Selasa, 25 Juni 2019
Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (diah/era.id)
08 Januari 2019 09:38 WIB

BPN DKI Diminta Cabut Pelaporan KPU ke DKPP

Ini yang minta Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso
Bagikan :


Jakarta, era.id - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso meminta BPN DKI mencabut laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena tak memfasilitasi penyampaian visi misi capres-cawapres di Pilpres 2019.

"Kami minta untuk mengurungkan semua langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang kontra produktif hanya karena ketidaktahuan," kata Priyo di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Priyo bilang akan mengecek laporan yang dilakukan BPN DKI Jakarta. Menurutnya, bawahannya tidak mengerti kesepakatan soal visi misi. Ia pun menyebut akan memberi penjelasan kepada mereka terkait ketidaktahuannya soal itu.

"Kalau intinya adalah mau menggugat atau mempertanyakan mengenai masalah ini, karena KPU dianggap tidak adil saya akan jelaskan pada mereka tentang masalah ini," ucapnya.


Baca Juga : TKN Pertanyakan Statement BW soal Jokowi Sumbang Dana Kampanye

Lebih lanjut, Priyo meminta kepada seluruh kader partai pendukung Prabowo-Sandi untuk tak lagi mempersoalkan pembatalan fasilitasi penyampaian visi-misi paslon oleh KPU.

"Jadi soal visi misi ini kami sepakati di tanggal 9 Januari itu telah disepakati dikembalikan kepada masing-masing pasangan calon 01 dan 02. Untuk kalau mau menyelenggarakan sendiri-sendiri," tegasnya.

Kemarin siang, BPN DKI melaporkan KPU ke DKPP atas keputusan lembaga penyelenggara pemilu tersebut yang tidak memfasilitasi penyampaian visi misi calon presiden dan wakil presiden.

"Saya diperintahkan Pak Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI) untuk melaporkan komisioner KPU RI ke DKPP berkaitan dengan pembatalan agenda penyampaian visi misi paslon yang dibatalkan. Kami merasa sangat dirugikan atas pembatalan itu," ucap Tim Advokasi BPN DKI Yupen Hadi.
 
Bagikan :
Topik :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Riki Noviana
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
24 Juni 2019 22:23 WIB

Tak Ada Politik Gratis, Pun untuk NU

Nehi, nehi..
megapolitan
24 Juni 2019 21:10 WIB

Bisa Jadi Gugatan Prabowo Dikabulkan MK, Asal . . .

Biar paham dengerin aja podcast kita
Nasional
24 Juni 2019 19:58 WIB

Kalau Bisa Nobar Putusan MK, Kenapa Harus Demo?

Daripada panas-panasan di jalanan, mending duduk anteng di rumah
Nasional
24 Juni 2019 18:38 WIB

Putusan MK Dipercepat, Semua Pihak Manut

Putusan sembilan orang itu bersifat final dan mengikat