Sabtu, 24 Agustus 2019
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. (Wardhany/era.id)
15 Mei 2019 21:15 WIB

Tanggapi Fadli Zon, Ketua MK: Putusan Tak Bisa Senangkan Semuanya

Jangan maunya disenengin doang, sekali-kali nyenengin orang mblo~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menanggapi pernyataan anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon yang menyebut MK tak berguna terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres).

Tidak bergunanya MK, disinggung Fadli, karena berkaca dari putusan lembaga itu di tahun 2014 terkait sengketa pilpres. Namun, kata Anwar, apa yang disampaikan Fadli itu memang biasa terjadi. Sebab, mustahil bagi hakim MK untuk menyenangkan semua pihak.

"Putusan itu pro dan kontra. Sampai kapan pun, seorang hakim dalam menyampaikan putusan tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Pro kontra itu pasti ada," kata Anwar kepada wartawan di Jalan Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Anwar pun menyebut, pihaknya sudah siap menghadapi gugatan sengketa Pemilu 2019. Bahkan, untuk meningkat kesadaran masyarakat, MK sampai mengeluarkan iklan layanan masyarakat yang isinya siapa pun yang merasa ada kecurangan pemilu bisa mendaftarkan perkara dugaan kecurangan.


Baca Juga : Biar Bisa Kritisi Pemerintah, Fadli Pilih Pimpinan DPR daripada MPR

Apalagi, kata Anwar, MK sifatnya adalah pasif sehingga mereka hanya memproses jika ada laporan dugaan kecurangan pemilu dan meminta semua mengikuti konstitusi. "MK kan pasif. Semua harus mengikuti konstitusi."

Supaya kalian tahu, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon memastikan tak bakal menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pemilu 2019.

Fadli mengaku, pihaknya lebih menyerahkan kapada rakyat terkait gerakan massa dari masyarakat. Dia menilai, pengajuan gugatan ke MK menurutnya tidak efektif untuk saat ini. 

Hal ini, lantaran melihat pengalaman Prabowo yang kalah saat menggugat hasil Pilpres 2014. "Kita akan melihat ya. Kalau masyarakat protes ke jalan itu adalah sah dan konstitusional. Karena yang diprotes adalah kecurangan itu bukan makar," jelas Fadli.

Sementara itu, Jurkamnas BPN Prabowo-Sandi, M Syafii mengatakan, rakyat akan gerak dengan hak kedaulatannya.

"Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui ketentuan UU dasar lalu kalau sudah dipastikan UUD, tidak dilaksanakan kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Kita akan melihat nanti apa keinginan rakyat terhadap pemilu curang yang sekarang berlangsung. Jadi ada tanggal mainnya,” tutur Syafi’i.
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
megapolitan
24 Agustus 2019 17:35 WIB

Efek Medsos, Sentra Buku di Pasar Kenari Kembali Ramai

Medsos menunjukkan keajaibannya~
Lifestyle
24 Agustus 2019 16:44 WIB

Ada Deal Baru Disney-Sony Buat Spider-Man

 habis kongkow bareng sama Mr. Stark~
Lifestyle
24 Agustus 2019 15:25 WIB

VIDEO: Movie Update of the Week

Ada Film Angel Has Fallen dan Scary Stories to Tell in the Dark
Nasional
24 Agustus 2019 14:24 WIB

Mimpi Besar Gubernur Kaltara di PLTA Sungai Kayan

Dengan pengalaman dan pengetahuan, Irianto menyebut proyek ini berdampak baik bagi negara
megapolitan
24 Agustus 2019 13:56 WIB

Hidden Spot Belanja Buku di Tengah Ingar Bingar Jakarta

Adanya di Pasar Kenari ya gaes~