Senin, 19 November 2018
Ilustrasi (era.id)
14 September 2018 21:12 WIB

MA Banjir Kritikan soal Putusan Eks Napi Koruptor Nyaleg

MA memperbolehkan mantan napi koruptor maupun kejahatan lain mendaftar sebagai caleg
 
Bagikan :


Jakarta, era.id - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku jengkel dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan aturan KPU soal mantan napi koruptor dilarang nyaleg. Putusan itu menurutnya tidak adil bagi rakyat.

"Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, gerah dan jengkel. Bagaimana rumah keadilan memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat," kata Antoni saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (14/9/2018).

Meski aturan itu sudah diputus dan harus dijalankan, menurut Antoni, rakyat tetap harus cerdas memilih dan memilah partai politik, caleg yang antikorupsi dan melihat partai politik mana yang tidak menempatkan caleg eks napi koruptor dalam daftar caleg tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU nantinya.

Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani menyebut kalau putusan Mahkamah Agung yang diketok pada Kamis (13/9) kemarin tak keliru. Sebab, PKPU tersebut memang telah menabrak aturan pemilu yang sebelumnya sudah ada.


Baca Juga : Siapa Caleg Eks Koruptor? Pantau di Web KPU


Partai peserta Pemilu 2019 (era.id)

"Dari sisi hukum, tidak keliru karena memang PKPU-nya menabrak UU Pemilu. Sehingga tidak salah jika dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dari sisi tertib hukum harus dinyatakan batal," ungkap Arsul.

"Meski dari sisi semangat pemberantasan korupsi tentu putusan ini akan dipertanyakan dan dikritisi oleh para penggiat anti korupsi," imbuhnya.

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq juga menyayangkan sikap sejumlah parpol yang masih ngotot mengajukan mantan napi koruptor sebagai bakal calon legislatif di Pileg 2019. Namun, ia mengapresiasi keberanian KPU agar para mantan koruptor itu tak bisa kembali jadi wakil rakyat.

Baca Juga : Meski Eks Napi Korupsi, Taufik Tetap Bisa Nyaleg

"Saya menghargai keberanian dan kemauan kerasnya KPU dalam membuat para koruptor untuk tidak mencalonkan diri. Bagaimana pun demokrasi kita ke depan harus semakin berkualitas. Para legislatif harus bersih dari korupsi. Upaya KPU ini seharusnya dilakukan oleh parpol, tapi sayangnya parpol masih banyak yang ngotot eks koruptor masih bisa jadi caleg," ujar Rofiq.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung akhirnya membatalkan peraturan KPU yang sebelumnya melarang mantan napi korupsi jadi caleg dalam Pileg 2019. Hal ini, disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi. Menurut Suhadi, uji materi ini diputuskan pada Kamis, (14/9).

"Sudah diputus, kemarin. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," kata Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9/2018).

Baca Juga : Napi Pelecehan Anak Tak Lolos Jadi Caleg di Manggarai Barat

Aturan itu dibatalkan karena dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Sehingga, setelah putusan ini disahkan, para mantan napi korupsi maupun kejahatan seperti bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak kini bisa kembali mendaftarkan diri sebagai caleg.
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
19 November 2018 13:29 WIB

Kominfo Segera Cabut Izin Bolt, First Media dan Jasnita

Ini karena mereka menunggak kewajiban Biaya Hak Penggunaan (BHP)
Teknologi
19 November 2018 13:25 WIB

Goodbye Aplikasi Sticker WhastApp di App Strore

Beli android...
Nasional
19 November 2018 13:13 WIB

Hottest Issue Siang, Senin 19 November 2018

Ada soal rumah sakit gajah di India, dan kemenangan Swiss atas Belgia
Peristiwa
19 November 2018 12:44 WIB

PDIP: Ta’wun Muhammadiyah untuk Bangun Indonesia

Seruan ini senafas dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Nasional
19 November 2018 12:38 WIB

Presiden Jokowi Lagi Doyan Cek Harga ke Pasar

Kurang dari sebulan, sudah empat pasar yang dicek Jokowi