Kamis, 20 September 2018
Juru bicara KPK Febri Diansyah (Tasya/era.id)
14 September 2018 20:30 WIB

KPK Hormati MA yang Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

Hanya saja, KPK sudah mengingatkan untuk menyaring caleg yang pernah korupsi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2019.

Kendati demikian, KPK menyayangkan upaya yang telah dilakukan untuk mengurai angka korupsi dengan perbaikan pada unsur anggota dewan yang selama ini kerap terjerat kasus korupsi.

"Tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan. Meskipun di awal, KPK sangat berharap adanya perbaikan yang sangat signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama utk menyaring caleg agar tak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

Febri menjelaskan, saat ini KPK tengah memproses memproses 146 anggota DPRD dan 70 anggota DPR yang dijerat karena korupsi. Angka itu juga bisa terus bertambah sepanjang adanya bukti yang cukup.


Baca Juga : KPK Perpanjang Masa Penahanan Idrus Marham

"Dengan fenomena ini harapan ke depannya, parlemen kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal," ungkap Febri.

Selanjutnya, KPK akan semakin mencermati tuntutan pencabutan hak politik terhadap anggota dewan yang sudah divonis sebagai narapidana dalam kasus korupsi.

"Tetapi nanti kami akan lihat dulu apa yang bisa dilalukan ke depan. Yang pasti, KPK sesuai dengan kewenangannya akan semakin mencermati atau memperhatikan tuntutan pencabutan hak politik sepanjang memang sesuai fakta sidang dan kewenangan KPK," sambung Febri.

Nah supaya kalian tahu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan peraturan KPU yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan begitu, mantan napi koruptor akhir boleh nyaleg.

"Sudah diputus, kemarin. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9).

Adapun alasan MA mengabulkan permohonan itu dikarenakan, adanya sejumlah pasal di peraturan KPU yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016.
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Internasional
20 September 2018 06:56 WIB

Seekor Kucing di London Ketahuan Bawa Narkoba

Waduh Kok bisa begitu kucing bawa narkoba? 
Olahraga
20 September 2018 06:25 WIB

Ronaldo Diusir Wasit, Juventus Sikat Valencia 2-0

Ini kartu merah pertama Ronaldo di Liga Champions
megapolitan
20 September 2018 06:19 WIB

Naik Transjakarta Gratis Selama Asian Paragames 2018

Kabar baik buat para Transjakhead
Internasional
20 September 2018 06:06 WIB

Mantan PM Najib Kembali Ditahan KPK Malaysia

Najib ditahan setelah pengusutan dugaan korupsi dari 1MDB
Peristiwa
20 September 2018 03:23 WIB

Demi Dukung Prabowo-Sandi, Dahnil Simanjutak Mundur dari PNS

Dahnil ditugaskan untuk mewartakan visi-misi Prabowo-Sandi