Senin, 22 Juli 2019
Menkumham Yasonna H Laoly. (Jafriyal/era.id)
25 Mei 2018 14:16 WIB

Perpres Anti-terorisme Diterbitkan Setelah Lebaran

Pembuatan Perpres akan melibatkan stakeholder terkait
Bagikan :


Jakarta, era.id - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Anti-terorisme jadi UU Anti-terorisme. Pengesahan itu dilakukan pada rapat paripurna DPR lewat mekanisme musyawarah mufakat, Jumat (25/5/2018). 

Setelah ini, pemerintah akan membuat Perturan Presiden (Perpres) untuk aturan hukum turunannya. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menargetkan Perpres itu selesai setelah Lebaran tahun ini.

Baca Juga : Tanpa Interupsi, RUU Anti-terorisme Disahkan DPR

"Segera (diterbitkan perpres), habis Hari Raya lah. Tentu kan membuat Perpresnya melibatkan beberapa stakeholder," ujar  di Kompleks Parlemen, DPR, Jakarta, Jumat (25/5/2018).


Baca Juga : Menimbang Logika Jerat Penyebar Hoaks dengan UU Terorisme

Nantinya, Perpres tersebut berfungsi menerjemahkan bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang ada di dalam undang-undang itu. 

Kemudian, Perpres itu juga menerangkan unsur yang harus dipenuhi untuk melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Seperti, definisi skala ancaman dan kondisi wilayah. 

Yasonna pun memastikan Perpres tersebut akan melengkapi fungsi seluruh stake holders dalam operasi tindak pidana terorisme.

"Yang pasti Kemenhan, Menkopolhukam, Kementrian Hukum dan HAM, Panglima TNI, Polri, BNPT, dan juga yang lain-lain. Nanti kita atur di Perpresnya kita dengar dulu semua. Kita juga nanti konsul ke teman-teman di DPR lah ya," lanjut Yasona.

Baca Juga : DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Anti-terorisme

Hari ini, Jumat (25/5/2018), sebanyak 10 fraksi di DPR telah menyepakati untuk memilih opsi kedua untuk definisi terorisme dalam undang-undang terorisme. Opsi itu menerangkan, motif politik, motif ideologi dan gangguan keamanan dimasukkan dalam definisi terorisme.

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan," bunyi definisi terorisme yang disepakati 10 fraksi di DPR bersama pemerintah.

Dengan disepakatinya definisi terorisme dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka TNI resmi bisa ikut tangani terorisme ya, karena dalam definisi terorisme ada frasa 'gangguan keamanan' selain 'motif ideologi dan motif politik' bunyi definisi terorisme yang disepakati 10 fraksi di DPR.
Bagikan :

Reporter : Jafriyal
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
22 Juli 2019 18:40 WIB

Bos Go-Jek Nadiem Makarim Gabung ke PDIP?

Setelah mengganti logo, apakah gojek juga akan merubah warna seragamnya jadi merah?
Nasional
22 Juli 2019 17:24 WIB

VIDEO: SPG Cantik Jualan Hewan Qurban

Kalau yang jaga begini sih rela lama-lama di kandang sapi mblo~
Lifestyle
22 Juli 2019 17:24 WIB

Matt Groening Singgung Sekuel The Simpsons Movie di Comic-Con

Sang pencipta bersuara soal karya epiknya
Nasional
22 Juli 2019 16:30 WIB

PDIP Tolak Rencana Super Holding Bentukan Rini Soemarno

"Mereka yang berpikir membentuk super holding, harus belajar dari krisis ekonomi di AS"
Lifestyle
22 Juli 2019 16:18 WIB

Moskow Merayakan Konser Ed Sheeran Lewat Sebuah Patung

Sebuah perayaan...