Kamis, 28 Mei 2020
Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro (Dok. BNPB)
02 April 2020 08:24 WIB

Panjangnya Birokrasi Pembatasan Sosial Berskala Besar

Harus disetujui Menkes dengan segala pertimbangannya
 
Bagikan :


Jakarta, era.id - Pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dapat menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah administrasinya dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa ada mekanisme panjang yang harus ditempuh oleh daerah untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada akhir Maret (31/3). 

Juri menyampaikan bahwa peraturan pemerintah ini dapat dijalankan di daerah yang wilayahnya terdapat penyebaran wabah COVID-19. Namun, Juri mengatakan bahwa ada mekanisme yang harus ditempuh oleh daerah. 

“Pertama pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan, dalam hal ini adalah menteri kesehatan,” kata Juri saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (1/4). 


Baca Juga : Ingat! Tak Bisa Sembarangan Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Implementasi peraturan pemerintah tersebut dapat merujuk pada pertimbangan yang lengkap dan komprehensif, seperti terkait epidemologis besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. 

Belum berhenti sampai di sana, masih ada mekanisme berikutnya yaitu pengajuan pembelakukan PSBB di daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus diusulkan oleh kepala daerah kepada Menteri Kesehatan.

“Menteri Kesehatan dalam menanggapi usulan daerah meminta pertimbangan atau mendapatkan pertimbangan dari ketua pelaksana gugus tugas untuk menetapkan, apakah daerah itu disetujui untuk diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, atau tidak,” lanjut Juri. 

Di samping itu, Juri menambahkan bahwa selain kepala daerah, pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial berskala besar juga bisa diusulkan oleh gugus tugas melalui ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

“Apabila Menteri Kesehatan menerima usulan dari ketua pelaksana gugus tugas, dan kemudian ditetapkan wilayah tertentu atau daerah tentu itu melaksanakan kebijakan ini, maka wajib bagi daerah untuk melaksanakan keputusan Menteri Kesehatan yang berasal dari usulan ketua pelaksana gugus  tugas percepatan penanganan COVID-19,” ucapnya.
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Ervan Bayu Setianto
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
28 Mei 2020 08:15 WIB

Gelaran Pilkada Serentak di Era New Normal

Tetap digelar Desember
 
Teknologi
28 Mei 2020 07:56 WIB

Peluncuran Roket NASA-SpaceX Terhalang Badai

Ditunda hingga Sabtu
Nasional
28 Mei 2020 06:36 WIB

Ini Kalender Tahun Ajaran 2020/2021 di Jakarta

Mulai lagi 13 Juli
Nasional
27 Mei 2020 23:03 WIB

PBB Beri Penghargaan untuk Pratu Lahansang, Prajurit TNI yang Gugur di Kongo

Indonesia urutan kedelapan negara pengirim prajurit terbanyak ke pasukan perdamaian PBB