Selasa, 19 Februari 2019
Gedung KPU (Diah/era.id)
14 September 2018 21:20 WIB

Mantan Korputor Boleh Nyaleg, Ini Kata KPU

Belum mau komentar banyak tapi ya ada pro dan kontra sih
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum belum mau berkomentar banyak terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan mantan napi korupsi boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pileg 2019. Sebab adanya putusan itu, Peraturan KPU (PKPU) No 20/2018 tentang pencalonan anggota Dewan dibatalkan.

"KPU belum dapat memberi komentar, karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai pihak tergugat/termohon judicial review tersebut," ungkap Komisioner KPU Hasyim Asyari kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut bahwa batalnya larangan mantan napi koruptor, merupakan proses ketaatan atas aturan hukum.

"Kita pro terhadap aturan, pada penegakan hukum, kita taat pada aturan-aturan yang memang mengatur secara legal apa yang boleh apa yang tidak, apa yang jadi syarat mana yang tidak," kata Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin.


Baca Juga : Ada Ribut Apa Nih Saat Debat Kedua Capres?

Maka, Afif bilang bahwa saat ini Bawaslu akan menindaklanjuti serta mengeksekusi putusan MA terhadap bacaleg yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Nah supaya kalian tahu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan peraturan KPU yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan begitu, mantan napi koruptor akhirnya boleh nyaleg.

"Sudah diputus, kemarin. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9).

Adapun alasan MA mengabulkan permohonan itu dikarenakan, adanya sejumlah pasal di peraturan KPU yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016. Sehingga, setelah putusan ini disahkan, para mantan napi korupsi maupun kejahatan seperti bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak boleh nyaleg.
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Peristiwa
19 Februari 2019 13:46 WIB

Melihat Ponpes An Nawawi Tanara Milik Ma'ruf Amin

Ini merupakan bagian dari pemantapan elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Banten
Peristiwa
19 Februari 2019 13:17 WIB

Debat Putaran Ketiga, Ma'ruf Minta Sandiaga Tak Usah Sungkan

"Yang penting laksanakan dengan santun, sopan," kata Ma'ruf
Peristiwa
19 Februari 2019 13:09 WIB

Caleg Eks Koruptor Bertambah Jadi 32 Orang

Jadi totalnya 81 orang, miris~
Nasional
19 Februari 2019 13:06 WIB

DPR Ragu Selesaikan Prolegnas di Masa Akhir Jabatan

Jadi...kibarin bendera putih, nih?
Peristiwa
19 Februari 2019 12:14 WIB

Tamu Undangan Debat Kedua Capres Kebanyakan

Ganggu konsentrasi ceunah
POPULER
18 Februari 2019 14:22 WIB

Robben Sebut Anfield Stadion Terburuk

18 Februari 2019 07:25 WIB

Kita Semua Wajib Tanggung Jawab

21 Juli 2018 16:30 WIB

Asia Juga Punya Anak Muda 'Berbahaya'

PODCAST

LISTEN
15 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Buzzer Baik, Memang Ada? (Part 1)


LISTEN
14 Februari 2019 17:09 WIB

PODCAST: Sendiri Tak Melulu Sepi


LISTEN
04 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Merangkai Kata Mendulang Rezeki


LISTEN
01 Februari 2019 19:50 WIB

NGEPOD: Mendarat di Galaksi Palapa


LISTEN
30 Januari 2019 15:11 WIB

NGEPOD: 'Stand Up' untuk Ekonomi Kreatif

FITUR
19 Februari 2019 11:21 WIB

Film Dokumenter Chris Cornell Siap Digarap

19 Februari 2019 10:31 WIB

VIDEO: Perayaan Cap Go Meh

19 Februari 2019 10:14 WIB

Nani Resmi Berlabuh di Orlando City

19 Februari 2019 09:36 WIB

Vettel Tercepat di Tes Pramusim Pertama