Kamis, 23 Januari 2020
Presiden Jokowi memberikan 42 SK Perhutanan di Wana Wisata Pokland, Cianjur (Moksa/era.id)
08 Februari 2019 17:10 WIB

Tawa Bahagia di Hutan Pinus Pokland

Warga kini boleh kelola tanah hingga 35 tahun ke depan
Bagikan :


Cianjur, era.id - Apa perasaan mu kalau dikasih akses mengelola lahan --di dalam dan sekitar hutan-- selama 35 tahun ke depan? Cukup satu kata,  gembira, itu sudah pasti.

Bayangkan, 35 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu sangat lama. Entah berapa kali panen yang bisa diterima setiap warga. Dan juga berapa banyak yang mereka hasilkan. 

Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Siti Nurbaya, ribuan warga di Jawa Barat bisa mendapat kepastian hukum kala mereka mengelola lahan hutan. Legalitas itu diserahkan Presiden Joko Widodo di Wana Wisata Pokland, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Jumat (8/2/2019) pagi tadi.

"Ini 35 tahun, saya ulangi, status hukumnya jelas. 35 tahun kurang atau cukup," goda presiden. 


Baca Juga : Respons Cepat Pencemaran, KLHK Luncurkan Mobil Laboratorium

Pemerintah, melalui Kementerian LHK, memang gencar menggelorakan program Hutan Sosial untuk menjawab permasalahan lahan terutama kawasan hutan. Dengan pemberian akses kelola, diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik, memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan.

Sampai saat ini pemerintah telah memberikan akses kelola kawasan hutan seluas 2.531.277,13 Ha, sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan program penguatan kelembagaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, fasilitasi pendanaan, permodalan dan pasca panen melalui Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, KemenBUMN.


Presiden Jokowi dan Istri Iriana Widodo, beserta Menteri LHK Siti Nurbaya. (Moksa/era.id)

Dulu kala, lahan semacam ini lebih banyak malah dikasih ke orang-orang tajir, bukan kepada rakyat. Jokowi mempersilakan rakyat untuk menanam apapun di lahan itu supaya bisa menghasilkan. 

"Saya akan cek, apa betul digunakan atau tidak," kata Jokowi. 

Ada puluhan SK yang diberikan kepada ribuan KK di banyak kawasan di Jawa Barat. Sebanyak 38 Unit SK skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) seluas 12.559,28 Ha untuk 7.786 KK dan 4 Unit Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas 1.417 Ha untuk 1.155 KK. Jumlah keseluruhan 42 Unit SK seluas 13.976,28 Ha untuk 8.941 KK.

Presiden Jokowi didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya saat memberikan 42 SK Perhutanan di Wana Wisata Pokland, Cianjur (Moksa/era.id)
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
23 Januari 2020 19:15 WIB

Indonesia Waspada Virus Korona

135 pintu masuk disiagakan termoscanner
Nasional
23 Januari 2020 18:13 WIB

Pensiun dari KPK, Agus Rahardjo Jadi Penasihat Kapolri

Beri masukan soal anti korupsi
megapolitan
23 Januari 2020 18:09 WIB

Barongsai hingga Kuliner Khas Pecinan Ramaikan Imlek di Ibu Kota

Berikut jadwal acara Imlek di sejumlah titik di Ibu Kota
Nasional
23 Januari 2020 17:57 WIB

Istana: Virus Korona Belum Masuk Indonesia

Menkes sudah siaga
Nasional
23 Januari 2020 17:36 WIB

VIDEO: Intip Persiapan Imlek di Wihara Amurva Bhumi

Mulai bersih-bersih dan memasang lampu lampion