Jumat, 10 Juli 2020
Foto selfie Jokowi dan Prabowo (Instagram @Indonesiajournalist)
14 Oktober 2019 11:17 WIB

Demokrat-Gerindra Sudah Diajak Ngobrol Jokowi, PAN-PKS Kapan?

Siap jadi mitra dan oposisi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Presiden Jokowi menemui Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, selama 2 hari berturut-turut pekan lalu. Mengingat keduanya adalah partai pengusung rival Jokowi-Maruf Amin pada pilpres lalu, maka tinggal dua partai yang belum diajak 'ngobrol' Jokowi.

Kepal negara membenarkan jika obrolan dengan SBY dan Prabowo membahas kemungkinan dua parpol itu gabung ke koalisi dan menempatkan kadernya di kabinet mendatang. Partai Gerindra bahkan disebut hampir final bergabung di pemerintahan. Lalu bagaimana dengan PAN dan PKS, apakah sudah diajak ngobrol?

"Belum," jawab Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman, lewat pesan sigkat, Minggu (13/10).

Baca Juga: Gerindra yang Sudah Berbeda, Peluang Koalisi Mungkin Terwujud


Baca Juga : PKS Tak Bahagia Jadi Jomblo di Oposisi

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengatakan, partai dakwah itu siap jika Jokowi ingin membuka komunikasi politik. "PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik apalagi untuk tujuan silaturahim kebangsaan," ujarnya.

Menurutnya, PKS akan lebih mantap dan objektif jika tetap berada di luar pemerintahan. "PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insyaallah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," ucap Jazuli.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno bilang, jika partainya tak mengharap undangan dari Istana. Yang penting katanya, program pro rakyat dan pemerataan pembangunan bisa berjalan. PAN siap menjadi mitra pemerintah yang konstruktif, kritis, dan objektif.

"Kita tetap memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dan kritis dalam hal ada kebijakan-kebijakan yang kami anggap belum pas," ujar Eddy kepada era.id, Senin (14/10/2019). 

PAN juga tak berharap mendapat jatah menteri, yang terpenting menteri harus pro rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat. "Yang penting kita bekerja dan mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok dan golongan," ucap Eddy.
Bagikan :

Reporter : ERA.ID
Editor : Ervan Bayu Setianto
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU