Kamis, 09 Juli 2020
Ilustrasi (Pixabay)
16 Mei 2019 14:34 WIB

Senator AS Larang Loot Boxes Berbayar pada Game

Ingat jangan sampai khilaf juga kalau main game~
Bagikan :


jakarta, era.id - Loot Boxes atau kotak rampasan merupakan sekumpulan item yang didapatkan pemain melalui sistem undian. Ada yang sifatnya gratis dan juga berbayar. 

Terkadang developer game memang memunculkan item spesial yang hanya bisa didapatkan melalui Loot Boxes berbayar. Hal ini memicu Josh Hawley, Senator dari Mussouri, Amerika Serikat (AS) mengusulkan RUU yang mengatur sistem transaksi Loot Boxes pada game.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri video game semakin bergantung pada model monetisasi yang mempromosikan pembelian 'transaksi mikro' yang kompulsif oleh konsumen," demikian bunyi pernyataan Hawley, seperti dikutip dari Eurogamer, Kamis (16/5/2019).

Hawley juga melihat kalau pengembang game memanfaatkan rasa kecanduan pada anak-anak dalam game, dengan sengaja menghadirkan Loot Boxes tertentu.


Baca Juga : Langgar Peraturan Lockdown Demi Main Pokemon Go

"Pengembang game yang secara sadar mengeksploitasi anak-anak harus menghadapi konsekuensi hukum," lanjutnya.

Dalam proposal RUU-nya, Hawley menyerukan 'The Protecting Children from Abusive Games Act', dan itu dimaksudkan untuk menerapkan perlindungan konsumen bagi pemain yang masih di bawah usia 18 tahun. 
 

Secara ringkas, Hawley menyebutkan "Luscious Bundle" dari game Candy Crush yang mengharuskan pemainnya untuk membeli 1000 unit atau nominal uang dalam game dengan biaya 149 dolar AS atau sekitar Rp2,1 juta agar pemainnya tetap bisa bermain selama 24 jam penuh.

"Media sosial dan video game memangsa kecanduan pengguna, menyedot perhatian anak-anak kita dari dunia nyata dan mengambil keuntungan dari mengembangkan kebiasaan kompulsif," kata Hawley, 

Microtransactions sendiri, telah menjadi topik hangat di industri game sejak mereka diluncurkan. Tak sedikit game berjenis Freemium menghasilkan keuntungan dari banyaknya Loot Boxes yang berbayar. 

Namun tak sedikit negara seperti Irlandia, Jerman, Swedia, Denmark, Australia, Selandia Baru, dan Inggris yang menganggap sistem microtransactions bukanlah bentuk perjudian. Sebab orang tua dinilai masih memiliki kontrol pada anak untuk melarang pembelian item game.
Bagikan :

Reporter : Aditya Fajar Indrawan
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
09 Juli 2020 11:30 WIB

Ini Alasan Ernest Putuskan Balik Lagi dengan Cokelat

Setelah enam tahun berpisah
Nasional
09 Juli 2020 11:15 WIB

Sama-Sama Punya Kadar Alkohol, Mengapa Tape Halal dan Bir Tidak Halal?

Ini jawaban ilmiahnya mengikut fatwa
Nasional
09 Juli 2020 10:54 WIB

PDIP Copot Rieke Diah Pitaloka dari Baleg, Apa Alasannya?

Anggota Komisi III DPR M. Nurdin gantikan Rieke
Ekonomi
09 Juli 2020 10:53 WIB

Jokowi Tegur Lagi Menteri yang Kerja Biasa-Biasa Saja

Harus lebih cepat