Selasa, 19 Februari 2019
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung ke Palu, Sulawesi Tenggara. (Foto: Twitter @Pak_JK)
23 November 2018 17:09 WIB

Wapres: Korupsi Dana Desa Tergolong Kecil

Dari total 75 ribu desa yang dapat, hanya 181 yang kena korupsi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, kasus korupsi dana desa saat ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah dan nilai manfaat yang dirasakan dari kebijakan dana bantuan untuk desa tersebut.

"Kalau jumlah itu, 181 (kasus), itu sangat kecil, (masih) bagus itu. Tahu Anda berapa desa yang dikasih dana? 75.000. Artinya, yang menyeleweng atau korup itu hanya dua per mil, jadi kalau itu, ya, memang tidak bisa dihindari," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, dilansir Antara, Jumat (23/11/2018).

Kendati demikian, Pemerintah tetap akan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran bantuan untuk desa tersebut seiring dengan meningkatnya nilai dana yang diberikan untuk pembangunan desa itu.

Pengawasan dana desa tersebut, menurut Jusuf Kalla, tetap dilakukan oleh lembaga pengawas inspektorat di setiap kabupaten.


Baca Juga : VIDEO: Jokowi Jenguk Cucu Jusuf Kalla

"Berapa pun (kasus korupsi) akan diperiksa oleh BPKP dan inspektorat. Pemerintah pusat tugaskan inspektorat di daerah untuk memeriksa itu karena pasti pusat tidak mungkin memeriksa semua 75.000 desa," jelasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data sebanyak 181 kasus korupsi dana desa terjadi sejak Pemerintah menerapkan kebijakan dana bantuan desa pada tahun 2015.

Ratusan kasus korupsi tersebut melibatkan 184 tersangka dan merugikan keuangan negara sebesar Rp40,6 miliar.

Wapres menilai data temuan ICW tersebut sangat kecil dibandingkan dengan pemberian uang bantuan desa oleh pemerintah pusat lewat pemerintah daerah sekitar 200 ribu kali transfer.

Wapres pun mendorong inspektorat jenderal di pemda meningkatkan pengawasan mereka terhadap penggunaan dana desa sehingga ke depannya angka kasus korupsi tersebut dapat berkurang.

"Kewajiban mereka (irjen) untuk mengawasi. 'Kan dana itu dari pusat ke kabupaten, kabupaten diberikan ke desa dengan pengawasan camat, berarti yang bisa memeriksa itu inspektorat di kabupaten dan inspektorat di provinsi," ujarya.
 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Olahraga
19 Februari 2019 14:34 WIB

Indonesia Resmi Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032 

Proses pemilihan tuan rumah Olimpiade 2032 akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 2024
Peristiwa
19 Februari 2019 14:09 WIB

Ma'ruf: Mereka Kebanyakan Nonton Mission Impossible

Ini terkait meme perlengkapan canggih yang disebut akan digunakan Ma'ruf saat debat 
Peristiwa
19 Februari 2019 14:06 WIB

Hanura Terbanyak Caleg Eks Koruptor

Setelah Hanura terbanyak caleg eks koruptor adalah Golkar dan Demokrat
Peristiwa
19 Februari 2019 13:46 WIB

Melihat Ponpes An Nawawi Tanara Milik Ma'ruf Amin

Ini merupakan bagian dari pemantapan elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Banten
Peristiwa
19 Februari 2019 13:17 WIB

Debat Putaran Ketiga, Ma'ruf Minta Sandiaga Tak Usah Sungkan

"Yang penting laksanakan dengan santun, sopan," kata Ma'ruf
POPULER
18 Februari 2019 14:22 WIB

Robben Sebut Anfield Stadion Terburuk

18 Februari 2019 07:25 WIB

Kita Semua Wajib Tanggung Jawab

21 Juli 2018 16:30 WIB

Asia Juga Punya Anak Muda 'Berbahaya'

PODCAST

LISTEN
15 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Buzzer Baik, Memang Ada? (Part 1)


LISTEN
14 Februari 2019 17:09 WIB

PODCAST: Sendiri Tak Melulu Sepi


LISTEN
04 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Merangkai Kata Mendulang Rezeki


LISTEN
01 Februari 2019 19:50 WIB

NGEPOD: Mendarat di Galaksi Palapa


LISTEN
30 Januari 2019 15:11 WIB

NGEPOD: 'Stand Up' untuk Ekonomi Kreatif

FITUR
19 Februari 2019 11:41 WIB

VIDEO: Tiga Makanan Khas Cap Go Meh

19 Februari 2019 11:21 WIB

Film Dokumenter Chris Cornell Siap Digarap

19 Februari 2019 10:31 WIB

VIDEO: Perayaan Cap Go Meh

19 Februari 2019 10:14 WIB

Nani Resmi Berlabuh di Orlando City