Senin, 16 Desember 2019
Ilustrasi (Pixabay)
16 Mei 2019 14:34 WIB

Senator AS Larang Loot Boxes Berbayar pada Game

Ingat jangan sampai khilaf juga kalau main game~
Bagikan :


jakarta, era.id - Loot Boxes atau kotak rampasan merupakan sekumpulan item yang didapatkan pemain melalui sistem undian. Ada yang sifatnya gratis dan juga berbayar. 

Terkadang developer game memang memunculkan item spesial yang hanya bisa didapatkan melalui Loot Boxes berbayar. Hal ini memicu Josh Hawley, Senator dari Mussouri, Amerika Serikat (AS) mengusulkan RUU yang mengatur sistem transaksi Loot Boxes pada game.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri video game semakin bergantung pada model monetisasi yang mempromosikan pembelian 'transaksi mikro' yang kompulsif oleh konsumen," demikian bunyi pernyataan Hawley, seperti dikutip dari Eurogamer, Kamis (16/5/2019).

Hawley juga melihat kalau pengembang game memanfaatkan rasa kecanduan pada anak-anak dalam game, dengan sengaja menghadirkan Loot Boxes tertentu.


Baca Juga : Aturan Baru Game Online untuk Anak-anak di China

"Pengembang game yang secara sadar mengeksploitasi anak-anak harus menghadapi konsekuensi hukum," lanjutnya.

Dalam proposal RUU-nya, Hawley menyerukan 'The Protecting Children from Abusive Games Act', dan itu dimaksudkan untuk menerapkan perlindungan konsumen bagi pemain yang masih di bawah usia 18 tahun. 
 

Secara ringkas, Hawley menyebutkan "Luscious Bundle" dari game Candy Crush yang mengharuskan pemainnya untuk membeli 1000 unit atau nominal uang dalam game dengan biaya 149 dolar AS atau sekitar Rp2,1 juta agar pemainnya tetap bisa bermain selama 24 jam penuh.

"Media sosial dan video game memangsa kecanduan pengguna, menyedot perhatian anak-anak kita dari dunia nyata dan mengambil keuntungan dari mengembangkan kebiasaan kompulsif," kata Hawley, 

Microtransactions sendiri, telah menjadi topik hangat di industri game sejak mereka diluncurkan. Tak sedikit game berjenis Freemium menghasilkan keuntungan dari banyaknya Loot Boxes yang berbayar. 

Namun tak sedikit negara seperti Irlandia, Jerman, Swedia, Denmark, Australia, Selandia Baru, dan Inggris yang menganggap sistem microtransactions bukanlah bentuk perjudian. Sebab orang tua dinilai masih memiliki kontrol pada anak untuk melarang pembelian item game.
Bagikan :

Reporter : Aditya Fajar Indrawan
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nusantara
16 Desember 2019 08:48 WIB

Nasib Anak Sekolah Korban Gusuran Tamansari Yang Tak Dipikirkan

Mana lagi di tengah semester
Nasional
16 Desember 2019 08:06 WIB

Gara-Gara Putung Rokok, Gudang Mabel di Jaktim Terbakar

Makanya kalo ngerokok jangan sembarang
megapolitan
16 Desember 2019 08:02 WIB

Pemprov DKI Jakarta Yang Makin 'Maksiat Friendly'

Kata FPI lho pak Anies..
Olahraga
16 Desember 2019 06:29 WIB

Akhir Damai Atlet Senam Pelatnas SEA Games dan Pelatih

Enggak bisa ikut SEA Games karena dituduh tidak perawan

Lifestyle
15 Desember 2019 15:23 WIB

VIDEO: Movie Update of the Week

Ada film James Bond 007: No Time to Die dan Wonder Woman 2