Minggu, 21 Juli 2019
Gedung KPU (Diah/era.id)
14 September 2018 21:20 WIB

Mantan Korputor Boleh Nyaleg, Ini Kata KPU

Belum mau komentar banyak tapi ya ada pro dan kontra sih
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum belum mau berkomentar banyak terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan mantan napi korupsi boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pileg 2019. Sebab adanya putusan itu, Peraturan KPU (PKPU) No 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan dibatalkan.

"KPU belum dapat memberi komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai pihak tergugat/termohon judicial review tersebut," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut bahwa batalnya larangan mantan napi koruptor, merupakan proses ketaatan atas aturan hukum.

"Kita pro terhadap aturan, pada penegakan hukum, kita taat pada aturan-aturan yang memang mengatur secara legal apa yang boleh apa yang tidak, apa yang jadi syarat mana yang tidak," kata Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin.


Baca Juga : KPU Perlu Evaluasi Internal Usai Dua Komisionernya Diberhentikan DKPP

Maka, Afif bilang bahwa saat ini Bawaslu akan menindaklanjuti serta mengeksekusi putusan MA terhadap bacaleg yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Nah supaya kalian tahu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan peraturan KPU yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan begitu, mantan napi koruptor akhirnya boleh nyaleg.

"Sudah diputus, kemarin. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9).

Adapun alasan MA mengabulkan permohonan itu dikarenakan, adanya sejumlah pasal di peraturan KPU yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016. Sehingga, setelah putusan ini disahkan, para mantan napi korupsi maupun kejahatan seperti bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak boleh nyaleg.
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
21 Juli 2019 17:41 WIB

Tips Menabung untuk Modal Nikah

Metodenya disebut value based budgeting
Lifestyle
21 Juli 2019 15:25 WIB

VIDEO: Movie Update of the Week

Ada film Asterix The Secret Of The Magic Potion dan Dora and the Lost City of Gold
Nasional
21 Juli 2019 14:02 WIB

Kecanduan Game Bisa Bikin Gangguan Jiwa?

Kabar soal gawai bisa sebabkan gangguan jiwa tengah ramai, berikut penjelasannya...
megapolitan
21 Juli 2019 12:06 WIB

Tiga Lokasi Pelayanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Cuma sampai pukul 14.00 WIB, buruan mblo~
Lifestyle
21 Juli 2019 11:16 WIB

Bumilangit Menatap Masa Depan dengan Jagat Sinemanya

Memperkenalkan era jawara dan era patriot hanya di era dot id~