Selasa, 26 Mei 2020
Presiden Jokowi memberikan 42 SK Perhutanan di Wana Wisata Pokland, Cianjur (Moksa/era.id)
08 Februari 2019 17:10 WIB

Tawa Bahagia di Hutan Pinus Pokland

Warga kini boleh kelola tanah hingga 35 tahun ke depan
Bagikan :


Cianjur, era.id - Apa perasaan mu kalau dikasih akses mengelola lahan --di dalam dan sekitar hutan-- selama 35 tahun ke depan? Cukup satu kata,  gembira, itu sudah pasti.

Bayangkan, 35 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu sangat lama. Entah berapa kali panen yang bisa diterima setiap warga. Dan juga berapa banyak yang mereka hasilkan. 

Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Siti Nurbaya, ribuan warga di Jawa Barat bisa mendapat kepastian hukum kala mereka mengelola lahan hutan. Legalitas itu diserahkan Presiden Joko Widodo di Wana Wisata Pokland, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Jumat (8/2/2019) pagi tadi.

"Ini 35 tahun, saya ulangi, status hukumnya jelas. 35 tahun kurang atau cukup," goda presiden. 


Baca Juga : Saling Tuding KLHK-WWF

Pemerintah, melalui Kementerian LHK, memang gencar menggelorakan program Hutan Sosial untuk menjawab permasalahan lahan terutama kawasan hutan. Dengan pemberian akses kelola, diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik, memberikan legalitas kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan.

Sampai saat ini pemerintah telah memberikan akses kelola kawasan hutan seluas 2.531.277,13 Ha, sebanyak 5.454 Unit SK bagi 601.892 KK di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut juga diikuti dengan program penguatan kelembagaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, fasilitasi pendanaan, permodalan dan pasca panen melalui Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, KemenBUMN.


Presiden Jokowi dan Istri Iriana Widodo, beserta Menteri LHK Siti Nurbaya. (Moksa/era.id)

Dulu kala, lahan semacam ini lebih banyak malah dikasih ke orang-orang tajir, bukan kepada rakyat. Jokowi mempersilakan rakyat untuk menanam apapun di lahan itu supaya bisa menghasilkan. 

"Saya akan cek, apa betul digunakan atau tidak," kata Jokowi. 

Ada puluhan SK yang diberikan kepada ribuan KK di banyak kawasan di Jawa Barat. Sebanyak 38 Unit SK skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) seluas 12.559,28 Ha untuk 7.786 KK dan 4 Unit Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) seluas 1.417 Ha untuk 1.155 KK. Jumlah keseluruhan 42 Unit SK seluas 13.976,28 Ha untuk 8.941 KK.

Presiden Jokowi didampingi Menteri LHK Siti Nurbaya saat memberikan 42 SK Perhutanan di Wana Wisata Pokland, Cianjur (Moksa/era.id)
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
25 Mei 2020 22:05 WIB

Ingin Kembali ke Jakarta Pasca Mudik, Catat Syaratnya

Harus punya SIKM
Kuliner
25 Mei 2020 20:55 WIB

Ada Sandwich Seharga Rp400 Ribu di Jepang, Apa Spesialnya?

Sandwich Instagramable
Nusantara
25 Mei 2020 19:01 WIB

Momen Lebaran Para Penjaga Perbatasan

Selalu bersyukur
megapolitan
25 Mei 2020 18:30 WIB

Syarat Sulit dari Anies untuk Pemudik yang Mau Balik ke Jakarta

Karena sudah dilarang mudik, yang bandel tanggung sendiri akibatnya. 
 
Nusantara
25 Mei 2020 18:10 WIB

16 Provinsi Nihil COVID-19

Ini daftarnya