Selasa, 17 September 2019
Jabatan Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Mandiri Syariah. (era.id)
11 Juni 2019 17:11 WIB

Menyoal Jabatan Ma'ruf di Bank, KPU Bandingkan Kasus Caleg Gerindra

Daripada su'udzon mending tabayyun dulu lur~
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan jabatan cawapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri tidak melanggar administrasi pencalonan. 

Komisioner KPU Hasyim Asyari bilang, Ma'ruf tidak melanggar Pasal 227 Huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu yang menyatakan calon harus berenti dari jabatan pejabat BUMN, karena posisi DPS di bank yang dijabat Ma'ruf bukanlah BUMN melainkan hanya anak perusahaan. 

Hasyim jadi teringat kasus yang serupa dengan posisi Ma'ruf pada calon anggota DPR Pileg 2019 sebagai perbandingan. Saat itu Caleg Gerindra Dapil 6 Jabar Mirah Sumirat sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

Alasannya, Mirah masih menjadi pegawai PT Jalan Tol Lingkarluar Jakarta, anak perusahaan dari BUMN PT Jasa Marga. Kasus ini dibawa ke Badan Pengawas Pemilu oleh caleg tersebut.


Baca Juga : Pembahasan Kursi Menteri, Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan

"Menurut keterangan ahli dalam persidangan Bawaslu disebutkan bahwa anak perusahaan itu, anak perusahaan BUMN itu bukan BUMN. Jadi caleg itu enggak perlu mengundurkan diri," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (11/5/2019).


Jabatan Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank BNI Syariah. (era.id)

"Semula status caleg tersebut tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU, namun oleh Bawaslu gugatan Caleg itu dikabulkan dengan pertimbangan bahwa pegawai anak perusahaan BUMN itu berbeda dengan pegawai BUMN," tambah dia. 

Dengan demikian, Bawaslu meminta KPU kembali memasukkan caleg tersebut dalam daftar caleg tetap (DCT).

Supaya kamu tahu, masalah bermula saat Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan berkas perbaikan permohonan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019. Salah satunya, mereka mempertanyakan posisi cawapres Ma'ruf Amin yang katanya masih berstatus pejabat di BUMN.

Dalam perbaikan berkas permohonan tersebut, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebut dua anak usaha BUMN yakni BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri dalam dugaan kecurangan pemilihan Presiden 2019 yang dilakukan Ma'ruf Amin.

Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) bilang, dalam berkas perbaikan permohonan itu, mereka juga melampirkan bukti yang katanya bakal bikin kaget dan bisa langsung mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin karena telah melanggar peraturan.

"Salah satu yang menarik, kami memasukkan salah satu argumen yang menurut kami harus dipertimbangkan baik-baik karena ini bisa menyebabkan pasangan 01 itu didiskualifikasi," kata BW. 

Menurut BW dan tim hukumnya, jabatan Ma'ruf Amin yang masih jadi pejabat BUMN, telah menyalahi Pasal 227 huruf P di Undang-Undang Pemilihan Umum. Tertulis, seorang calon harus berhenti jadi pejabat BUMN. Apalagi informasi yang didapat menyatakan, Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah bank.

"Nah menurut informasi yang kami miliki. Pak calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dalam laman Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada (Dewan pengawas syariah) dan itu berarti melanggar pasal 227 huruf P," jelas BW.

Namun, Ma'ruf Amin membantah jabatannya sebagai DPS Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah melanggar ketentuan pencalonan. Ma'ruf bilang, jabatannya sebagai DPS tidak bisa disamakan dengan karyawan. Lagipula, kata dia, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah adalah anak erusahaan BUMN. 

"Iya (jabatannnya) DPS. DPS kan bukan karyawan. Itu bukan BUMN juga. Orang itu (Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah) anak perusahaan," kata Ma'ruf. 
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Ahmad Sahroji
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
17 September 2019 19:43 WIB

Klaim Pembahasan RUU KPK yang Tak Buru-Buru

Kata mereka yang buat, ini bukan barang baru karena sudah lama dibahas
Nasional
17 September 2019 19:28 WIB

Pengesahan RUU KPK di Tengah Derasnya Arus Penolakan

Tok! DPR resmi sahkan RUU KPK yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi
Internasional
17 September 2019 19:02 WIB

Kisah Penyintas Kanker Pecahkan Rekor Renang di Inggris

Setahun lalu, ia menderita kanker. Hari ini ia jadi salah satu perenang terkuat di bumi
Internasional
17 September 2019 19:01 WIB

Vladimir Putin Kutip Ayat Alquran Serukan Perdamaian di Yaman

Karena berdamai itu indah mblo~
Nasional
17 September 2019 17:56 WIB

Dewan Pengawas KPK di Tangan Presiden

Presiden akan segera membentuk panitia seleksi untuk mencari anggota Dewan Pengawas