Senin, 18 November 2019
Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Diah/era.id)
06 November 2019 16:42 WIB

Anggaran Ganjil DKI Selain Lem Aibon

Buku Folio sampai Rp78,8 miliar
Bagikan :


Jakarta, era.id - Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan pengajuan anggaran ganjil lain dalam draf kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 setelah anggaran lem aibon ramai diperbincangkan.

"Setelah adanya isu pemantik yaitu lem aibon, kita ikut melakukan penyisiran terhadap dokumen KUA-PPAS yang kita dapatkan. Itu memang ternyata tidak hanya lem aibon, tapi item lain yang kita anggap janggal, kata Sekjen Fitra Misbah Hasan dalam diskusi di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11/2019).

Temuan-temuan baru tersebut adalah pengajuan buku folio untuk program wajib belajar 12 tahun sebesar Rp78,8 miliar. Anggaran itu untuk membeli 1.063.287 buku folio, diajukan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan.

Lalu, ada penganggaran untuk pembelian gunting rumput dan dahan sebesar Rp491 juta dari Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara.


Baca Juga : Membaca Pendapat Warga soal Keterbukaan Informasi Pemprov Jakarta

Kemudian, ada pengadaan pembelian 1.401 tenis meja dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI sebesar Rp8,9 miliar. Selanjutnya, ada pengajuan pembelian penghapus cair sebesar Rp20 miliar.

Tak hanya itu, Fitra juga mengungkap bahwa total anggaran lem aibon tak hanya sebesar Rp82,8 miliar dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I. Ada pula pengadaan lem aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur.

"Setelah kita sisir, total seluruh anggaran lem aibon sebesar Rp126 miliar," kata Misbah.

Kemudian, pembelian bolpoin (ballpoint) secara keseluruhan adalah Rp579,9 miliar yang tersebar dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) DKI, setelah sebelumnya terdapat temuan anggaran bolpoin Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Padahal, menurut Misbah, setiap tahun semestinya sudah ada standar belanja barang dan jasa yang akan dibeli, berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Misbh memahami bahwa komponen dalam draf KUA-PPAS masih bersifat sementara alias dummy. Komponen tersebut masih bisa diotak-atik hingga penetapan APBD DKI 2020.

Tetapi jika pagu anggaran itu tidak dipantau dan persoalkan publik, ada kemungkinan anggaran ganjil bisa lolos. Mengingat, pembahasan anggaran semakin dikejar dengan batas waktu sampai akhir November.

"Kalau sampai lolos, berarti ada potensi perencanaan korupsi kan di situ," pungkasnya.
Bagikan :

Reporter : Diah Ayu Wardani
Editor : Aditya Fajar
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Lifestyle
17 November 2019 16:04 WIB

VIDEO: Movie Update of the Week

Ada film Frozen 2 dan Last Christmas
Lifestyle
17 November 2019 09:05 WIB

VIDEO: Arloji Ini Terjual Rp400 Miliar

Kira-kira bisa enggak ya beli jam seperti itu
Lifestyle
17 November 2019 08:41 WIB

Menelaah Mudarat Mengisap Rokok Elektrik

Rokok elektrik memiliki zat karsinogen dan racun yang bisa menyebabkan berbagai penyakit
Lifestyle
16 November 2019 16:05 WIB

VIDEO: Movie Update of the Week

Ada film Charlie's Angels dan Midway

 
Nusantara
16 November 2019 14:24 WIB

Arti Nama La Lembah Manah, Cucu Ketiga Jokowi

"Lembah Manah berarti rendah hati,"