Kamis, 18 April 2019
Presiden Jokowi memberikan 42 SK Perhutanan di Wana Wisata Pokland, Cianjur (Moksa/era.id)
08 Februari 2019 17:10 WIB

Tawa Bahagia di Hutan Pinus Pokland

Warga kini boleh kelola tanah hingga 35 tahun ke depan
Bagikan :


Cianjur, era.id - Apa perasaan mu kalau dikasih akses mengelola lahan --di dalam dan sekitar hutan-- selama 35 tahun ke depan? Cukup satu kata,  gembira, itu sudah pasti.

Bayangkan, 35 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu sangat lama. Entah berapa kali panen yang bisa diterima setiap warga. Dan juga berapa banyak yang mereka hasilkan. 

Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Siti Nurbaya, ribuan warga di Jawa Barat bisa mendapat kepastian hukum kala mereka mengelola lahan hutan. Legalitas itu diserahkan Presiden Joko Widodo di Wana Wisata Pokland, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Jumat (8/2/2019) pagi tadi.

"Ini 35 tahun, saya ulangi, status hukumnya jelas. 35 tahun kurang atau cukup," goda presiden. 


Baca Juga : Indonesia-Inggris Sepakat Perangi Efek Perubahan Iklim

Pemerintah, melalui Kementerian LHK, memang gencar menggelorakan program Hutan Sosial untuk menjawab permasalahan lahan terutama kawasan hutan. Dengan pemberian akses kelola, diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik, memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan.

Sampai saat ini pemerintah telah memberikan akses kelola kawasan hutan seluas 2.531.277,13 Ha, sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan program penguatan kelembagaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, fasilitasi pendanaan, permodalan dan pasca panen melalui Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, KemenBUMN.


Presiden Jokowi dan Istri Iriana Widodo, beserta Menteri LHK Siti Nurbaya. (Moksa/era.id)

Dulu kala, lahan semacam ini lebih banyak malah dikasih ke orang-orang tajir, bukan kepada rakyat. Jokowi mempersilakan rakyat untuk menanam apapun di lahan itu supaya bisa menghasilkan. 

"Saya akan cek, apa betul digunakan atau tidak," kata Jokowi. 

Ada puluhan SK yang diberikan kepada ribuan KK di banyak kawasan di Jawa Barat. Sebanyak 38 Unit SK skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) seluas 12.559,28 Ha untuk 7.786 KK dan 4 Unit Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas 1.417 Ha untuk 1.155 KK. Jumlah keseluruhan 42 Unit SK seluas 13.976,28 Ha untuk 8.941 KK.

Presiden Jokowi didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya saat memberikan 42 SK Perhutanan di Wana Wisata Pokland, Cianjur (Moksa/era.id)
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
18 April 2019 20:09 WIB

Pakar Jawab Kemungkinan Peretasan Situs KPU

Situs KPU hari ini bekerja lamban. Netizen sebut hacker di balik masalah ini. Benarkah?
Peristiwa
18 April 2019 19:19 WIB

Prabowo Bantah Bertemu Utusan Jokowi

Utusan presiden QC bertemu presiden RC BPN, bingung kan shay~
Nasional
18 April 2019 19:07 WIB

BPN Desak KPU Cabut Izin Quick Count Lembaga Survei

BPN sebut sejumlah kejanggalan dalam quick count
Peristiwa
18 April 2019 19:01 WIB

Prabowo Klaim Kemenangannya Ditemani Sandiaga

Dua capres ngaku menang, biar adil bikin dua shift aja kali yak~
Peristiwa
18 April 2019 18:09 WIB

Alasan Jokowi Kembali Kumpulkan Koalisinya di Plataran Resto

Karena Platara Resto adalah koentji~