Senin, 16 Desember 2019
Ilustrasi (Mia Kurniawati/era.id)
16 Februari 2018 16:02 WIB

Buta Hukum Melihat Hubungan Sedarah

Dilarang tapi ancaman pidananya belum tegas
Bagikan :
Jakarta, era.id - Klaim Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal banyaknya kasus inses atau hubungan sedarah di Indonesia telah membuka mata kita, bahwa inses merupakan ketidaklaziman yang harus disoroti serius.

Merujuk pada data KPAI, kasus inses bagai tabir gelap, yang begitu banyak terjadi namun sangat sedikit yang terungkap. Beberapa hari lalu berita soal kasus inses di Medan, Sumatera Utara, menghebohkan.

Selain di Medan, kasus inses lain paling menghebohkan di Indonesia pernah terjadi di Jambi pada 2008. Kala itu, inses melibatkan hubungan antara ibu dan anak kandungnya. Hubungan tak lazim itu mengakibatkan kehamilan si ibu.

Catatan lain yang diperoleh dari kpai.go.id, kejadian di Bengkulu pada 2009 juga menggambarkan banyaknya kejadian inses. Dalam medio 2009 hingga berjalannya 2010, terdapat empat kasus inses di daerah ini.

Menurut KPAI, inses merupakan salah satu fenomena yang paling sulit ditangkap dalam data. Penyebabnya, kebudayaan manusia yang turun temurun menjadikan inses sebagai hal yang dianggap umum terjadi pada semua struktur sosial.

Dalam kasus inses yang terjadi di Medan, perkawinan dilakukan antara kakak beradik Aritonang, Lucen dan Erlinda, undang-undang (UU) sejatinya telah mengatur ihwal perkawinan sedarah.

Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.


Selain itu, Pasal 16 UU Perkawinan juga mengatur:

Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan di atas dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari pasal di atas.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menjelaskan, sebagai konsekuensi dari UU tersebut, pernikahan antara Lucen dan Erlinda tidak diakui keabsahannya.

"Pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan harus mencegah. Jika sampai terjadi, maka (perkawinannya) dianggap tidak sah," ungkap Suparji kepada era.id, Kamis (15/2).

Selain UU Perkawinan, Suparji juga memaparkan sejumlah ketentuan yang mengatur perihal inses. Seperti Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata yang menyatakan (perkawinan sedarah) dilarang jika terjadi hubungan darah ke atas dan ke bawah, serta hubungan darah menyamping.


Infografis (Rahmad Bagus/era.id)


Unsur pidana

Lebih lanjut, pengamat hukum dari Universitas Pancasila (UP), Isnaeni Ramdhan, menjelaskan tak ada ketentuan yang dapat memidana Lucen, Erlinda, atau pasangan lain yang melakukan hal serupa.

Namun, beberapa hal wajib dicatat jika ingin menarik kasus inses ini dari sudut pandang hukum. Menurut Isnaeni, meski UU Perkawinan tak mengatur pemidanaan inses, namun para pelaku perkawinan sedarah bisa saja dipidana. Sebab sejatinya setiap pelanggaran terhadap UU memiliki konsekuensi pidana.

"Meski UU itu tak memidanakan, namun pelanggaran terhadap UU itu dapat konsekuensi pidana," kata Isnaeni kala dihubungi era.id, Jumat (16/2/2018).

Selain itu, Isnaeni mengatakan, jika pernikahan antara Lucen dan Erlinda betul terjadi, maka kemungkinan besar terjadi sebuah pelanggaran pidana, baik itu pemalsuan identitas atau manipulasi lain yang mendorong pernikahan inkonstitusional itu terjadi.

"Perlu diteliti terjadinya inses dikaitkan dengan tindak pidana. Misal pemaksaan atau pemalsuan identitas," kata Isnaeni.

Terkait segala sudut pandang hukum yang jadi bahasan dalam kasus inses, sejatinya kisah Lucen dan Erlinda adalah hal yang cukup langka. Hal itu yang menyebabkan sulitnya mencari preseden terkait kasus yang identik.

Sebab, menurut catatan KPAI, kebanyakan kasus inses yang berakhir pidana adalah kasus inses yang mengandung unsur pemerkosaan. Dalam kasus-kasus itu, para pelaku mayoritas dijerat dengan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau UU lain terkait pemerkosaan dan pelecehan.

Inses begitu abu-abu di mata hukum, meski dalam sudut pandang lain jelas memiliki berbagai konsekuensi berat yang harus ditanggung para pelaku inses. Dari segi kesehatan misalnya, di mana anak hasil inses berisiko cacat atau mengalami kelainan.


Infografis (Rahmad Bagus/era.id)
Bagikan :
Topik :

Reporter : Diah Ayu Wardani , Iqbal Yunazwardi
Editor : Yudhistira Dwi Putra
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
16 Desember 2019 08:06 WIB

Gara-Gara Putung Rokok, Gudang Mabel di Jaktim Terbakar

Makanya kalo ngerokok jangan sembarang
megapolitan
16 Desember 2019 08:02 WIB

Pemprov DKI Jakarta Yang Makin 'Maksiat Friendly'

Kata FPI lho pak Anies..
Olahraga
16 Desember 2019 06:29 WIB

Akhir Damai Atlet Senam Pelatnas SEA Games dan Pelatih

Enggak bisa ikut SEA Games karena dituduh tidak perawan

Lifestyle
15 Desember 2019 15:23 WIB

VIDEO: Movie Update of the Week

Ada film James Bond 007: No Time to Die dan Wonder Woman 2
Nasional
15 Desember 2019 11:21 WIB

Bakal Ada Bus Amfibi yang Bisa Berenang di Ibu Kota Baru

Bisa sambil mancing dan tebar jala juga enggak ya?