Kamis, 18 Juli 2019
Kepala Staf Presiden RI Moeldoko (Wardhany/era.id)
22 Februari 2019 17:26 WIB

Pemerintah Berprestasi Menekan Kebakaran Hutan

"Kebakaran hutan sudah berhasil kita tekan," kata Moeldoko
Bagikan :


Dumai, era.id - Kepala Staf Presiden RI Moeldoko mengatakan, pemerintah sudah mendapatkan prestasi dalam menekan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), khusus di Riau, namun tetap dilakukan evaluasi dan upaya peningkatan dalam penanganan sesuai prosedur dibuat.

Pemerintah sudah menyiapkan konsep khusus untuk mencegah atau mengurangi karhutla, di antaranya melakukan evaluasi pengalaman masa lalu dan ditingkatkan upaya penanganan dengan melibatkan semua unsur terkait.

"Kebakaran hutan sudah berhasil kita tekan, tapi pemerintah tidak akan berhenti dan akan terus menyiapkan langkah dan strategi khusus untuk pencegahan dan penanganan lebih serius," kata Moeldoko dalam kunjungan kerja bertemu buruh dan pekerja di Kota Dumai, dilansir Antara, Jumat (22/2/2019).

Penanganan karhutla bukan hanya pekerjaan pemerintah, TNI Polri dan instansi terkait, tapi perlu pelibatan semua pihak bersatu padu dengan semangat sama untuk mencegah terjadi kebakaran yang bisa berdampak buruk terhadap lingkungan dan manusia.


Baca Juga : Tobat Brazil untuk Hutan yang Gundul

Upaya penanganan kebakaran hutan ini, lanjutnya akan dibuatkan kesepakatan dan komitmen bersama semua pihak, karena karhutla di lahan gambut tidak mengenal siapapun bisa jadi korban.

Mantan Panglima TNI ini juga melihat lahan di Provinsi Riau masih sangat produktif dan tidak ada kosong, karena di sepanjang perjalanan ke Dumai lewat udara terlihat perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

"Lahan di Riau tidak ada lahan kosong dan semua masih produktif, ditumbuhi sawit dan tanaman industri, sehingga kejadian harus dicegah dan dijaga agar tidak ada kebakaran hutan lahan," kata dia.

Kunker KSP Moeldoko ke Dumai didampingi Gubernur Riau Syamsuar dan Wali Kota Dumai, Zulkifli As ini juga menyebut bahwa Presiden RI, Joko Widodo sudah berpesan khusus kepada pemerintah daerah terkait hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan supaya dapat ditekan.

KSP menilai sejumlah proyek pusat di Provinssi Riau seperti pembangunan ruas jalan tol Dumai-Pekanbaru bisa dengan cepat dan mudah diselesaikan setelah melihat kondisi areal dan ketinggian struktur tanah memadai.

Selain itu, KSP Moeldoko juga menerima sejumlah masukan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai terkait sejumlah persoalan di daerah, di antaranya pembagian pajak bagi hasil ke daerah dan karhutla serta lainnya.

Sementara itu, penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau sejak 19 Februari hingga 31 Oktober mendatang, dianggap sebagai langkah yang tepat. Namun, jangan sampai hal itu dipolitisasi.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Profesor Bambang Hero Saharjo mengatakan, kebijakan ini dapat mengantisipasi meluasnya karhutla.

"Saya baca ada yang mengaitkan penetapan status siaga karhutla dengan kegagalan pemerintah, saya kira ini salah. Justru penetapan status ini langkah antisipasi dini pemerintah mengatasi karhutla," kata Bambang.

Pada masa-masa sebelumnya, kata Bambang, karhutla dibiarkan berlarut-larut. Sementara Pemda tidak memiliki kemampuan maksimal baik dari segi SDM, peralatan, hingga pendanaan untuk pemadaman. Akibatnya Karhutla terus meluas dan tidak terkendalikan. 

Inilah salah satu penyebab utama karhutla selalu rutin terjadi di Indonesia selama kurun waktu dua dekade, dan fase terparahnya terjadi pada tahun 1994, 1997/1998, 2006 dan 2015.

Namun sejak tiga tahun terakhir di masa pemerintahan Presiden Jokowi, telah dilakukan langkah koreksi dengan penetapan status siaga sejak dini. Dengan langkah ini, Pemda mendapat bantuan dari pemerintah pusat baik dari operasional maupun pendanaan, saat titik api masih belum meluas.

"Kalau sudah ada lebih dari dua Kabupaten mengalami kebakaran, masa harus dibiarkan meluas baru dibantu? karenanya pemerintah pusat turun tangan membantu, landasan kerjanya adalah penetapan status," kata Bambang.

Dengan penetapan status tadi, menjadi landasan turunnya bantuan lintas instansi baik pusat maupun daerah. Termasuk soal pendanaan kedaruratan.

Katanya, daerah terbantu dengan status siaga ini, karena pengendalian dilakukan terpadu semua sektor dan pakai APBN, bukan APBD.

Jadi penetapan status ini, kata Bambang, perlu diapresiasi sebagai bentuk reaksi cepat pemerintah. Inilah langkah koreksi yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi dan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. 

Langkah koreksi inipula yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian karhutla, dibuktikan dengan penurunan hotspot hingga 85 persen dibandingkan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi kalau dulu sifatnya hanya memadamkan, sekarang cara kerjanya antisipasi dini. Jadi lebih sistematis, sehingga karhutla tidak terus meluas," kata Bambang.


Proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (BNPB)

Semakin cepat penetapan status siaga karhutla, kata Bambang, akan semakin baik. Diapun menyayangkan bila penetapan status siaga karhutla, justru diplintir sebagai bentuk kegagalan pemerintah.

''Kita harus menghargai langkah koreksi yang diambil pemerintah saat ini, dan kerja keras tim terpadu yang sudah bekerja keras di lapangan,'' katanya.

Diingatkan Bambang, bahwa karhutla bukanlah kategori bencana, karena hampir 99 persen terjadi akibat perbuatan sengaja manusia. 

''Dulu hal-hal begini dibiarkan terjadi, karhutla dibiarkan meluas. Kalau sekarang tidak lagi, begitu beberapa daerah sudah muncul titik api, pemerintah bergerak cepat,'' kata Bambang. 

Dengan penetapan status siaga ini, semua pihak terkait di pusat dan daerah akan berjaga-jaga dan siaga, agar kejahatan yang disengaja itu bisa dihentikan sejak dini.

''Kita harus menghargai ikhtiar pemerintah, dan sangat disayangkan jika kerja keras ini justru dipolitisasi hanya untuk kepentingan politik semata,'' tutup Bambang.

Sementara itu Direktur Pengendalian karhutla KLHK, Raffles B. Panjaitan mengatakan, penetapan status siaga darurat karhutla di Provinsi Riau memudahkan komunikasi, koordinasi dan langkah antisipasi dini. Karena pengendalian karhutla melibatkan unsur terpadu Manggala Agni, TNI, Polri, BNPBD, MPA, Swasta, dan banyak pihak lainnya.

''Bantuan heli dari KLHK, BNPB dan pihak swasta sudah bisa langsung digunakan untuk Riau. Jadi penetapan status ini bentuk perhatian serius kita membantu masyarakat di daerah,'' jelas Raffles.

Dengan langkah sistematis ini, terbukti dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, karhutla tidak pernah lagi mengakibatkan bencana asap dalam skala besar. Jumlah luasan terbakar dari 2,6 juta ha tahun 2015, turun drastis menjadi 510.564 di 2018. Jumlah titik api dari 70.971 di 2015, turun menjadi 9.245.

Sedangkan Direktur Penegakan hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan dengan penetapan dini status siaga, pihaknya juga akan mulai menyurati perusahaan-perusahaan pemilik izin untuk berhati-hati.

''Penegakan hukum dari kita jelas dan tegas. Yang sedang kita sorot sekarang kebakaran di lahan masyarakat, dan ini perlu keterlibatan aktif Pemda dan penegak hukum di daerah,'' kata Rasio.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
megapolitan
17 Juli 2019 21:11 WIB

Mencari Tahu Efek Psikologis dari Lagu di Lampu Merah Depok

Kata Wali Kota Depok, lagu ini bisa mengatasi stres ketika macet, benar gak ya?
Nasional
17 Juli 2019 20:37 WIB

Alasan Tim Teknis Pengusutan Kasus Novel Baswedan Dibentuk

Apa bedanya sama tim pencari fakta yang sudah dibentuk? Simak penjelasannya
Nasional
17 Juli 2019 20:15 WIB

Buntut Panjang Unggahan YouTuber Jadi Persoalan Serius

Mungkin kritik dan saran bisa lebih diterima dengan terbuka~
Lifestyle
17 Juli 2019 20:11 WIB

Ulasan Stuber-Evolusi Film Bergaya Buddy Cop

Film buddy cop selalu punya penggemar. Bagaimana dengan Stuber?
Nasional
17 Juli 2019 19:35 WIB

Garuda Indonesia Harus Tahan Kritik

Kritik dan masukan harusnya jadi perbaikan, bukannya malah melaporkan konsumen~