Senin, 17 Februari 2020
Penyerahan Draf RUU Ciptaker (Dok DPR)
14 Februari 2020 10:31 WIB

RUU Omnibus Law Juga Atur Tindakan Tegas Perusak Lingkungan

Penegakan hukum Lingkungan semakin diperkuat
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa revisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker), tetap dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan. 

Hal yang menjadi catatan di ruang publik  diantaranya berkenaan dengan subjek Pertanggungjawaban Mutlak. 
Dipastikan tidak akan mengaburkan pengertian pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan dari frasa dalam Pasal berkenaan dengan pertanggung jawaban mutlak tersebut. Justru penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat.

''Pada RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum. Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan, karena pasal pidana tetap dipertahankan,'' ungkap Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono pada media, Jumat (14/2/2020).

Pada RUU ini setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan.


Baca Juga : Carut Marut RUU Ciptaker Sebelum Diserahkan ke DPR

Untuk pelanggaran-pelanggaran teknis yang membutuhkan langkah koreksi (corrective action) maka tetap dilakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif paksaan pemerintah. Berturut-turut  pembekuan dan pencabutan izin serta selanjutnya denda. 

Sementara untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah B3, menggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak. 

Adapun kalimat dalam RUU yang berbunyi  “...tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak akan menghilangkan makna pertanggung jawaban mutlak, dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. 

''Sehingga perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3, B3 atau yang beresiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,'' tegas Bambang.

RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan pemerintah kepada Ketua DPR RI, Rabu (12/2) lalu, terdiri dari 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal. Keseluruhan draf ini akan dibahas pemerintah dengan DPR melalui tujuh komisi yang terlibat melalui mekanisme DPR.

Sesuai prosedur, setelah RUU diserahkan, maka selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Dalam prosesnya, Bamus akan membuka ruang kepada seluruh elemen publik untuk memberikan masukan terhadap draf  tersebut.

"Pada proses pembahasan di DPR nantinya, semua elemen masyarakat dapat mengetahui dan melihat manfaatnya,'' tutup Bambang.
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Ervan Bayu Setianto
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
16 Februari 2020 18:08 WIB

Bong Joon Ho Akan Dibangunkan Museum di Korsel

Sutradara film Parasite itu juga bakal dibangunkan patung
Lifestyle
16 Februari 2020 17:07 WIB

Aksi Kocak Terry Crews dan Howie Mandel Main TikTok 'Bagaikan Langit'

Semua akan TikTok pada waktunya~
Nasional
16 Februari 2020 15:04 WIB

Anies Tolak Deklarasi Dirinya sebagai Capres 2024

Masih fokus benahi ibu kota
Lifestyle
16 Februari 2020 14:25 WIB

Model Asal Los Angeles Diblokir Tinder Gara-Gara Terlalu Cantik

Kalau begitu, Tinder khusus orang jelek dong hiyahiyahiya~
Internasional
16 Februari 2020 13:49 WIB

Depresi Jalani Sidang KDRT, Presenter Caroline Flack Bunuh Diri

"Caroline tidak tahan membayangkan dirinya menjalani sidang"