Kamis, 24 Mei 2018
Shohib Masykur (Yuswandi/era.id)
08 Mei 2018 09:20 WIB

Cemas Menanti 12 Mei

Antara perjanjian nuklir Iran dan Donald Trump yang bikin heboh
Bagikan :


Jakarta, era.id - Jika tanggal 21 Mei 2018 adalah peringatan dua dekade lengsernya Presiden Soeharto, maka tanggal 12 Mei 2018 adalah hari yang dinanti-nanti oleh komunitas diplomatik internasional (keduanya tidak ada sangkut-paut kecuali bilangan tanggal yang berkebalikan). Pada hari itu Presiden Amerika Serikat (AS) Donlad Trump akan mengumumkan sikapnya terkait perjanjian nuklir Iran. Apakah AS akan tetap berkomitmen terhadap perjanjian atau akan menarik diri? Apa implikasinya? 

Seputar perjanjian nuklir Iran

Perjanjian nuklir Iran yang dikenal dengan sebutan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) disepakati tahun 2015 dan mulai berlaku Januari 2016. Perjanjian tersebut merupakan hasil negosiasi panjang dan intensif antara Iran dengan enam negara P5+1, alias 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Inggris, Prancis, RRT, Rusia) plus Jerman. Pada intinya JCPOA dibuat untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Di bawah perjanjian ini, Iran tetap boleh menjalankan program nuklir untuk tujuan damai dengan batasan-batasan tertentu.

Ada sekian banyak ketentuan yang harus dipatuhi Iran, seperti larangan untuk memperkaya uranium sampai level tertentu hingga adanya jaminan akses terhadap inspektur internasional untuk mengawasi dan memverifikasi program nuklir Iran. Guna memastikan kepatuhan Iran terhadap perjanjian, DK PBB meminta Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melakukan pengawasan dan verifikasi atas program nuklir Iran.


Baca Juga : Soeharto Bapak Tenaga Kerja Asing

Sebagai imbal baliknya, sanksi atas Iran dicabut. Sanksi tersebut mencakup sanksi multilateral yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB maupun sanksi bilateral yang diterapkan oleh masing-masing negara, yang meliputi bidang perdagangan, teknologi, keuangan, dan energi.

Hingga setidaknya akhir 2016, JCPOA berjalan lancar. Dalam laporan periodiknya, IAEA selalu menyimpulkan, Iran patuh terhadap JCPOA, dan negara-negara P5+1 menyambutnya secara positif. Namun situasi mulai berubah setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden AS. Sejak kampanye Trump memang sering mengkritik JCPOA. Katannya, JCPOA merupakan perjanjian terburuk sepanjang masa. Trump berpandangan, perjanjian yang dibuat di era Presiden Obama itu tidak akan mencegah Iran dari kepemilikan senjata nuklir secara jangka panjang.

Begitu Trump naik ke tampuk kekuasaan pada Januari 2017, retorika yang tadinya sebatas kembang lambe berubah menjadi kebijakan resmi pemerintah AS. JCPOA yang semula baik-baik saja tiba-tiba berubah jadi rumit. Hal ini tak lepas dari aturan domestik AS sendiri yang dari sono-nya berpotensi memunculkan ketidakpastian nasib JCPOA.


Ilustrasi (Yuswandi/era.id)


Kongres AS melalui Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) 2015 mensyaratkan agar Presiden AS mensertifikasi JCPOA setiap 90 hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan, di mata Pemerintah AS, Iran dinilai patuh terhadap JCPOA. Selain itu, pemberian penghapusan sanksi (waiver) kepada Iran juga ditinjau setiap 120 hari. Dengan kata lain, setiap empat bulan AS harus selalu memperbaharui penghapusan sanksi atas Iran. Jika waiver tidak diperbaharui, maka sanksi otomatis kembali diterapkan.

Pada 12 Januari 2018 lalu, untuk kesekian kalinya Presiden Trump dengan enggan memperbaharui penghapusan sanksi atas Iran. Namun saat itu dia memberikan ultimatum kepada negara-negara Eropa yang menjadi sekutu AS untuk melakukan perbaikan atas apa yang disebutnya sebagai "cacat mengerikan" (terrible flaws) dari perjanjian tersebut dalam tempo empat bulan (12 Mei 2018). Jika itu tidak dilakukan, dia mengancam akan menarik diri dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi atas Iran.

Terdapat empat hal yang diinginkan Presiden Trump dari perbaikan perjanjian tersebut:

1. Iran harus membolehkan inspeksi mendadak di seluruh situs yang diminta oleh inspektur internasional.
2. Perjanjian tersebut harus dapat memastikan, Iran tidak akan pernah bisa mendekati kemampuan untuk memiliki senjata nuklir.
3. Aturan-aturan dalam perjanjian tersebut tidak boleh memiliki masa kedaluwarsa (expiration date) sehingga Iran tidak akan mampu memiliki senjata nuklir selamanya.
4. Secara eksplisit harus disebutkan bahwa misil jarak jauh tidak terpisahkan dari program senjata nuklir, dan pengembangan dan uji coba misil oleh Iran harus dikenai sanksi berat.

Jagat diplomasi pun dibuat gempar. Negara-negara P5+1 yang lain dibuat sibuk. Beramai-ramai mereka menegaskan bahwa penting bagi semua pihak untuk mematuhi JCPOA. Selama ini Iran selalu patuh sebagaimana berulang kali dinyatakan oleh IAEA, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menodai perjanjian tersebut. Negara-negara selain P5+1 juga sibuk membuat pernyataan mendukung implementasi JCPOA oleh Iran.

Pihak yang paling berang tentu saja adalah Iran. Setelah merasa selama ini selalu patuh terhadap JCPOA, Iran tidak dapat menerima sikap Presiden Trump. Tak kalah garang, baru-baru ini Presiden Iran Hassan Rouhani mengancam jika AS benar-benar keluar dari JCPOA, dia akan mengambil langkah konfrontasi yang akan membuat AS menyesal setengah mati (historic regret).

Skenario 12 Mei

Apa kira-kira yang akan terjadi setelah 12 Mei? Kita bisa membayangkan beberapa skenario. 

Pertama, AS tetap mematauhi JCPOA, dan Iran menerima tanpa menuntut macam-macam. Ini adalah skenario happy ending yang paling optimistis, tapi juga paling kecil kemungkinannya.

Skenario kedua, AS untuk sementara tetap mematuhi JCPOA, tapi Presiden Trump tetap bersikukuh dengan permintaannya agar JCPOA direvisi. Ketegangan dan perang kata-kata akan terus berlanjut hingga entah kapan. Skenario semacam ini hanya menunda bom waktu meletus tanpa menjinakkannya.



Skenario ketiga, AS menarik diri dari JCPOA, tapi JCPOA tetap jalan terus tanpa AS. Skenario ini agak sulit dibayangkan terwujud mengingat salah satu insentif utama bagi Iran untuk setuju dengan perjanjian tersebut adalah dihentikannya sanksi AS. Tiadanya AS di JCPOA membuat insentif tersebut berkurang drastis.

Skenario keempat, AS menarik diri dari JCPOA, membuat perjanjian tersebut berantakan, dan Iran merespons dengan keras. Setidaknya terdapat tiga opsi bagi Iran seperti yang disampaikan oleh Menlu Iran Mohammad Javad Zarif: menarik diri dari JCPOA dan melanjutkan pengayaan uranium; membawa persoalan ini ke Joint Commission yang bertugas menghakimi jika terjadi perselisihan; menarik diri dari Non-Proliferation Treaty (NPT), traktat yang melarang kepemilikan senjata nuklir. Respons Iran bisa salah satu dari ketiga hal tersebut, atau bisa juga ketiganya.

Perlu dipahami bahwa meski selama ini Iran selalu patuh terhadap JCPOA, namun bukan berarti di dalam negeri terdapat dukungan solid terhadap perjanjian tersebut. Sejak awal pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei telah menyatakan bahwa AS tidak dapat dipercaya, meskipun pada akhirnya dia memberikan restu terhadap JCPOA. Garda Revolusi Iran juga tidak suka dengan JCPOA. Sikap Presiden Trump akan memberi angin bagi para penentang JCPOA untuk memberikan tekanan lebih kepada Presiden Rouhani. Khamenei bahkan telah berjanji untuk “membakar api“ jika negara Barat melanggar JCPOA.

Ditambah lagi, sejauh ini JCPOA belum membawa dampak ekonomi seperti yang diharapkan Iran. Meski menurut IMF pertumbuhan ekonomi Iran diprediksi meningkat dari 0,75 persen (2016) menjadi 3,5 persen (2017), namun kondisi tersebut masih jauh dari apa yang dijanjikan oleh Presiden Rouhani. Selain faktor-faktor domestik, hal ini juga karena AS masih menerapkan sanksi-sanki lain yang tidak terkait dengan program nuklir Iran sehingga membuat investor asing enggan berinvestasi di Iran. Dihapusnya sanksi dalam perdagangan minyak tidak banyak membantu karena turunnya harga minyak selama beberapa tahun terakhir. 

Manuver Presiden Trump ditambah dinamika politik dalam negeri Iran membuat nasib JCPOA semakin tidak menentu. Skenario mana yang akan menjadi kenyataan? Kita lihat saja tanggal 12 Mei. Untuk saat ini, kita hanya bisa cemas menanti.


Shohib Masykur
Diplomat, bertugas di Wina. Tulisan ini adalah pandangan pribadi


Era ide adalah kumpulan tulisan dari para pemikir negeri ini. Kami mau era ide bisa memberikan pemahaman baru bagi pembaca media ini. Jika ada opini kamu mengenai sebuah peristiwa politik, hukum atau apa pun, silakan kirim tulisan ke redaksi@era.id. Isi tulisan adalah pendapat pribadi dari penulis dan bukan cerminan dari sikap redaksi.
Bagikan :
Topik :

Reporter : ERA.ID
Editor : Moksa Hutasoit
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
24 Mei 2018 12:29 WIB

Ngabalin dan Bukti Tak Ada Lawan di Politik

Siapa bakal menyusul Ngabalin?
Nasional
24 Mei 2018 11:56 WIB

KPK Periksa Adik Zumi Zola Sebagai Saksi

Sebelumnya, ibu dan istri Zumi juga diperiksa 
Nasional
24 Mei 2018 11:47 WIB

Anas Anggap Sidang PK Bagian Ibadah Ramadan

Katanya, ia ikhtiar dan mencari berkah di bulan penuh berkah
Olahraga
24 Mei 2018 11:18 WIB

Klopp Puji Salah Duta Sempurna Dunia Arab

Di tengah konflik dan anti-muslim di dunia, keberadaan Salah sangat penting
Peristiwa
24 Mei 2018 10:42 WIB

Mama Emi, Perempuan Besi dari Timur

Perempuan pertama yang maju sebagai calon wakil gubernur