Laode juga melihat ketidaksinkronan pada beberapa pasal, yakni antara Pasal 69 dan 70 UU KPK, kemudian aturan tentang Dewan Pengawas yang justru bukan mengawasi, tetapi memberikan izin.

"Jadi, yang mengawasi Dewan Pengawas itu siapa? Karena tidak ada yang mengawasi semua kinerja dalam KPK, atas sampai bawah. Mereka tidak melakukan pengawasan, tetapi melakukan operasional memberikan izin penyadapan dan penggeledahan," ujarnya.
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Ervan Bayu Setianto
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
12 Desember 2019 21:58 WIB

What's On Today, 12 Desember 2019

Siapkan earphone kamu dan rasakan sensasi baru menikmati berita.
megapolitan
12 Desember 2019 21:05 WIB

Bandar Heroin Asal Pakistan Tewas Didor Polisi

Penembakan dilakukan karena pelaku berusaha melarikan diri dan merebut senjata polisi
Ekonomi
12 Desember 2019 20:18 WIB

Pertamina BUMN Paling 'Kencang' Setor Pemasukan Negara

Salah satu kasir paling besar ke Kementerian BUMN
Lifestyle
12 Desember 2019 20:07 WIB

Cek Toko Sebelah The Series Season 2 Segera Tayang

Pada musim kedua ini, CTS menampilkan pemain baru seperti Morgan dan Soleh Solihun
megapolitan
12 Desember 2019 19:28 WIB

Luthfi si Anak STM Didakwa Serang Polisi

Enggak terbalik pak?