Selasa, 26 Maret 2019
Tambang Freeport (Setkab.go.id)
24 Desember 2018 15:11 WIB

Divestasi Freeport yang 'Tak Sesederhana Itu Ferguso'

Yang harus dipahami dari divestasi saham Freeport lewat kacamata Inalum
Bagikan :


Jakarta, era.id - Komunikasi Korporat dan Hubungan Antar Lembaga Inalum, Rendi Witular mengatakan proses divestasi Freeport tidak seperti membeli "barang sendiri" milik Indonesia.

"Sangat disayangkan beberapa pengamat tidak membaca data dan Kontrak Karya (KK) PTFI sebelumnya namun berani membuat analisa bodong dan menyesatkan publik seolah-olah kita membeli tanah air kita sendiri," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (24/12/2018).

Inalum sebelumnya meningkatkan kepemilikannya di PTFI dari 9,36 persen menjadi 51 persen dengan membayar 3, 85 miliar dolar AS atau Rp55 triliun dan menjadi pengendali perusahaan yang memiliki tambang Grasberg di Papua dengan kekayaan emas, perunggu dan perak sebesar Rp2,400 triliun hingga 2041.

PTFI melakukan eksplorasi dan penambangan berdasarkan KK dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tahun 1967 di zaman Soeharto dan diperbarui melalui KK tahun 1991 di zaman Presiden yang sama dengan masa operasi hingga 2021.


Baca Juga : 'Nyanyian' Sudirman Said yang Tak Etis

Terkait dengan masa operasi tersebut, perusahaan Amerika Serikat Freeport McMoRan (FCX), pengendali PTFI, dan pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal perpanjangan. Pengertian FCX adalah bahwa KK akan berakhir di tahun 2021 namun mereka berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun (hingga 2041). Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara "tidak wajar".

Interpretasi yang berbeda terkait kata tidak wajar ini harus diselesaikan di pengadilan internasional (arbitrase).

Jika ambil jalur arbitrase dampaknya operasional PTFI akan dikurangi atau bahkan dihentikan. Ini akan berakibat pada runtuhnya terowongan bawah tanah sehingga biaya untuk memperbaikinya bisa lebih mahal dari harga divestasi. Tambang Grasberg adalah yang terumit di dunia.

Dampak kedua adalah ekonomi Mimika akan terhenti karena sekitar 90 persen ekonomi mereka digerakan oleh kegiatan PTFI.

Tidak ada jaminan pula Indonesia dapat menang di arbitrase yang sidangnya dapat berlangsung bertahun-tahun, dan jika kalah bisa pemerintah diwajibkan membayar ganti rugi jauh lebih besar dari harga divestasi.

Di KK itu pun tidak ada pasal yang mengatakan jika kontrak berakhir, pemerintah bisa mendapatkan PTFI dan tambang Grasberg secara gratis.

KK PTFI tidak sama dengan kontrak yang berlaku di sektor minyak dan gas di mana jika kontrak berakhir langsung dimiliki oleh pemerintah.
Bagikan :

Reporter : Yudhistira Dwi Putra
Editor : Yudhistira Dwi Putra
KOMENTAR
GRAFIS
BERITA TERBARU
Nasional
25 Maret 2019 23:06 WIB

Kampanye Hologram Jokowi-Ma'ruf

Asli, keren sih ini!
Nasional
25 Maret 2019 22:51 WIB

Sandi Ingin Ulang Kesuksesan Pilkada DKI

Pilkada yang indah untuk Sandi
Nasional
25 Maret 2019 22:20 WIB

Ma'ruf Amin Serukan Jauhi Kampanye Menyeramkan

Sebab pemilu bukan perang, ceunah~
Lifestyle
25 Maret 2019 21:40 WIB

Selalu Untukmu, Bukti Anima Masih Eksis

Tetap easy listening dengan lirik romantis
Nasional
25 Maret 2019 21:09 WIB

Elektabilitas Merosot dan Sentilan buat TKN Jokowi-Ma'ruf

Survei Litbang Kompas adalah jari-jemarinya