Senin, 16 Desember 2019
Wali Kota Bogor Bima Arya (Diah/era.id)
13 Agustus 2019 17:07 WIB

Janji Bima Arya Tuntaskan Masalah GKI Yasmin Natal

Deadline-nya tahun ini mesti kelar~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto berjanji akan membawa kabar baik terhadap kasus penyegelan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang terlunta-lunta selama beberapa tahun belakangan. 

Bima Arya bilang, proses terkini penyelesaian kasus sudah sampai pembentukan tim tujuh (perwakilan gereja) bersama dengan Pemerintah Kota Bogor pada tahun lalu. Mereka tengah intens berdiskusi pada pencarian solusi. 

"Semua sepakat bahwa fokus pada opsi solusi, enggak lagi berdebat ke masalah hukum masa lalu. Saya optimis Natal (tahun ini) akan ada kabar baik," kata Bima Arya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Namun, dia belum mau membicarakan strategi apa yang digunakan untuk menemui jalan terang dari masalah GKI Yasmin tersebut, termasuk opsi relokasi GKI Yasmin ke tempat lain. 


Baca Juga : Hati-Hati Intoleran Bisa Naik Kasta Jadi Radikal

"Saya enggak mau bicara fokus ke strategi, karena ini masih dalam proses komunikasi, terlalu prematur, Saya ingin menjadi satu konsep yang (bersifat) win-win solution untuk semua," ujar dia. 

Kasus ini bermula pada tahun 2008, ketika Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor Yusman Yopi membekukan izin pembangunan gereja tersebut melalui surat Nomor 503/208-DTKP tertanggal 14 Februari 2008. 

Alasannya, ada keberatan dari forum ulama dan ormas Islam se-kota Bogor. Pihak GKI Yasmin pun menggugat surat pembekuan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat Mahkamah Agung. Hasilnya, MA membatalkan pencabutan izin tersebut.

Namun, pada 11 Maret 2011, Wali Kota Bogor Diani Budiarto justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin . Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta yang kala itu menjabat sebagai ketua RT.

Sebagai informasi, SETARA Institute menyatakan Surat Keputusan Walikota Bogor No. 503/367-Huk Tentang Pembatalan Surat Keputusan No.601/389-Pem Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Yasmin Bogor ini masuk dalam regulasi pemerintah daerah yang tergolong diskriminatif.

"Produk-produk daerah ini sebenarnya muncul ketika paket kebiajkan otonomi daerah muncul, tetapi ada yang offside, di mana produk hukum daerah selain menjadi alat politisasi identitas, juga menjadi instrumen diskriminasi intolransi, bahkan melakukan kekerasan," ucap Ismail. 

Produk hukum diskriminatif ini, kata Ismail, akan menjadi bom waktu, menyebabkan konflik sosial antar etnik, agama, dan ikatan sosio-kultural lainnya. 

"Selain mengandung masalah inkonstitusionalitas, produk hukum daerah diskriminatif telah digunakan untuk melegitimasi serangkaian perilaku intoleran, mulai dari stigma sosial yang dimiliki individu, main hakim sendiri dan kekerasan yang didukung negara terhadap kelompok minoritas," pungkasnya. 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
16 Desember 2019 11:34 WIB

Yusril Tak Berminat jadi Dewan Pengawas KPK

Nama-nama calon dewan pengawas KPK beredar
Lifestyle
16 Desember 2019 11:14 WIB

Pengakuan Artis Hong Kong Setelah Video Skandalnya Tersebar

Jacqueline Wong kembali ke Hong Kong setelah video mesranya tersebar
Nasional
16 Desember 2019 10:58 WIB

Janji Kabareskrim Baru Untuk Kasus Novel Baswedan

Bakal tagih ke tim teknis
Teknologi
16 Desember 2019 10:02 WIB

Rusia Kembangkan Sistem Rudal Terkoneksi Internet

Rudal Iskander bisa dikendalikan pakai jaringan internet
Nusantara
16 Desember 2019 09:27 WIB

Deklarasi Generasi Milenial Antikorupsi dari Anak Sekolah Bandung

Antikorupsi sejak dini