Minggu, 21 Juli 2019
Juru bicara KPK Febri Diansyah (Tasya/era.id)
14 September 2018 20:30 WIB

KPK Hormati MA yang Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

Hanya saja, KPK sudah mengingatkan untuk menyaring caleg yang pernah korupsi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2019.

Kendati demikian, KPK menyayangkan upaya yang telah dilakukan untuk mengurai angka korupsi dengan perbaikan pada unsur anggota dewan yang selama ini kerap terjerat kasus korupsi.

"Tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan. Meskipun di awal, KPK sangat berharap adanya perbaikan yang sangat signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama utk menyaring caleg agar tak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

Febri menjelaskan, saat ini KPK tengah memproses memproses 146 anggota DPRD dan 70 anggota DPR yang dijerat karena korupsi. Angka itu juga bisa terus bertambah sepanjang adanya bukti yang cukup.


Baca Juga : Gaji Kecil Pengawal KPK jadi Kambing Hitam Suap Idrus Marham

"Dengan fenomena ini harapan ke depannya, parlemen kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal," ungkap Febri.

Selanjutnya, KPK akan semakin mencermati tuntutan pencabutan hak politik terhadap anggota dewan yang sudah divonis sebagai narapidana dalam kasus korupsi.

"Tetapi nanti kami akan lihat dulu apa yang bisa dilalukan ke depan. Yang pasti, KPK sesuai dengan kewenangannya akan semakin mencermati atau memperhatikan tuntutan pencabutan hak politik sepanjang memang sesuai fakta sidang dan kewenangan KPK," sambung Febri.

Nah supaya kalian tahu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan peraturan KPU yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan begitu, mantan napi koruptor akhir boleh nyaleg.

"Sudah diputus, kemarin. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9).

Adapun alasan MA mengabulkan permohonan itu dikarenakan, adanya sejumlah pasal di peraturan KPU yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016.
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
21 Juli 2019 15:25 WIB

VIDEO: Movie Update of the Week

Ada film Asterix The Secret Of The Magic Potion dan Dora and the Lost City of Gold
Nasional
21 Juli 2019 14:02 WIB

Kecanduan Game Bisa Bikin Gangguan Jiwa?

Kabar soal gawai bisa sebabkan gangguan jiwa tengah ramai, berikut penjelasannya...
megapolitan
21 Juli 2019 12:06 WIB

Tiga Lokasi Pelayanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Cuma sampai pukul 14.00 WIB, buruan mblo~
Lifestyle
21 Juli 2019 11:16 WIB

Bumilangit Menatap Masa Depan dengan Jagat Sinemanya

Memperkenalkan era jawara dan era patriot hanya di era dot id~
 
megapolitan
21 Juli 2019 09:15 WIB

VIDEO: Ditinggal Keluarga, Petugas PPSU ini Hidup Sebatang Kara

Diusia yang sudah mulai senja Rani harus tetap berjuang..