Senin, 14 Oktober 2019
Ketua DPR Puan Maharani saat berfoto bersama peserta pameran lukisan Pekan Budaya Nasional (Gabriella/era.id)
09 Oktober 2019 16:47 WIB

Jaga Kesehatan, Iuran BPJS Kesehatan Naik Tahun 2020

Tapi buat warga penerima bantuan iuran tetap ditanggung sama pemerintah~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Pemerintah berencana menaikan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun 2020. Wacana ini mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap terlalu membebani.

Rencananya, untuk peserta BPJS kelas I akan dinaikan menjadi Rp160.000 per bulan yang semula Rp80.000 per bulan, untuk kelas II harus membayar Rp110.000 dari sebelumnya Rp50.500, dan untuk kelas III dikenakan Rp42.000 dari sebelumnya Rp25.500 per bulan.

Soal keberatan masyarakat, Ketua DPR Puan Maharani menyebut kenaikan iuran BPJS tidak akan membebani masyarakat kecil. Itu artinya 96,8 juta warga miskin yang masuk dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan tetap ditanggung oleh negara. Namun untuk peserta iuran mandiri, kelas I dan II, dia mengimbau agar tetap menjaga kesehatan.

"Yang kelas I, kelas II ini kan kenaikannya sebagian besar dari mereka itu untuk bisa menjaga kesehatannya secara preventif," ujar Puan saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).


Baca Juga : Hari Ini, Pengamanan di Sekitar Kompleks Parlemen Menurun

Kenaikan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Pasalnya, selama dua tahun tahun belakangan keungan BPJS Kesehatan cukup memprihatinkan, sehingga langkah tersebut bisa menjadi jalan keluar. Misalnya pada tahun 2018, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp18 triliun, sedangkan di tahun ini mencapai Rp32 triliun.

Tak hanya menaikkan iuran saja, lembaga itu juga sedang menyiapkan aturan dalam pemberian sanksi bagi pihak yang menunggak pembayaran. Bagi peserta yang iurannya, menunggak tidak akan diberlakukan sanksi layanan publik seperti tidak bisa mengurus Paspor, IMB atau perpanjangan SIM. 

Hal ini dimaksudkan agar semua peserta yang menggunakan fasilitas BPJS ini tetap patuh membayar iuran meskipun dia tidak berobat lagi.

“Supaya jangan sampai menggunakan fasilitas BPJS itu kalau lagi sakit, dan mau berobat. Sebelum itu satu bulan, dua bulan mendaftar tapi nggak bayar iuran lagi. Kan diperlukan komitmen untuk membayar iuaran secara rutin. Jadi hal tersebut belum ada keputusannya,” katanya.

Nantinya, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara. Sehingga, jika ada seseorang menunggak dan ingin mengakses layanan publik, maka sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan tidak ada cara lain meyelamatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selaian menaikan iuran. Ia mengatakan salah satu penyebab inflansi keuangan BPJS Kesehatan adalah iuran yang dibayarkan tidak sesuai.

Namun Fahmi mengatakan kenaikan tersebut masih bisa dijangkau masyarakat, sebab jika dilihat perharinya biaya yang dikeluarkan mayoritas masyarakat masih relatif terjangkau.

"Kalau iuran dinaikkan seperti yang diusulkan, pemerintah berkontribusi hampir 80 persen. Jadi salah besar kalau beban ini dibebankan ke masyarakat. Pemerintah tetap didepan untuk menyelsaikan masalah ini," kata Fahmi.


Ilustrasi (setkab.go.id)

Dalam catatan Kementerian Keuangan, defisit keuangan BPJS dilaporkan meningkat menjadi Rp32,84 triliun hingga akhir 2019, angka itu meningkat dari proyeksi yang sekitar Rp 28 triliun. Sehingga masih ada sisa defisit sekitar Rp19,28 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, angka defisit masih bisa ditekan jika BPJS Kesehatan menjalankan bauran kebijakan sesuai rekomendasi BPKP yang diproyeksi mendapatkan tambahan sekitar Rp3,4 triliun, dan ada Potongan pajak rokok, intersep Dana Alokasi Umum (DAU) atas tunggakan Pemda itu sekitar Rp1,55 triliun. Sehingga ada tambahan sekitar Rp5 triliun, dengan begitu defisit BPJS Kesehatan menyisakan anggaran sebesar Rp14,28 triliun.

Sisa defisit keuangan BPJS Kesehatan yang sekitar Rp14,28 triliun ini, kata Sri Mulyani baru bisa ditutup pada tahun 2020. Dengan catatan, penyesuaian iuran premi untuk seluruh kelompok dan BPJS Kesehatan konsisten menjalankan rekomendasi BPKP.

Berdasarkan catatan pemerintah, kata Sri Mulyani, BPJS Kesehatan akan surplus sekitar Rp17,2 triliun pada tahun 2020. Dengan begitu sisa defisit Rp14,28 triliun sudah bisa tertutup daru surplus tahun 2020. Lalu, surplus lagi Rp11,59 triliun di 2021, lalu surplus Rp8 triliun di 2022, dan surplus Rp4,1 triliun di 2023.
Bagikan :

Reporter : Gabriella Thesa Widiari
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
14 Oktober 2019 13:11 WIB

Mereka yang Tergerak Usai Jepang Dihabisi Topan Hagibis

Hats off to all volunteers!
Lifestyle
14 Oktober 2019 13:03 WIB

Melihat Gaya Alay Lora Fadil dan 3 Istrinya Main Tik Tok

Jangan bilang habis ini mau jadi YouTuber ya Mas
megapolitan
14 Oktober 2019 12:41 WIB

Hari Ini, Pengamanan di Sekitar Kompleks Parlemen Menurun

Tapi jalanan di depan kompleks parlemen, ditutup
Lifestyle
14 Oktober 2019 12:27 WIB

Mengenal Somantri Ahmad, Bapak-bapak dengan Lawakan yang Khas

Lawakannya sempat viral di sejumlah media sosial
Internasional
14 Oktober 2019 12:05 WIB

Mal di Hong Kong Jadi Arena Bentrokan Aparat Vs Demonstran

Orang-orang yang sedang berbelanja berteriak-teriak ketakutan dan beberapa luka-luka