Kamis, 23 Januari 2020
Ilustrasi (era.id)
27 Februari 2018 08:28 WIB

Larangan Kampanye Pemilu 2019

Belum masuk jadwal kampanye, eh sudah ada yang melanggar
Bagikan :


Jakarta, era.id - Waktu kampanye belum dimulai, tapi partai politik sudah mulai mencoba mengenalkan diri di media massa. Padahal, kampanye baru boleh dilakukan pada 23 September 2018. Artinya masih ada tujuh bulan lagi dari sekarang.

Partai politik baru dibolehkan melakukan sosialisasi nomor urutnya itu di kalangan internal dan belum boleh dilakukan di luar, apalagi sampai mengajak memilih.

Dalam catatan Komisi Penyiaran Indonesia per tanggal 20 Februari, ada 12 stasiun televisi yang menayangkan iklan partai politik sebelum masa kampanye. 

Total 115 spot iklan dengan durasi 15 detik yang tersebar di 12 stasiun tadi. Setelah disemprit KPI, delapan stasiun menghentikan siaran iklan tersebut, sedangkan empat lainnya belum.


Baca Juga : Susunan Kabinet Jokowi Sudah Ditetapkan

Tahapan Pemilu 2019 memang masih jauh, bahkan baru mulai. Partai politik juga baru mendapatkan nomor urut pada 18 Februari 2018.  Ada 14 partai politik yang bakalan bertarung dalam perhelatan demokrasi lima tahunan itu. PKB dapat nomor wahid, sedangkan Partai Demokrat posisi ragil.


(Infografis/era.id)

Biar tak ada pelanggaran seperti ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sosialisasi pengaturan kampanye Pemilu 2019 bedasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh partai politik dan seluruh pihak terkait.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman serta sebagai keputusan bersama gugus tugas pelaksana Pemilu. 

Apalagi, menjelang dan selama masa kampanye, potensi pelanggaran rawan terjadi. Oleh karenanya, sosialisasi seperti ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran dalam tahapan kampanye pemilu. 

"Bawaslu harap ketika regulasi ada, tidak ada ruang kosong. Kami upayakan pencegahan semaksimal mungkin," kata Abhan, dalam acara sosialisasi itu, di Jakarta, Senin (26/2/2018).

Ternyata, pelanggaran kampanye itu bukan hanya temuan iklan di TV tadi lho. Ada banyak larangan yang dicantumkan dalam aturan tentang Pemilu.

KPU pun mengingatkan itu, salah satunya larangan kampanye itu adalah menggunakan foto tokoh nasional yang bukan pengurus partai pada alat peraga kampanye. 

"Tak diperkenankan ada (tokoh-tokoh nasional) dalam alat peraga kampanye. Bukan tidak suka, namun mereka bukan pengurus parpol sehingga tak boleh ada dalam alat peraga kampanye," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di lokasi yang sama.

Berbeda dengan tokoh nasional seperti Presiden kelima Megawati Soekarnoputri atau Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya bisa digunakan dalam alat peraga kampanye lantaran pengurus partai.

"Pak SBY, Bu Mega, boleh (dicantumkan fotonya) karena mereka pengurus parpol. Kalau Pak BJ Habibie? Tidak boleh karena Pak Habibie bukan pengurus parpol," jelas Wahyu.

Mau tahu apa saja larangan saat kampanye? Yuk simak infografis era.id:


(infografis: Rahmad/era.id)
Bagikan :

Reporter : Fitria Chusna Farisa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
23 Januari 2020 18:13 WIB

Pensiun dari KPK, Agus Rahardjo Jadi Penasihat Kapolri

Beri masukan soal anti korupsi
megapolitan
23 Januari 2020 18:09 WIB

Barongsai hingga Kuliner Khas Pecinan Ramaikan Imlek di Ibu Kota

Berikut jadwal acara Imlek di sejumlah titik di Ibu Kota
Nasional
23 Januari 2020 17:57 WIB

Istana: Virus Korona Belum Masuk Indonesia

Menkes sudah siaga
Nasional
23 Januari 2020 17:36 WIB

VIDEO: Intip Persiapan Imlek di Wihara Amurva Bhumi

Mulai bersih-bersih dan memasang lampu lampion
Ekonomi
23 Januari 2020 17:29 WIB

Jadi Komisaris, Yenny Wahid Disuruh Jagain Pramugari

Proteksi pekerja perempuan