Senin, 14 Oktober 2019
Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter @Jokowi)
13 September 2019 11:42 WIB

Jokowi Tolak 4 Poin RUU KPK Meski Teken Surpresnya

Tapi pertahankan tiga poin RUU-nya
Bagikan :


Jakarta, era.id - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sedang dibahas di DPR setelah mendapatkan Surat Presiden Jokowi untuk membahas ini.

Surpres itu diteken pada Rabu (11/9) dan berisikan Presiden telah menugaskan menteri untuk membahas revisi UU KPK bersama dewan. Rapat perdana RUU ini dilakukan pada Kamis (12/9). Perwakilan pemerintah dalam rapat ini adalah Menkumham Yasonna H Laoly.

Namun, hari ini, Presiden Joko Widodo menyatakan tidak setuju dengan empat usulan DPR dalam revisi UU no 30 tahun 2002. Kata dia, beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK.

Presiden menyampaikan hal itu didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.


Baca Juga : Akbar Alamsyah Jadi Korban Keempat Sebelum Perppu KPK Terbit

"Saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawasan untuk menjaga kerahasiaan," kata Jokowi dilansir Antara, Jumat (13/9/2019).

Jokowi juga tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja.

"Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, Aparatur Sipil Negara, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," ujar dia.

Ketiga, Presiden tidak setuju KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

"Keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian/lembaga lain. Tidak. Saya tidak setuju. Saya minta LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," ungkap Presiden.

Jokowi dukung tiga poin RUU ini

Lebih jauh, Jokowi menyampaikan tiga usulan perubahan UU ini. Dia ingin perlunya keberadaan Dewan Pengawas. Karena, lanjut dia, semua lembaga negara, baik presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip 'check and balances'. Tujuannya untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dewan Pengawas itu nantinya dipilih dan diangkat oleh Presiden, serta dijaring oleh panitia seleksi.

Selanjutnya, Jokowi ingin penerapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang selama ini tidak dimiliki KPK di tingkat penyidikan. Hal ini diperlukan sebab penegakan hukum harus sejalan dengan hak azasi manusia. Selain itu, SP3 ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum.

Kalau RUU DPR memberikan maksimal 1 tahun untuk mengeluarkan SP3, Jokowi menyarankannya 2 tahun supaya memberikan waktu memadai KPK. 

Terakhir, soal status kepegawaian di KPK yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara yaitu PNS atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Katanya, hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lain yang mandiri seperti MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan juga lembaga independen lain seperti KPU, Bawaslu.

Tapi Jokowi menekankan agar implementasinya perlu masa transisi memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. "Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih terus menjabat dan mengikuti proses transisi menjadi ASN," ungkap Presiden.


Presiden Joko Widodo (Foto: Twitter @Jokowi)

RUU ini muncul saat Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019. Rapat itu menyetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Sepekan setelahnya, Jokowi menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada 11 September 2019 meski ia punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

DPR dan pemerintah lalu mempercepat pembahasan revisi UU KPK no 30/2002 agar dapat selesai pada 23 September 2019. 

Badan Legislatif (Baleg) DPR menegaskan tidak memerlukan masukan masyarakat maupun KPK dalam pembahasan RUU KPK tersebut.

Rapat perdana dilaksanakan kemarin. Rapat ini bersamaan dengan pengumuman hasil fit and proper test calon pimpinan KPK yang hasilnya menetapkan Firli Bahuri sebagai ketua KPK.

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menyebutkan poin perubahan UU 30/2002 tentang KPK, sebagai berikut:

1. Kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif

2. Pembentukan Dewan Pengawas

3. Pelaksanaan penyadapan

4. Mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap tindak pidana korupsi yang ditangani KPK

5. Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai hukum acara pidana

6. Mekanisme penggeladahan dan penyitaan

7. Sistem kepegawaian KPK

Berdasarkan materi muatan tersebut, dilakukan perubahan atas Pasal 1, Pasal 3. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19 Pasal 21, Pasal 24 Pasal 46, dan Pasal 47. Selain dilakukan perubahan atas pasal-pasal yang ada, dilakukan juga penghapusan atas pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 14, Pasal 22, dan Pasal 23.

Selanjutnya juga ditambahkan pasal-pasal baru, yaitu Pasal 10A, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal Pasal 37A Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 43A, Pasal 45A, Pasal 47A, Pasal 69A, Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C.
Bagikan :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
14 Oktober 2019 12:05 WIB

Mal di Hong Kong Jadi Arena Bentrokan Aparat Vs Demonstran

Orang-orang yang sedang berbelanja berteriak-teriak ketakutan dan beberapa luka-luka
Lifestyle
14 Oktober 2019 11:35 WIB

Kebangkitan Club Eighties dalam Cahaya

Tetap dengan pop synthesizer yang dibalut gaya sound kekinian
Nasional
14 Oktober 2019 11:20 WIB

Upaya Mengawal Istri Kolonel Hendi dari UU ITE

Sebanyak 52 pengacara menyatakan siap mendampingi istri Hendi, Irma Zulkifli Nasution
Nasional
14 Oktober 2019 11:17 WIB

Demokrat-Gerindra Sudah Diajak Ngobrol Jokowi, PAN-PKS Kapan?

Siap jadi mitra dan oposisi
Internasional
14 Oktober 2019 11:07 WIB

Serangan Udara Turki ke Suriah Tewaskan 14 Orang

Lima orang di antaranya adalah warga sipil