Jumat, 21 Juni 2019
Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (diah/era.id)
11 Januari 2019 14:34 WIB

Revisi Visi-Misi Ditolak, BPN Rasakan Ada Keganjilan

Karena sebelumnya KPU tak pernah menyebut adanya tenggat waktu
Bagikan :


Jakarta, era.id - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyebut pihaknya akan mengikuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menerima perubahan visi-misi Prabowo-Sandi.

"Prinsipnya, kami akan terima semua aturan," kata Priyo kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).

Namun, Priyo menyayangkan keputusan KPU tersebut. Sepengetahuannya, KPU sebelumnya tidak membatasi waktu perbaikan visi-misi bagi kedua pasangan calon. 

"Tapi kan KPU juga tidak membatasi adanya penjabaran visi dan misi dan program dalam kampanye. Penjabaran visi-misi itu sebenarnya juga penegasan kami dan pemihakan kami kepada rakyat, ditujukan kepada rakyat dan untuk kepentingan rakyat," jelas Priyo.


Baca Juga : TKN Pertanyakan Statement BW soal Jokowi Sumbang Dana Kampanye

Sependapat, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak bilang penolakan dari KPU atas penyerahan revisi dokumen visi-misi paslon nomor 02 tersebut terkesan ganjil.

Sebab, kata Dahnil, KPU sebelumnya tak pernah menyebut adanya tenggat waktu terkait dokumen Pilpres termasuk dokumen visi-misi. 

"Sebelumnya menyebut tak ada batas, sekarang ditolak, ya wes, monggo saja, kami sampaikan visi-misi kami untuk rakyat, bukan KPU. Sikap itu ganjil memang," tutur Dahnil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menolak pengajuan perubahan visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tentu saja menjadi tidak diperbolehkan. Dasarnya mengapa tidak boleh adalah, dokumen program visi-misi itu kan bagian tidak terpisahkan dari dokumen pencalonan capres-cawapres," ucap Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Wahyu menjelaskan, yang sudah tidak bisa diubah pada visi-misi adalah konteks dokumennya. Sementara itu, kata dia, gagasan yang bukan berbentu dokumen masih bisa diperbaharui.

"Dalam bentuk komunikasi politik dalam tata ilmu, gagasan-gagasan, ide-ide baru itu ya dipersilahkan dikomunikasikan kepada masyarakat, karena itu hak pasangan calon," ucap dia.
 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Riki Noviana
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
20 Juni 2019 22:03 WIB

Lewat Tulisan, Ahli KPU Jelaskan Anak Perusahaan Bukan BUMN

Biar semuanya menjadi terang benderang lur~
Nasional
20 Juni 2019 21:32 WIB

Kubu Prabowo Tak Puas Jawaban Saksi Ahli KPU

Kubu Prabowo mempertanyakan Situng rawan disusupi
Nasional
20 Juni 2019 21:25 WIB

KPU Ragukan Kualitas Saksi dan Ahli Kubu Prabowo

"Ngomongnya plintat-plintut gitu," katanya
Nasional
20 Juni 2019 21:11 WIB

Dapat Promosi Jabatan, Deputi Penindakan KPK Balik ke Polri

Di mana pun berada sing penting mengabdi untuk bangsa dan negara
Nasional
20 Juni 2019 20:26 WIB

Perdebatan Situng di Sidang MK

Jadi sebenarnya Situng itu apa sih? Si Pitung, ane tahu~~