Sabtu, 17 November 2018
Juru bicara KPK Febri Diansyah (Tasya/era.id)
14 September 2018 20:30 WIB

KPK Hormati MA yang Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

Hanya saja, KPK sudah mengingatkan untuk menyaring caleg yang pernah korupsi
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2019.

Kendati demikian, KPK menyayangkan upaya yang telah dilakukan untuk mengurai angka korupsi dengan perbaikan pada unsur anggota dewan yang selama ini kerap terjerat kasus korupsi.

"Tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan. Meskipun di awal, KPK sangat berharap adanya perbaikan yang sangat signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama utk menyaring caleg agar tak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

Febri menjelaskan, saat ini KPK tengah memproses memproses 146 anggota DPRD dan 70 anggota DPR yang dijerat karena korupsi. Angka itu juga bisa terus bertambah sepanjang adanya bukti yang cukup.


Baca Juga : KPK Siap Limpahkan Kasus Suap Eni Maulani Saragih

"Dengan fenomena ini harapan ke depannya, parlemen kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal," ungkap Febri.

Selanjutnya, KPK akan semakin mencermati tuntutan pencabutan hak politik terhadap anggota dewan yang sudah divonis sebagai narapidana dalam kasus korupsi.

"Tetapi nanti kami akan lihat dulu apa yang bisa dilalukan ke depan. Yang pasti, KPK sesuai dengan kewenangannya akan semakin mencermati atau memperhatikan tuntutan pencabutan hak politik sepanjang memang sesuai fakta sidang dan kewenangan KPK," sambung Febri.

Nah supaya kalian tahu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan peraturan KPU yang sebelumnya melarang mantan narapidana kasus koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan begitu, mantan napi koruptor akhir boleh nyaleg.

"Sudah diputus, kemarin. Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada undang-undang. Jadi itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9).

Adapun alasan MA mengabulkan permohonan itu dikarenakan, adanya sejumlah pasal di peraturan KPU yang bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016.
Bagikan :

Reporter : Wardhany Tsa Tsia
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
17 November 2018 20:20 WIB

Indonesia Bakal Alami Kemunduran Bila Berpolitik SARA

Indonesia akan mundur 90 tahun ke belakang kalau terus menggunakan isu SARA
Nasional
17 November 2018 19:24 WIB

Kubu Jokowi: Poster 'Jokowi Raja' Bukan Kebijakan Tim Kampanye

Timses tak pernah mengusulkan untuk membuat atribut kampanye seperti itu
Wisata
17 November 2018 19:22 WIB

Melihat Kembali Surat-Surat Tokoh Pendiri Bangsa

Kamu bisa melihatnya di Muesum Nasional Jakarta, sampai 22 November
Lifestyle
17 November 2018 18:08 WIB

Pernikahan Mewah Awal Bencana Perceraian?

Ini hasil survei, bukan soal asumsi
 
Teknologi
17 November 2018 16:43 WIB

Firefox Monitor Tersedia dalam Bahasa Indonesia

Berikut panduan singkat tentang cara kerja Firefox Monitor