Rabu, 26 Juni 2019
Tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani (Mery/era.id)
13 Juni 2019 13:28 WIB

Jabatan Ma’ruf dan Dana Kampanye Jokowi Bisa Jadi Objek Sengketa di MK?

Kata kubu Jokowi, itu tidak bisa jadi objek materi sengketa di MK
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan perbaikan berkas gugatan perkara pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Perbaikan itu di antaranya soal jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah, serta dana kampanye dari Jokowi.

Tim Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani mengatakan, berkas perbaikan tersebut tidak bisa dijadikan objek sengketa di MK. Kata dia, perkara ini harusnya dibawa ke Badan Pengawas Pemilu atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Tidak juga, karena itu juga sekali lagi harusnya masuk dalam ranah sengketa proses yang adanya adalah di Bawaslu. Atau kalau itu misalnya masuk ke ranah administratif yang lain kemudian setelah dari Bawaslu bisa dibawa ke PTUN. Tapi tidak di MK," katanya, saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Sekjen PPP ini menilai, secara substansi perbaikan bukti yang baru saja diserahkan pihak BPN ke MK termasuk misleading.


Baca Juga : Prabowo Bertemu Budi Gunawan, Dahnil: Saya Tidak Tahu

"Karena apa? Karena Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, itu bukan BUMN berdasarkan pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU BUMN UU nomor 19 tahun 2003," jelasnya.

Arsul menilai, ada kekeliruan pandangan tim hukum paslon 02 ini terkait dengan jabatan dewan pengawas syariah yang diemban oleh Ma’ruf Amin. Katanya, jabatan ini tidak punya kewenangan khusus.

"Mereka ini membayangkan yang namanya dewan pengawas syariah itu, seperti dewan komisaris. Padahal kalau kita baca di undang-undang perbankan syariah, itu tugasnya adalah, menasehati, memberikan pendapat. Tidak bisa mengambil tindakan seperti dewan komisaris yang bisa memberhentikan direksi dan lain sebagainya," tuturnya.

"Dan satu lagi itu yang namanya DPS itu adalah kepanjangan tangan dari dewan syariah nasional MUI. Itu semua ada aturan yang nanti pada saatnya akan kami beberkan," tegasnya.
Bagikan :

Reporter : Mery Handayani
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
megapolitan
25 Juni 2019 21:57 WIB

Mungkin ini Penyebab LRT Velodrome-Kelapa Gading Belum Beroperasi

Ada bau yang tak sedap sepertinya...
 
Nasional
25 Juni 2019 19:15 WIB

TKN Gelar Nobar Putusan Sidang Gugatan Prabowo

Daripada turun ke jalanan dan demo mending nonton di TV
Nasional
25 Juni 2019 18:48 WIB

Bakal Ada Demo di MK, Wiranto: Apa yang Diperjuangkan?

Apa yang kalian cari, wahai ferguso?
Nasional
25 Juni 2019 18:10 WIB

Ahok yang Terseret Kala Denny Indrayana Sindir Eddy Hiariej

Semua karena Ahok....
Nasional
25 Juni 2019 18:05 WIB

VIDEO: Palsukan Ijazah, Pelawak Qomar Ditahan

Qomar telah ditahan sejak Senin malam