Senin, 14 Oktober 2019
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter @Jokowi)
17 September 2019 17:56 WIB

Dewan Pengawas KPK di Tangan Presiden

Presiden akan segera membentuk panitia seleksi untuk mencari anggota Dewan Pengawas
Bagikan :


Jakarta, era.id - Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disahkan jadi UU oleh DPR, hari ini. Salah satu pasalnya menerangkan tentang keberadaan Dewan Pengawas KPK. 

Presiden Joko Widodo akan segera membentuk panitia seleksi untuk menyaring calon Dewan Pengawas KPK. Setelah itu, nama yang sudah dipilih ini diserahkan ke DPR untuk dimintai persetujuan.

"Nanti dewan pengawas itu Presiden akan membentuk tim seleksi. Setelah itu diseleksi, setelah itu nama-nama dari yang diseleksi itu akan disampaikan kepada Presiden," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dilansir Antara, Jakarta Selasa (17/9/2019).

Menurut dia, Presiden akan menyeleksi tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang dan kredibilitas yang baik dalam upaya memberantas korupsi.


Baca Juga : Menanti Safari Politik Prabowo Subianto Selanjutnya

Lebih jauh, Moeldoko menilai pembentukan Dewan Pengawas KPK tidak akan menghambat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Sebab, Dewan Pengawas bertugas sebagai pengontrol kinerja KPK.

"Semua organisasi harus ada pengawasnya. Terkontrol dengan baik. Tidak ada yang dikekang, tidak ada yang dirugikan, karena KPK sebagai lembaga yang semua orang mempercayainya. Harus dijaga kepercayaannya, tidak boleh kurang sedikit pun," kata Moeldoko.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi berkomitmen dalam pemberantasan korupsi yang menurutnya dibuktikan dari koreksi beberapa poin daftar inventarisasi masalah untuk revisi UU KPK dari DPR RI.

"Kalau pemerintah tidak berkomitmen, mungkin tidak banyak koreksi. Buktinya banyak koreksi pemerintah untuk memberikan masukan revisi itu," kata Moeldoko. 

Karena UU ini sudah terbentuk, dia meminta rakyat Indonesia mengawasi perkembangan pemberantasan korupsi setelah UU tentang KPK disahkan dan dijalankan.

"Karena ini produk hukum yang dihasilkan oleh DPR, semua masyarakat Indonesia bisa melihat perkembangan ke depan seperti apa," kata Moeldoko.


Rapat paripurna pengesahan RUU KPK jadi UU (Mery/era.id)

Masih dilansir Antara, Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan, keberadaan Dewan Pengawas KPK ini menjadi masalah dalam jangka pendek ini. Sebab, dengan disahkannya UU ini, KPK jadi tidak bisa langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena masih harus menunggu terbentuknya dewan pengawas.

"Maka OTT ini harus menunggu dewan pengawas terbentuk, sampai izinnya ada. Jadi ini akan vakum, jadi pemberantasan korupsi ke depan akan vakum dan kasus besar di KPK akan vakum, akan berhenti," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan, secara keseluruhan, UU ini akan melumpuhkan penindakan KPK.

"Revisi yang disepakati kemarin bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu yang lalu," kata Syarif.

Dewan Pengawas dijelaskan dalam Pasal 37 di UU ini. Pasal 37A disebutkan, dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, maka dibentuk Dewan Pengawas yang merupakan lembaga nonstruktural.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang dan memegang jabatan selama empat tahun, serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Lalu, Pasal 37B dijelaskan, Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi atau tidak memberi izin atas kerja penyadapan, penggeledahan dan atau penyitaan oleh KPK termasuk mengevaluasi kinerja pimpinan KPK setiap satu tahun.

Sementara, dalam Pasal 37E, disebutkan Ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan Presiden.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
megapolitan
14 Oktober 2019 12:41 WIB

Hari Ini, Pengamanan di Sekitar Kompleks Parlemen Menurun

Tapi jalanan di depan kompleks parlemen, ditutup
Lifestyle
14 Oktober 2019 12:27 WIB

Mengenal Somantri Ahmad, Bapak-bapak dengan Lawakan yang Khas

Lawakannya sempat viral di sejumlah media sosial
Internasional
14 Oktober 2019 12:05 WIB

Mal di Hong Kong Jadi Arena Bentrokan Aparat Vs Demonstran

Orang-orang yang sedang berbelanja berteriak-teriak ketakutan dan beberapa luka-luka
Lifestyle
14 Oktober 2019 11:35 WIB

Kebangkitan Club Eighties dalam Cahaya

Tetap dengan pop synthesizer yang dibalut gaya sound kekinian
Nasional
14 Oktober 2019 11:20 WIB

Upaya Mengawal Istri Kolonel Hendi dari UU ITE

Sebanyak 52 pengacara menyatakan siap mendampingi istri Hendi, Irma Zulkifli Nasution