Kamis, 18 April 2019
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung ke Palu, Sulawesi Tenggara. (Foto: Twitter @Pak_JK)
23 November 2018 17:09 WIB

Wapres: Korupsi Dana Desa Tergolong Kecil

Dari total 75 ribu desa yang dapat, hanya 181 yang kena korupsi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, kasus korupsi dana desa saat ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah dan nilai manfaat yang dirasakan dari kebijakan dana bantuan untuk desa tersebut.

"Kalau jumlah itu, 181 (kasus), itu sangat kecil, (masih) bagus itu. Tahu Anda berapa desa yang dikasih dana? 75.000. Artinya, yang menyeleweng atau korup itu hanya dua per mil, jadi kalau itu, ya, memang tidak bisa dihindari," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, dilansir Antara, Jumat (23/11/2018).

Kendati demikian, Pemerintah tetap akan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran bantuan untuk desa tersebut seiring dengan meningkatnya nilai dana yang diberikan untuk pembangunan desa itu.

Pengawasan dana desa tersebut, menurut Jusuf Kalla, tetap dilakukan oleh lembaga pengawas inspektorat di setiap kabupaten.


Baca Juga : JK Yakin Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 di Atas 75 Persen

"Berapa pun (kasus korupsi) akan diperiksa oleh BPKP dan inspektorat. Pemerintah pusat tugaskan inspektorat di daerah untuk memeriksa itu karena pasti pusat tidak mungkin memeriksa semua 75.000 desa," jelasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data sebanyak 181 kasus korupsi dana desa terjadi sejak Pemerintah menerapkan kebijakan dana bantuan desa pada tahun 2015.

Ratusan kasus korupsi tersebut melibatkan 184 tersangka dan merugikan keuangan negara sebesar Rp40,6 miliar.

Wapres menilai data temuan ICW tersebut sangat kecil dibandingkan dengan pemberian uang bantuan desa oleh pemerintah pusat lewat pemerintah daerah sekitar 200 ribu kali transfer.

Wapres pun mendorong inspektorat jenderal di pemda meningkatkan pengawasan mereka terhadap penggunaan dana desa sehingga ke depannya angka kasus korupsi tersebut dapat berkurang.

"Kewajiban mereka (irjen) untuk mengawasi. 'Kan dana itu dari pusat ke kabupaten, kabupaten diberikan ke desa dengan pengawasan camat, berarti yang bisa memeriksa itu inspektorat di kabupaten dan inspektorat di provinsi," ujarya.
 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
18 April 2019 20:09 WIB

Pakar Jawab Kemungkinan Peretasan Situs KPU

Situs KPU hari ini bekerja lamban. Netizen sebut hacker di balik masalah ini. Benarkah?
Peristiwa
18 April 2019 19:19 WIB

Prabowo Bantah Bertemu Utusan Jokowi

Utusan presiden QC bertemu presiden RC BPN, bingung kan shay~
Nasional
18 April 2019 19:07 WIB

BPN Desak KPU Cabut Izin Quick Count Lembaga Survei

BPN sebut sejumlah kejanggalan dalam quick count
Peristiwa
18 April 2019 19:01 WIB

Prabowo Klaim Kemenangannya Ditemani Sandiaga

Dua capres ngaku menang, biar adil bikin dua shift aja kali yak~
Peristiwa
18 April 2019 18:09 WIB

Alasan Jokowi Kembali Kumpulkan Koalisinya di Plataran Resto

Karena Platara Resto adalah koentji~