Selasa, 26 Maret 2019
Adian Napitupulu (era.id)
01 Mei 2018 08:42 WIB

Soeharto Bapak Tenaga Kerja Asing

Gimana Bang Fadli Zon, jadi bikin pansus?
Bagikan :


Jakarta, era.id - Entah Fadli Zon lupa atau pura-pura tidak tahu sejarah. Saat ini Fadli Zon mati-matian menuding Jokowi ada di belakang masuknya tenaga kerja asing. Berlagak bagai pahlawan kesiangan, Fadli bahkan mengancam akan mengajukan pansus hak angket terkait Perpres 20 tahun 2018. 

Mereka yang berpendidikan dan mengerti sejarah tentu tahu bahwa yang membuka pintu gerbang masuknya tenaga kerja asing yang ada hari ini bukanlah Jokowi, melainkan keputusannya diambil mertua Prabowo, yaitu Soeharto yang embrionya sudah didesain sejak 1989 saat Soeharto menyetujui usul Bob Hawke untuk bergabung di APEC.

Pertemuan pertama APEC pada 1993 diprakarsai Presiden Amerika saat itu, Bill Clinton; dan PM Australia Paul Keating, di Pulau Blake.

Setahun kemudian, pertemuan APEC pada1994 di Bogor menghasilkan Bogor Goals, isinya adalah mendorong investasi terbuka Asia Pasifik yang ditargetkan dimulai 16 tahun kemudian, yaitu 2010.


Baca Juga : Jokowi: TKI di Malaysia 1,2 Juta, Mereka Diam Aja

Selanjutnya, pada 1995 dibentuklah AFTA (Asean Free Trade Area) dan atas keputusan Soeharto Indonesia ikut bergabung di dalamnya. AFTA ini di kemudian hari menjadi cikal bakal MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dengan limitasi waktu pasar bebas dimulai dari 2015.

Pematangan AFTA terus berlanjut hingga KTT ASEAN (tidak resmi) pada Desember 1997 dilanjutkan KTT ASEAN di Hanoi Vietnam pada Desember 1998 yang menghasilkan Statement of Bold Measures yang isinya meneguhkan komitmen pelaksanaan AFTA yang dipercepat satu tahun dari 2003 menjadi 2002.

Sebagai upaya lanjutan di KTT 2001 di Brunei, dibentuk lagi CAFTA (China Asean Free Trade Area) yaitu perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan Negara China selama 10 tahun. Pengesahan CAFTA selanjutnya dilakukan pada 2008.

Baca Juga : Tidak Perlu Khawatir dengan Tenaga Kerja Asing



Berangkat dari sejarah panjang lahirnya Pasar Bebas Barang, Jasa, dan Tenaga Kerja di Indonesia yang dimulai pada 1989 tersebut, maka sepertinya pantas jika Soeharto diangkat menjadi Bapak Tenaga Kerja Asing.

Di sisi lain, niat Fadli Zon membentuk pansus Perpres 20 tahun 2018 tentunya tidak tepat. Jika mau dipansuskan maka baiknya yang dipansuskan adalah keputusan awal Indonesia bergabung di APEC dan serangkaian hasil keputusan internasional lainnya yang terkait dengan pasar bebas barang, jasa, serta tenaga kerja yang semua itu diputuskan sebelum Jokowi menjadi Presiden.

Masalah pertama adalah, apakah Fadli Zon punya keberanian untuk mempansus-angketkan Soeharto yang notabene adalah mertua Prabowo?

Masalah kedua, apakah bisa DPR mempansus-angketkan orang yang sudah meninggal dunia dan tidak lagi bisa dipanggil DPR untuk dimintai keterangan dan penjelasannya?

Masalah ketiga, kenapa Fadli Zon yang diangkat Soeharto menjadi anggota MPR dan dilantik pada 19 Agustus 1997 tidak menolak pelaksanaan dan keputusan-keputusan Soeharto yang terkait dengan pasar bebas termasuk menolak hasil KTT ASEAN di Hanoi pada 1998 padahal MPR saat itu kedudukannya adalah Lembaga Tertinggi Negara yang berada di atas Presiden.

Fadli Zon memang terbukti tidak pernah konsisten. Mulutnya menolak komunisme, tapi tangannya mengantar mawar merah ke makam Karl Marx. Mulutnya menolak komunis, tapi tangannya merangkul patung Lenin dan meyebut Lenin dengan kata Kamerad yang berarti saudara separtai.

Fadli Zon dulu sebagai anggota MPR setuju pasar bebas barang, jasa, dan tenaga kerja tapi sekarang menolak buah dari rangkaian perjajian pasar bebas yang dibuat di masa Soeharto.

Pilihan Jokowi saat ini hanya dua. Pertama, menolak rangkaian perjanjian internasional pasar bebas yang embrionya sudah didesain 29 tahun lalu dengan konsekuensi Indonesia menjadi lawan dunia Internasional dan mungkin saja terkena aneka macam sanksi apakah embargo atau lainnya.

Pilihan Jokowi yang kedua adalah berupaya memperlambat dan melakukan pengetatan dengan berbagai kebijakan agar ada napas lebih panjang bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar bebas barang, jasa dan tenaga kerja buah dari keputusan Soeharto 29 tahun lalu salah satunya dilakukan Jokowi dengan mengeluarkan Perpres 20 tahun 2018 yang salah satu substansi isinya mengatur tentang sanksi TKA yang tidak diatur di peraturan sebelumnya.

Adian Napitupulu
Anggota DPR RI FPDI Perjuangan.
Sekjen PENA 98



Era ide adalah kumpulan tulisan dari para pemikir negeri ini. Kami mau era ide bisa memberikan pemahaman baru bagi pembaca media ini. Jika ada opini kamu mengenai sebuah peristiwa politik, hukum atau apa pun, silakan kirim tulisan ke redaksi@era.id. Isi tulisan adalah pendapat pribadi dari penulis dan bukan cerminan dari sikap redaksi.
Bagikan :

Reporter : ERA.ID
Editor : Indra Akuntono
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Olahraga
26 Maret 2019 07:28 WIB

Gaya Blak-blakan Klopp Disukai Pemain Liverpool

Sang arsitek selalu berbicara langsung ke pokok masalah
Nasional
25 Maret 2019 23:06 WIB

Kampanye Hologram Jokowi-Ma'ruf

Asli, keren sih ini!
Nasional
25 Maret 2019 22:51 WIB

Sandi Ingin Ulang Kesuksesan Pilkada DKI

Pilkada yang indah untuk Sandi
Nasional
25 Maret 2019 22:20 WIB

Ma'ruf Amin Serukan Jauhi Kampanye Menyeramkan

Sebab pemilu bukan perang, ceunah~
Lifestyle
25 Maret 2019 21:40 WIB

Selalu Untukmu, Bukti Anima Masih Eksis

Tetap easy listening dengan lirik romantis