Sabtu, 17 November 2018
Gedung KPU (Diah/era.id)
14 September 2018 21:20 WIB

Mantan Korputor Boleh Nyaleg, Ini Kata KPU

Belum mau komentar banyak tapi ya ada pro dan kontra sih
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum belum mau berkomentar banyak terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan mantan napi korupsi boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pileg 2019. Sebab adanya putusan itu, Peraturan KPU (PKPU) No 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan dibatalkan.

"KPU belum dapat memberi komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai pihak tergugat/termohon judicial review tersebut," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut bahwa batalnya larangan mantan napi koruptor, merupakan proses ketaatan atas aturan hukum.

"Kita pro terhadap aturan, pada penegakan hukum, kita taat pada aturan-aturan yang memang mengatur secara legal apa yang boleh apa yang tidak, apa yang jadi syarat mana yang tidak," kata Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin.


Baca Juga : Pemutakhiran Data Pemilih di Sulteng Dilakukan Semampunya

Maka, Afif bilang bahwa saat ini Bawaslu akan menindaklanjuti serta mengeksekusi putusan MA terhadap bacaleg yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Nah supaya kalian tahu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan peraturan KPU yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan begitu, mantan napi koruptor akhirnya boleh nyaleg.

"Sudah diputus, kemarin. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9).

Adapun alasan MA mengabulkan permohonan itu dikarenakan, adanya sejumlah pasal di peraturan KPU yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016. Sehingga, setelah putusan ini disahkan, para mantan napi korupsi maupun kejahatan seperti bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak boleh nyaleg.
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
17 November 2018 21:18 WIB

Gaet Milenial, Erick Thohir Luncurkan Jokowi App

Aplikasi khusus berisikan informasi menarik terkait pemilu dan Jokowi-Ma'ruf Amin
megapolitan
17 November 2018 20:46 WIB

Galang Dana, Tim Jokowi-Ma'ruf Amin Jual Merchandise

Pernak-pernik ini buat gaet pemilih milenial
Nasional
17 November 2018 20:20 WIB

Indonesia Bakal Alami Kemunduran Bila Berpolitik SARA

Indonesia akan mundur 90 tahun ke belakang kalau terus menggunakan isu SARA
Nasional
17 November 2018 19:24 WIB

Kubu Jokowi: Poster 'Jokowi Raja' Bukan Kebijakan Tim Kampanye

Timses tak pernah mengusulkan untuk membuat atribut kampanye seperti itu
Wisata
17 November 2018 19:22 WIB

Melihat Kembali Surat-Surat Tokoh Pendiri Bangsa

Kamu bisa melihatnya di Muesum Nasional Jakarta, sampai 22 November