Rabu, 13 November 2019
Istana Bogor (Wikimedia)
11 September 2019 16:41 WIB

'Memperkaya' Negara dengan Istana

Pemerintah janji bangun istana di Papua. Seberapa penting? Jalan efektif redam konflik?
Bagikan :


Jakarta, era.id - Pemerintah akan memperkaya koleksi istana di negeri ini. Setelah rencana pembangunan Istana Kepresidenan di Kalimantan sebagai buntut otomatis dari pemindahan ibu kota negara, kini rencana baru terbangun untuk mendirikan Istana Kepresidenan lain di Papua. Menarik, namun seberapa penting istana-istana ini bagi penyelenggaraan negara dan penyelesaian konflik di Papua?

Pascarusuh di Papua dan Papua Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang 61 tokoh Papua ke Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Pertemuan itu menyepakati sembilan kesepakatan. Salah satunya, pemerintah berjanji akan membangun Istana Kepresidenan di Papua.

Dengan membangun kantor di Papua, para tokoh yang hadir berharap Jokowi dapat lebih sering bersentuhan dengan masyarakat di ujung timur Indonesia. Hal itu juga diyakini dapat meredam isu diskriminasi yang selama ini bergulir di Papua.

"Sehingga perjalanan Pak Presiden ke Papua yang selalu dijudulkan berkunjung ke Papua kita ubah dengan berkantor di Papua. Pak Presiden berkantor sehari saja di Papua, kita orang Papua sudah meninggikan bapak," kata Abisai usai pertemuan dengan Jokowi, Selasa (10/9).


Baca Juga : Harapan Munculnya Unicorn dari Tanah Papua

Rencana ini nampaknya akan berjalan mulus. Sebab, persoalan lahan yang menurut Jokowi jadi hambatan terbesar mendirikan kantor di sana langsung dijawab dengan solusi. Abisai menyatakan siap menyumbangkan tanah sepuluh hektare untuk lahan pembangunan. Untuk melancarkan rencana ini, Abisai akan mengurus legalitas lahan yang saat ini berstatus sebagai tanah adat.

"Saya akan kembali ke Papua, Jayapura untuk mempersiapkan administrasi yang berkaitan dengan lahan atau tanah sepuluh hektare itu sampai dengan disertifikatkan dan diserahkan. Akan kita mulai (pengurusan) surat-surat sampai sertifikat," katanya.


Pertemuan tokoh Papua dan Jokowi di Istana Negara (setkab.go.id)


Memperkaya jumlah istana

Jika pembangunan ini terwujud, maka Istana Kepresidenan di Papua bakal menambah jumlah Istana Kepresidenan di Indonesia, khususnya yang dibangun pada pascakemerdekaan. Sejauh ini, Istana Tampak Siring di Bali jadi satu-satunya Istana Kepresidenan yang dibangun selepas kemerdekaan.

Istana Tampak Siring terletak di Kabupaten Gianyar. Istana ini dibangun atas prakarsa Presiden Soekarno yang menggandeng R.M Soedarsono sebagai arsitek. Pembangunan istana dirampungkan pada tahun 1963.

Sebelum Istana Tampak Siring, Belanda telah membangun Istana Kepresidenan lain, yaitu Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Gedung Agung di Yogyakarta, serta Istana Negara dan Istana Merdeka di Jakarta.

Menurut Doktor Ilmu Sejarah dari Universitas Indonesia (UI) Andi Achdian, tak ada perbedaan soal fungsi Istana Kepresidenan yang dibangun pra atau pascakemerdekaan.


Istana Bogor tahun 2014 (Wikimedia)


"Tidak ada (perbedaan spesifik). Sebenarnya sama saja fungsinya seperti sekarang. Karena pada prinsipnya gubernur jenderal dianggap presiden saat itu (zaman kolonial). Walaupun gubernur jenderal lebih suka di Belanda saat itu," kata dia saat dihubungi, Rabu (11/9/2019).

Menurut Andi, pada zaman kolonial dulu, pembangunan kantor gubernur jenderal hanya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Buitonzorg (Bogor) dan Batavia (Jakarta). Pertimbangannya, saat itu Buitonzorg dan Batavia dianggap sebagai pusat pemerintahan.

"Jadi, formalnya dulu kantornya di Buitonzorg di Kebun Raya. Jadi, kalau Istana Merdeka cuma kadang-kadang saja ada rapat, meeting. Surat menyurat juga di Buitonzorg. Makanya, arsip pemerintahan dulu dikirim ke Bogor. Kalau (pemerintah) sekarang kan ke Setneg di Jakarta," kata Andi.

Selain melengkapi deretan Istana Kepresidenan yang dibangun di pascakemerdekaan, Istana Kepresidenan di Papua sekaligus akan menambah daftar pembangunan Istana Kepresidenan di era pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, pemerintah juga berencana membangun Istana Presiden di Kalimantan Timur sebagai langkah lanjutan dari pemindahan ibu kota.


Istana bagi pemerintahan

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menjelaskan, dalam sebuah pemerintahan, Istana Kepresidenan berperan sebagai pusat pemerintahan. Secara politik, Istana Kepresidenan dapat jadi pengendali pembangunan sebuah negara.

"Secara politik Istana Kepresidenan bisa menjadi alat pengendali pembangunan bagi presiden," kata Ujang saat dihubungi.

Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua itu, Jokowi menyatakan pembangunan akan dimulai tahun depan. "Ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong ya duitnya enggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," katanya.

Ditemui di tempat terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyambut baik wacana itu. Menurut dia, pemerintah akan mengkaji rencana itu, termasuk menyusun anggaran yang dibutuhkan.

Dalam bayangan Bambang, anggaran pambangunan Istana Kepresidenan di Papua nantinya akan disertakan dalam Rancangan APBN tahun 2020.

Dia bilang, anggaran ini bisa saja disiapkan untuk masuk ke Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2020. Apalagi, saat ini pemerintah tengah membahas hal tersebut. "Kan cuma bikin istana, tapi detailnya saya tidak tahu, kalau bangun istana nanti, ya, dibangun tak masalah," tutur Bambang.


Jokowi menerima Presiden Argentina Mauricio Macri di Istana (Instagram/jokowi)


Simbol kehadiran negara di Papua

Peneliti Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisyah Putri Budiarti menerjemahkan permintaan tokoh Papua sebagai isyarat kerinduan masyarakat Papua pada kehadiran pemerintah di Bumi Cendrawasih.

"Orang Papua berharap kehadiran secara terus menerus negara yang direpresentasikan oleh presiden di Papua untuk menyelesaikan konflik dan berbagai problem di Papua," katanya kepada era.id.

Bagaimanapun, rencana pembangunan Istana Kepresidenan adalah simbol. Kehadiran pemerintah harus tetap direalisasikan dalam kebijakan dan program nyata. Menurut kajian LIPI, ada empat akar permasalahan di Papua, yakni kegagalan pembangunan, perbedaan perspektif tentang status dan sejarah politik, diskriminasi dan stigma serta pelanggaran HAM.

Artinya, pembangunan Istana Kepresidenan akan sia-sia jika akar permasalahan tidak diatasi secara komprehensif. Pemerintah, menurut LIPI harus melakukan pendekatan dialog untuk membahas berbagai akar masalah konflik Papua secara menyeluruh dan inklusif.

Tujuannya, tentu saja membentuk solusi mengikat antara pihak terkait, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, kaum muda, paguyuban pendatang, akademisi, tokoh perempuan, bahkan kelompok pro-referendum TPN/OPM dan diaspora papua.
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Yudhistira Dwi Putra
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
13 November 2019 19:25 WIB

Jurus Baru Jokowi Sederhanakan Regulasi

Bikin badan baru lagi
Nasional
13 November 2019 18:57 WIB

Pelajaran Penting: Jangan Belajar Agama di Medsos

Kalau cara belajarnya salah, ke sananya juga salah mblo~
Nusantara
13 November 2019 18:43 WIB

Pengemudi Ojol Tak Terpengaruh Aksi Bom Medan

Pengemudi ojol bukan teroris!
megapolitan
13 November 2019 18:11 WIB

Duh, Skuter Listrik Bikin Rusak JPO Kekinian

Lantainya kan dari panel kayu, kena roda rusak dong..
Nasional
13 November 2019 17:48 WIB

Buntut Bom Medan, Rekrutmen Ojol Bakal Diperketat

Kemenhub minta ojek online review proses rekrutmen mitra pengemudi