Selasa, 19 Februari 2019
Ilustrasi (Pixabay)
10 Agustus 2018 17:05 WIB

Setop Politisasi Agama di Pilpres 2019!

Saatnya jualan visi, misi dan program, bukan politik SARA
Bagikan :


Jakarta, era.id - Kedua pasangan kandidat capres-cawapres di Pemilu Presiden 2019, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, genderang pertarungan elektoral lima tahunan dimulai.

Kekhawatiran akan adanya black campaign (kampanye hitam) yang menyasar isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Pilpres mendatang, masih menjadi momok menakutkan yang akan mencederai demokrasi Indonesia.

Makanya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengimbau kepada paslon kandidat yang maju di Pilpres 2019 agar menyudahi kampanye menggunakan isu SARA, terutama isu agama. Langkah ini menjadi penting agar umat beragama tidak terpecah.

"Tak boleh ada lagi kampanye berdasarkan SARA. Stop! Mari bangun demokrasi dengan cara menjual visi, misi dan program capres dan cawapres," kata Ujang kepada era.id, di Jakarta, Jumat (10/8/2019).


Baca Juga : Jokowi Dilaporkan Lagi ke Bawaslu


(Infografis/era.id)

Meski begitu, kata Ujang, di dalam berpolitik perlu tuntunan agama untuk menghindar para politikus dari sikap curang dan menghalalkan segala cara.

"Politik butuh tuntunan agama, agar politik tidak saling memangsa, agar politik menggunakan etika, agar berpolitik dilakukan dengan riang gembira," kata dia.

Politisasi agama laris manis

Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei peta kompetisi jelang Pilpres 2019. Survei mengambil sebanyak 1.200 responden dengan menggunakan teknik random sampling dan I sebesar 2,9 persen.

Baca Juga : Alasan Prabowo Maju Nyapres Meski Pernah Gagal 2 Kali

Direktur Riset Median Sudarto memaparkan, sebanyak 43,8 persen dari masyarakat Indonesia menjadikan agama sebagai identitas paling kuat dalam berpolitik menjelang Pemilu Presiden 2019.

Setelah agama, identitas yang dimunculkan adalah kesukuan sebanyak 23,4 persen; lalu identitas nasional 22,1 persen; kemudian identitas regional 9,3 persen; serta identitas lainnya, 1,5 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa publik lebih suka urusan agama dan politik tidak dipisahkan.


(Infografis/era.id)

"Identitas agama wajib diperhatikan oleh capres-capres yang akan bertarung pada pemilihan presiden, jika ingin meraih suara dari publik," ujar Sudarto di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (23/7).     

Lanjutnya, sebanyak 43,3 persen publik menginginkan agar politik dan agama tidak dipisahkan. Kemudian, publik yang mau politik dan agama dipisahkan sebesar 33,9 persen, Sedangkan yang tidak menjawab sebesar 22,8 persen.
Bagikan :

Reporter : Mery Handayani
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Olahraga
19 Februari 2019 15:12 WIB

Mercedes Khawatir Terganggu Brexit

Pabrik dan fasilitas operasi mesin Mercedes ada di Inggris
Suara-Milenials
19 Februari 2019 15:05 WIB

VIDEO: Jelang Pilres Pelajar di Jakarta Utara Rekam e-KTP

Pelaksanaan pencetakan e-KTP dilakukan bagi para pelajar SMA yang sudah berusia 17 tahun
Peristiwa
19 Februari 2019 14:37 WIB

Jokowi Dilaporkan Lagi ke Bawaslu

Kali ini pakai pasal KUHP
Olahraga
19 Februari 2019 14:34 WIB

Indonesia Resmi Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032 

Proses pemilihan tuan rumah Olimpiade 2032 akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 2024
Peristiwa
19 Februari 2019 14:09 WIB

Ma'ruf: Mereka Kebanyakan Nonton Mission Impossible

Ini terkait meme perlengkapan canggih yang disebut akan digunakan Ma'ruf saat debat 
POPULER
18 Februari 2019 14:22 WIB

Robben Sebut Anfield Stadion Terburuk

18 Februari 2019 07:25 WIB

Kita Semua Wajib Tanggung Jawab

21 Juli 2018 16:30 WIB

Asia Juga Punya Anak Muda 'Berbahaya'

PODCAST

LISTEN
15 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Buzzer Baik, Memang Ada? (Part 1)


LISTEN
14 Februari 2019 17:09 WIB

PODCAST: Sendiri Tak Melulu Sepi


LISTEN
04 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Merangkai Kata Mendulang Rezeki


LISTEN
01 Februari 2019 19:50 WIB

NGEPOD: Mendarat di Galaksi Palapa


LISTEN
30 Januari 2019 15:11 WIB

NGEPOD: 'Stand Up' untuk Ekonomi Kreatif

FITUR