Senin, 14 Oktober 2019
Gedung DPR (era.id)
17 September 2019 19:43 WIB

Klaim Pembahasan RUU KPK yang Tak Buru-Buru

Kata mereka yang buat, ini bukan barang baru karena sudah lama dibahas
Bagikan :


Jakarta, era.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU. Meski mendapat penolakan publik, RUU ini tetap diproses dengan waktu yang cepat. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah pembahasan ini terkesan buru-buru. Kata dia, pembahasan ini cepat selesai karena sudah dibahas sejak lama.

"Jadi begini it is a long way to go. Bukan (buru-buru) ini draf mulai tahun 2012, bahas-bahas 2015, 2017 sosialisasi. Mereka bawa ke kampus-kampus dan ini kan pemegang kekuasan pembentuk UU adalah DPR bersama pemerintah dan ini draf sangat lama," katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas juga menegaskan hal yang sama. UU KPK ini cepat selesai karena sudah dibahas sejak lama dan penyelesaiannya tidak buru-buru.


Baca Juga : Akbar Alamsyah Jadi Korban Keempat Sebelum Perppu KPK Terbit

"Sebenarnya tidak terburu-buru. Karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya. Yang kedua, ini kan soal perbedaan cara pandang kita. Bahwa pembahasan RUU KPK ini itu sudah berlangsung lama juga di Badan Legislasi. Bahwa dulu pernah ditunda karena momentumnya yang belum begitu bagus akhirnya ditunda," kata Politikus Partai Gerindra ini.

Munculnya RUU ini menghangat diperbincangkan sejak tanggal 3 September 2019 setelah usulan Revisi UU KPK jadi inisiatif DPR dan disetujui karena usulan Baleg. 

Sepekan kemudian, Presiden Joko Widodo menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada tanggal 11 September 2019 meski punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

Sehari setelah Surpres turun, Baleg DPR langsung menggelar rapat dengan Menkumham Yasonna H. Laoly, Kamis (12/9) malam.

Selanjutnya, pada 13 September, DPR bersama dengan pemerintah melakukan rapat bersama namun tertutup. 

Terakhir, pada 16 September malam, DPR dan pemerintah tiba-tiba sepakat dengan RUU KPK ini. RUU tersebut pun disahkan jadi UU oleh DPR pada hari ini.


Rapat Paripurna pengesahan RUU KPK menjadi UU (Mery/era.id)

Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menduga ada motif tertentu dari pengesahan RUU yang terburu-buru ini. Apalagi, RUU ini tidak masuk Prolegnas Prioritas 2019. 

Selain itu, Kurnia menyayangkan tidak dilibatkannya KPK dalam pembahasan revisi UU ini. Jika revisi UU ini untuk menguatkan KPK, seharusnya pemerintah mengundang KPK untuk membahas draf revisi tersebut secara bersama-sama. 

Dengan UU ini, dia memprediksi akan ada banyak usulan Judicial Review (JR) yang diajukan ke MK. Sebab, banyak ada pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

"Dapat diprediksi akan ada gelombang besar-besaran untuk melakukan JR terhadap pasal-pasal yang diduga memiliki persoalan serius dan dipandang bertentanagn dengan UUD," ucapnya.
Bagikan :
Topik :

Reporter : Mery Handayani
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
14 Oktober 2019 12:05 WIB

Mal di Hong Kong Jadi Arena Bentrokan Aparat Vs Demonstran

Orang-orang yang sedang berbelanja berteriak-teriak ketakutan dan beberapa luka-luka
Lifestyle
14 Oktober 2019 11:35 WIB

Kebangkitan Club Eighties dalam Cahaya

Tetap dengan pop synthesizer yang dibalut gaya sound kekinian
Nasional
14 Oktober 2019 11:20 WIB

Upaya Mengawal Istri Kolonel Hendi dari UU ITE

Sebanyak 52 pengacara menyatakan siap mendampingi istri Hendi, Irma Zulkifli Nasution
Nasional
14 Oktober 2019 11:17 WIB

Demokrat-Gerindra Sudah Diajak Ngobrol Jokowi, PAN-PKS Kapan?

Siap jadi mitra dan oposisi
Internasional
14 Oktober 2019 11:07 WIB

Serangan Udara Turki ke Suriah Tewaskan 14 Orang

Lima orang di antaranya adalah warga sipil