Selasa, 19 Februari 2019
SMAN 87 (Sumber: Instagram/@wiwingwing.1902)
11 Oktober 2018 20:29 WIB

Mendorong Lahirnya Sistem Antipolitisasi Sekolah

Laporan terhadap guru SMAN 87 harus jadi pelajaran. Kini, Bawaslu harus bergerak. Caranya?
Bagikan :


Jakarta, era.id - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat sistem pelaporan pelanggaran pemilu di ranah pendidikan guna menghindari politisasi di sekolah-sekolah.

“Bawaslu bisa membangun kolaborasi dan kerja sama membangun pengawasan partisipatif di sekolah-sekolah. Kan Bawaslu mempunyai peran dan fungsi menyosialisasikan pengawasan pemilu jadi kegiatan-kegiatan Bawaslu goes to school, Bawaslu menyosialisasi aturan pemilu di sekolah-sekolah,” katanya, saat dihubungi era.id, di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

“Bisa juga mengembangkan sistem pelaporan yang menimbulkan rasa aman dari masyarakat dan pemilih untuk melaporkan segala dugaan pelanggaran, atau potensi penyimpangan yang terjadi di dalam praktik pemilu kita,” tambahnya.

Sebelumnya, beredar soal guru berinisial N di SMAN 87 yang tiba-tiba jadi sorotan setelah dilaporkan mendoktrin murid-muridnya dengan narasi bahwa bencana di Sulawesi Tengah adalah kesalahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Titi, sarana pendidikan harus mengandung proporsionalitas dan keseimbangan di dalam memberikan informasi. Maka, enggak boleh ada tuh seharusnya muatan-muantan politik praktis yang disampaikan di sekolah.

“Kenapa fasilitas pendidikan itu harus netral dari politik praktis, ya karena pertama mereka itu bukan entitas politik yang seragam. Pasti ada hubungan yang bisa disalahgunakan untuk menekan pihak yang lebih lemah, dalam hal ini anak didik untuk menuruti kemauan dari pihak yang lebih punya otoriras,” jelasnya.

Kisah ini bermula dari pengaduan seseorang yang mengaku sebagai orang tua murid yang menyebut anaknya telah didoktrin oleh N. Dalam ceritanya, pengadu ini menuturkan, doktrin dilakukan N dengan mengumpulkan murid-muridnya di sebuah masjid.

Di sana, N menunjukkan video dampak gempa di Sulawesi Tengah dan menarasikan bahwa jatuhnya begitu banyak korban di sana adalah akibat kesalahan Jokowi.

Soal ini, kubu Jokowi-Ma'ruf Amin juga sudah angkat suara. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, sekolah enggak boleh dijadikan tempat kampanye. Makanya, dia minta agar otoritas terkait menyelidiki, apakah ada gerilya politik di balik tindakan tersebut.

"Saya kira yang perlu dicek, jangan sampai apa yang dilakukan guru N ini adalah instruksi dari Disdik atau gerilya politik yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang menyebar ke sekolah-sekolah, khususnya di Jakarta," kata Karding, Rabu (10/10).

Bagikan :
Topik :

Reporter : Mery Handayani
Editor : Yudhistira Dwi Putra
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Olahraga
19 Februari 2019 15:12 WIB

Mercedes Khawatir Terganggu Brexit

Pabrik dan fasilitas operasi mesin Mercedes ada di Inggris
Suara-Milenials
19 Februari 2019 15:05 WIB

VIDEO: Jelang Pilres Pelajar di Jakarta Utara Rekam e-KTP

Pelaksanaan pencetakan e-KTP dilakukan bagi para pelajar SMA yang sudah berusia 17 tahun
Peristiwa
19 Februari 2019 14:37 WIB

Jokowi Dilaporkan Lagi ke Bawaslu

Kali ini pakai pasal KUHP
Olahraga
19 Februari 2019 14:34 WIB

Indonesia Resmi Calonkan Diri Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032 

Proses pemilihan tuan rumah Olimpiade 2032 akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada 2024
Peristiwa
19 Februari 2019 14:09 WIB

Ma'ruf: Mereka Kebanyakan Nonton Mission Impossible

Ini terkait meme perlengkapan canggih yang disebut akan digunakan Ma'ruf saat debat 
POPULER
18 Februari 2019 14:22 WIB

Robben Sebut Anfield Stadion Terburuk

18 Februari 2019 07:25 WIB

Kita Semua Wajib Tanggung Jawab

21 Juli 2018 16:30 WIB

Asia Juga Punya Anak Muda 'Berbahaya'

PODCAST

LISTEN
15 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Buzzer Baik, Memang Ada? (Part 1)


LISTEN
14 Februari 2019 17:09 WIB

PODCAST: Sendiri Tak Melulu Sepi


LISTEN
04 Februari 2019 19:22 WIB

NGEPOD: Merangkai Kata Mendulang Rezeki


LISTEN
01 Februari 2019 19:50 WIB

NGEPOD: Mendarat di Galaksi Palapa


LISTEN
30 Januari 2019 15:11 WIB

NGEPOD: 'Stand Up' untuk Ekonomi Kreatif

FITUR