Rabu, 20 Maret 2019
Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (diah/era.id)
11 Januari 2019 14:34 WIB

Revisi Visi-Misi Ditolak, BPN Rasakan Ada Keganjilan

Karena sebelumnya KPU tak pernah menyebut adanya tenggat waktu
Bagikan :


Jakarta, era.id - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyebut pihaknya akan mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menerima perubahan visi-misi Prabowo-Sandi.

"Prinsipnya, kami akan terima semua aturan," kata Priyo kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

Namun, Priyo menyayangkan keputusan KPU tersebut. Sepengetahuannya, KPU sebelumnya tidak membatasi waktu perbaikan visi-misi bagi kedua pasangan calon. 

"Tapi kan KPU juga tidak membatasi adanya penjabaran visi dan misi dan program dalam kampanye. Penjabaran visi-misi itu sebenarnya juga penegasan kami dan pemihakan kami kepada rakyat, ditujukan kepada rakyat dan untuk kepentingan rakyat," jelas Priyo.


Baca Juga : Keberadaan Sandi Bantu Prabowo Rebut Hati Gen Z?

Sependapat, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak bilang penolakan dari KPU atas penyerahan revisi dokumen visi-misi paslon nomor 02 tersebut terkesan ganjil.

Sebab, kata Dahnil, KPU sebelumnya tak pernah menyebut adanya tenggat waktu terkait dokumen Pilpres termasuk dokumen visi-misi. 

"Sebelumnya menyebut tak ada batas, sekarang ditolak, ya wes, monggo saja, kami sampaikan visi-misi kami untuk rakyat, bukan KPU. Sikap itu ganjil memang," tutur Dahnil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menolak pengajuan perubahan visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tentu saja menjadi tidak diperbolehkan. Dasarnya mengapa tidak boleh adalah, dokumen program visi-misi itu kan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres," ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Wahyu menjelaskan, yang sudah tidak bisa diubah pada visi-misi adalah konteks dokumennya. Sementara itu, kata dia, gagasan yang bukan berbentu dokumen masih bisa diperbaharui.

"Dalam bentuk komunikasi politik dalam tata ilmu, gagasan-gagasan, ide-ide baru itu ya dipersilahkan dikomunikasikan kepada masyarakat, karena itu hak pasangan calon," ucap dia.
 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Riki Noviana
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
20 Maret 2019 15:36 WIB

Konvoi Truk Pengangkut Uranium Diserang di Brazil

Macam di film-film
Nasional
20 Maret 2019 15:06 WIB

VIDEO: Penggeledahan Kanwil Kemenag Jatim

Kantor ini digeledah selama 5 jam
Nusantara
20 Maret 2019 14:41 WIB

Akhirnya Para Gajah yang Harus Mengalah

Dari 210 hektare, area hidup para gajah kini menyusut tinggal 10 hingga 20 hektare
Peristiwa
20 Maret 2019 14:09 WIB

Keberadaan Sandi Bantu Prabowo Rebut Hati Gen Z?

Hei Gen Z, coba jawab ini
Peristiwa
20 Maret 2019 13:48 WIB

Maaf Kiai Ma'ruf, Jabar-Banten Masih Belum Aman

"Masih ada sebulan lagi," kata Ma'ruf