Rabu, 12 Desember 2018
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung ke Palu, Sulawesi Tenggara. (Foto: Twitter @Pak_JK)
23 November 2018 17:09 WIB

Wapres: Korupsi Dana Desa Tergolong Kecil

Dari total 75 ribu desa yang dapat, hanya 181 yang kena korupsi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, kasus korupsi dana desa saat ini masih tergolong kecil dibandingkan dengan jumlah dan nilai manfaat yang dirasakan dari kebijakan dana bantuan untuk desa tersebut.

"Kalau jumlah itu, 181 (kasus), itu sangat kecil, (masih) bagus itu. Tahu Anda berapa desa yang dikasih dana? 75.000. Artinya, yang menyeleweng atau korup itu hanya dua per mil, jadi kalau itu, ya, memang tidak bisa dihindari," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, dilansir Antara, Jumat (23/11/2018).

Kendati demikian, Pemerintah tetap akan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran bantuan untuk desa tersebut seiring dengan meningkatnya nilai dana yang diberikan untuk pembangunan desa itu.

Pengawasan dana desa tersebut, menurut Jusuf Kalla, tetap dilakukan oleh lembaga pengawas inspektorat di setiap kabupaten.


Baca Juga : Jusuf Kalla: Pemerintah menyubsidi Papua luar biasa

"Berapa pun (kasus korupsi) akan diperiksa oleh BPKP dan inspektorat. Pemerintah pusat tugaskan inspektorat di daerah untuk memeriksa itu karena pasti pusat tidak mungkin memeriksa semua 75.000 desa," jelasnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data sebanyak 181 kasus korupsi dana desa terjadi sejak Pemerintah menerapkan kebijakan dana bantuan desa pada tahun 2015.

Ratusan kasus korupsi tersebut melibatkan 184 tersangka dan merugikan keuangan negara sebesar Rp40,6 miliar.

Wapres menilai data temuan ICW tersebut sangat kecil dibandingkan dengan pemberian uang bantuan desa oleh pemerintah pusat lewat pemerintah daerah sekitar 200 ribu kali transfer.

Wapres pun mendorong inspektorat jenderal di pemda meningkatkan pengawasan mereka terhadap penggunaan dana desa sehingga ke depannya angka kasus korupsi tersebut dapat berkurang.

"Kewajiban mereka (irjen) untuk mengawasi. 'Kan dana itu dari pusat ke kabupaten, kabupaten diberikan ke desa dengan pengawasan camat, berarti yang bisa memeriksa itu inspektorat di kabupaten dan inspektorat di provinsi," ujarya.
 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Bagus Santosa
Editor : Bagus Santosa
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Review
12 Desember 2018 08:49 WIB

Berapa Harga ROG Phone di Indonesia?

Harganya mencapai belasaan juta
Lifestyle
12 Desember 2018 07:46 WIB

VIDEO: One Direction Bakal Reuni Besar

Ada kemungkinan mereka reuni saat liburan Natal
Lifestyle
12 Desember 2018 07:05 WIB

Instagram Saring Komentar Otomatis dalam Bahasa Indonesia

Bye bye bully dan hate speech~~
Lifestyle
12 Desember 2018 06:27 WIB

Samsung Kembangkan Jaringan 5G untuk Mobil Terhubung

Kerja sama ini dilakukan dengan Otoritas Keselamatan Transportasi Korea (KOTSA)
Lifestyle
11 Desember 2018 21:21 WIB

Kenapa Harus Iklan Blackpink?

Haruskan muncul petisi, atau hanya sekedar nasihat yang tak diinginkan warganet?