Senin, 22 Juli 2019
Menkumham Yasonna H Laoly. (Jafriyal/era.id)
31 Mei 2018 15:20 WIB

Menkumham: KPU Jangan Tabrak Undang-undang

Bisa bahaya kalau bikin aturan menabrak undang-undang
Bagikan :


Jakarta, era.id - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menilai usulan Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks narapidana kasus korupsi maju dalam pemilu adalah hal yang melanggar undang-undang. Menurut Yasonna, jika ini dikabulkan, akan menjadi yurisprudensi lembaga lain melakukan hal yang sama.

"PKPU itu teknis. Kalau nanti dijalankan bahaya sekali. Nanti setiap lembaga membuat aturan yang menabrak UU di atasnya. 'Aku yang mau atur suka aku lah'," ujar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kamis (30/5/2018).

Yasonna pun meminta KPU menaati hierarki perundang-undangan. Karenanya, PKPU itu harus mengikuti undang-undang di atasnya. Menurut Yasonna ide baik harus dihasilkan dengan cara yang baik pula.

"Saya sarankan KPU jangan membiasakan diri menabrak UU. Kalau mau buat UU jadi anggota DPR saja," imbuh Yasonna.


Baca Juga : KPU Perlu Evaluasi Internal Usai Dua Komisionernya Diberhentikan DKPP

Ketimbang memasukan larangan itu ke PKPU, Yasonna menyarankan KPU untuk menyurati parpol peserta pemilu. Surat yang menyarankan parpol untuk tidak mencalonkan eks napi kasus korupsi sebagai caleg.

"KPU juga bisa mengumumkan sendiri daftar nama eks napi korupsi. Itu teknis. Tapi kalau membuat aturan yang menghilangkan hak orang adalah kewenangan UU. Kita dukung ide baik tapi caranya salah," tandas Yasonna.

Untuk masalah ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkomentar. Dia mengatakan, usulan ini merupakan ranah kewenangan KPU. Tapi dia mengingatkan, semua orang punya hak berpolitik. Apalagi hak tersebut sudah diberikan dan diatur oleh konstitusi.

"Ya itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak. Tapi silahkan KPU menelaah. Kalau (menurut saya) itu hak, hak seseorang untuk berpolitik. Tapi, KPU bisa saja membuat aturan misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata di Jakarta, seperti dikutip laman PresidenRI.go.id, Selasa (29/5).

Sebagai informasi, pada Selasa (22/5), PKPU ini ditolak oleh Komisi II DPR RI, Bawaslu, dan Kemendagri di dalam rapat dengar pendapat. Penolakan itu terjadi karena KPU dianggap melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang Undang itu dijelaskan, mantan narapidana yang selesai menjalankan masa hukuman selama lima tahun dapat kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, yang bersangkutan harus mengumumkan diri ke publik terkait kasus hukum yang pernah menjeratnya.
Bagikan :

Reporter : Jafriyal
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
22 Juli 2019 18:40 WIB

Bos Go-Jek Nadiem Makarim Gabung ke PDIP?

Setelah mengganti logo, apakah gojek juga akan merubah warna seragamnya jadi merah?
Nasional
22 Juli 2019 17:24 WIB

VIDEO: SPG Cantik Jualan Hewan Qurban

Kalau yang jaga begini sih rela lama-lama di kandang sapi mblo~
Lifestyle
22 Juli 2019 17:24 WIB

Matt Groening Singgung Sekuel The Simpsons Movie di Comic-Con

Sang pencipta bersuara soal karya epiknya
Nasional
22 Juli 2019 16:30 WIB

PDIP Tolak Rencana Super Holding Bentukan Rini Soemarno

"Mereka yang berpikir membentuk super holding, harus belajar dari krisis ekonomi di AS"
Lifestyle
22 Juli 2019 16:18 WIB

Moskow Merayakan Konser Ed Sheeran Lewat Sebuah Patung

Sebuah perayaan...